Kerabat Sultan AM Parikesit Merasa Dizholimin Atas Pembangunan IKN Nusantara

Salah satu Ahli Waris lain, Ronni Supriadi, menyebut apakah para ahli waris atau keturunan sultan ini harus seperti kelompok-kelompok anti pemerintah seperti KKB OPM agar bisa didengar oleh pemerintah.

"Masyarakat Kutai sudah terlalu banyak menyumbang kepada negara, namun tidak pernah diberi timbal balik yang sesuai. Apa harus memberontak dulu agar diakui haknya?," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji yang hadir dalam RDP mengatakan akan terus mengawal apa yang menjadi hak dari para pemohon ini.

Sebelumnya Badan Otorita IKN tidak pernah mau menghadiri rapat ataupun pertemuan dengan DPRD Kaltim meski telah diundang.

Baca juga: Pria Diduga Kena Rampok di Samboja Kukar Ternyata Pelaku Pencurian di Kawasan IKN Nusantara

"Kami akan terus kawal ini, saya juga sudah menghubungi Badan Otorita. Mereka menyebut siap bertemu di kegiatan berikutnya. Kami harap ini ada titik teranglah," tandas Seno.

Senada dengan Wakil Ketua DPRD, Ketua Komisi I DPRD Baharuddin Demmu yang turut hadir dalam rapat juga sepakat untuk kembali melakukan RDP agar para pemohon diperhatikan oleh para pemangku kebijakan.

"Ini bukan pertemuan terakhir dengan Kesultanan Kutai Kartanegara. Selanjutnya akan ada RDP lanjutan demi kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara agar segera terselesaikan," singkatnya. (*)