Ibu Kota Negara
Komitmen Otorita untuk UMKM di IKN Nusantara, Insentif Pph Nol Persen hingga Sertifikasi Halal
Komitmen Otorita untuk mendukung pengembangan UMKM di IKN Nusantara. Mulai dari insentif Pph Nol persen hingga pendampingan sertifikasi halal
"Setidaknya, kita mengajak orang. Pasar ada kalau barangnya ada. Nah bagaimana kita menghasilkan produk hilir itu, produk olahan," sambungnya.
Tidak hanya menyiapkan hulu tetapi siapa yang membuat produk dan bagaimana supaya mempunya nilai tambah.
Produk tersebut diolah dan punya nilai jual dan nilai tambah. Otomatis jika ini dilakukan, pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.
Sehingga, tak berpikir di hal-hal yang sifatnya tidak terbarukan.
"Kalau bicara produk, misalnya hasil-hasil pertanian. Nanas, salak yang ada di Samboja, Pisang.
Selama ini kan kita ekspor pisang. Nah diharapkan, rumah produksi pisang bisa dikelola. Diolah jadi keripik pisang misalnya," kata Sri Wahyuni.
Menurutnya, produk apapun yang diolah dari bahan baku lokal akan diminati pasar jika memang memiliki nilai jual lebih.
Jika memungkinkan, produk akan semakin punya nilai lebih jika memenuhi standar.
"Kalau memenuhi standar itu ya kenapa tidak? Yang penting pasarnya itu ada. Mau di pasar lokal, nasional yang penting pasokan bahan baku, produksi, dan pasar. Itu lagi kami coba," tandasnya
"Bertransformasi memang perlu waktu, harus dimulai dari yang kecil tapi harus bisa running," imbuh Sri Wahyuni.
Baca juga: Perlukah Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi IKN Nusantara? Ekonom: Ada Badan Otorita
(Kompas.com/TribunKaltim.co-Mohammad Fairoussaniy)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Deputi Sosbud IKN Nusantara Sebut 5 UKM/IKM Terbaik Ikuti Pameran di Tingkat Nasional |
![]() |
---|
Kejar Tayang, Kementrian PUPR Targetkan 88 Proyek IKN Nusantara Kelar Lelang Juli |
![]() |
---|
Tak Ingin IKN Nusantara Sengsarakan Warga, Harga Ganti Rugi Lahan Harus Dievaluasi |
![]() |
---|
3 Pendekatan Memberantas Korupsi, KPK Kawal Otorita IKN Nusantara |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.