Penanganan Banjir di IKN Nusantara Jadi Tanggung Jawab Otorita, Pemkab PPU Hanya Perbaiki Drainase

TRIBUNKALTIM.CO,PENAJAM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) hanya bisa melakukan perbaikan irigasi untuk mencegah banjir di Ibu Kota Negara di Kecamatan Sepaku.

Karena pemerintah daerah tidak bisa membangun infrastruktur yang memadai untuk mitigasi banjir di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tersebut.

Selain karena persoalan keterbatasan anggaran, juga karena Sepaku sudah menjadi kewenangan Otorita IKN Nusantara.

Hal ini disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU Budi Santoso, Kamis (8/6/2023).

“Kalau di IKN Nusantara itu Otorita yang melakukan aksi pencegahan banjir,” ujarnya.

Baca juga: Banjir di IKN Nusantara Kewenangan BWS, Pemkab PPU Hanya Beri Penanganan Insidentil

Baca juga: 3 Langkah BWS Atasi Banjir di IKN Nusantara, Terjadi di Ring II, Ada 6 Sungai di IKN

Sementara untuk banjir di Kecamatan Babulu, Budi mengatakan pembangunan Bendung Talake, di Kabupaten Paser menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan banjir

Ia mengatakan, Kecamatan Babulu setiap tahun hampir terjadi banjir karena tidak adanya bendungan yang juga bisa berfungsi sebagai pintu atau penahan air.

Akibatnya, air yang berasal dari sungai Long Kali Paser, meluap hingga ke pemukiman dan sawah warga.

Budi menjelaskan bahwa untuk memitigasi banjir di Babulu, salah satunya dengan merealisasikan pembangunan bendung Telake.

Bendungan tersebut selain untuk menahan luapan air, juga untuk tampungan air baku masyarakat PPU dan Paser.

Baca juga: Penyebab Banjir di IKN Nusantara, Disinggung dengan DAS Riko Manggar

“Itu nanti untuk mencegah banjir di Babulu,” ungkapnya. (*)