Fraksi Golkar Sindir Pembangunan IKN Nusantara di Kaltim Tidak Progres

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar Riswan Tony Dk, menilai kinerja pemerintah pusat dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia yang baru di Kalimantan Timur. 

Dia menyindir pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia yang baru yang bernama IKN Nusantara yang tidak ada progresnya atau kemajuannya.

Menurutnya, seharusnya istana Presiden bisa selesai dibangun dalam kurun waktu 1 tahun.

"Saya cuma buka pikiran pada teman-teman, khususnya deputi, jangan berpikir besar-besar terus," tegasnya pada Senin (3/4/2023), mengutip dari Kompas.com. 

Baca juga: 2 Kekhususan Jakarta di RUU yang Baru, Songsong Hadirnya IKN Nusantara di Kaltim

Satu tahun enggak ada progres. "Padahal kalau membangun istana, jadi, Pak, 1 tahun. Saya yakin jadi," ujarnya.

Lalu buat kementerian, kementerian cukup menteri dan dirjen-dirjen saja. Dirjen juga bolak-balik saja.

"Jangan bayangkan semua karyawan pindah ke sana," imbuh Riswan.

Jangan Berpikir Jakarta

Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar Riswan Tony Dk juga meminta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono untuk tidak memaksakan berpikir kalau DKI Jakarta akan dipindahkan ke IKN, seiring dengan berpindahnya ibu kota ke Kalimantan Timur.

Riswan menekankan tidak mungkin Jakarta dipindahkan ke IKN. Hal tersebut Riswan sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dan Kepala Otorita IKN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/4/2023).

Baca juga: Asosiasi Pengusaha Jepang Lirik Potensi Investasi di IKN Nusantara

"Kita tidak bisa paksakan, apalagi otak kita berpikir bahwa Jakarta akan dipindahkan ke sana. Itu enggak mungkin, Pak," ujar Riswan.

Riswan menjelaskan, IKN adalah ibu kota administratif. Menurutnya, ketika ibu kota pindah ke IKN, maka yang ada di pikiran publik adalah Presiden, menteri, kedutaan besar, hingga para dirjen kementerian ikut pindah ke sana.

Namun, dirinya mengingatkan kalau saat ini teknologi sudah canggih. Sehingga para karyawan atau dirjen kementerian tidak perlu berbondong-bondong pindah ke IKN.

"Tapi kota administratif terhadap ibu kota itu penting, Pak. Kan banyak contoh, Pak. Ada Canberra. Washington sendiri bukan kota industri, tapi kan itu ibu kota administratif," tuturnya.

Baca juga: Politisi PKS Dukung Rencana Pembangunan Jalan Pendekat Jonggon-IKN Nusantara

"Atau kita contoh kayak Belanda. Belanda itu semua administratif itu ada di Den Haag. Tapi ibu kota kan tetap Amsterdam," sambung Riswan.