Fraksi Demokrat Kritik Anggaran Rp 40 T untuk IKN Nusantara, Kontras dengan Pembangunan Daerah Lain

TRIBUNKALTIM.CO -  Anggaran sebesar Rp 40, 6 T untuk pembangunan IKN Nusantara yang disebutkan dalam Rancangan APBN 2024 menuai kritik dari Fraksi Partai Demokrat.

Menurut Fraksi Partai Demokrat anggaran sebesar Rp 40,6 T untuk IKN Nusantara tersebut sangat besar dan dinilai kontras jika dibandingkan dengan pemerataan pembangunan daerah lain.

Kritikan fraksi Partai Demokrat terkait rencana anggaran Rp 40,6 T untuk IKN Nusantara ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 tentang Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RAPBN 2024 serta Nota Keuangan, Selasa (22/8/2023). 

Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka menyampaikan tanggapan fraksi Partai Demokrat terkait rancangan APBN 2024, salah satunya terkait dengan anggaran IKN Nusantara.

Baca juga: IKN Nusantara Bakal Jadi Prioritas Nasional selama 10 Tahun, Ekonom Ingatkan Kondisi BUMN Karya

Baca juga: Pembangunan IKN Nusantara dan Revisi UU IKN Disorot, Rocky Gerung Singgung Amdal, Ekonom: Beban APBN

Baca juga: Daftar Titik Panas Sekitar IKN Nusantara, Potensi Karhutla harus jadi Pertimbangan Pindah Ibu Kota

Dalam pandangan Fraksi Partai Demokrat, anggaran untuk IKN Nusantara itu sangat kontras dengan anggaran yang disediakan pemerintah untuk pembangunan dan pemerataan daerah lainnya.

"Anggaran IKN sebesar Rp 40 triliun sangat besar, jika kita kontraskan dengan pembangunan pemerataan daerah lainnya.

"Jangan sampai pembangunan yang dimaksud hanya mengejar hal yang bersifat seremonial saja, seperti upacara bendera tahun depan di IKN," kata Suhardi Duka di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2023).

Dia berharap pembangunan ini tidak dilakukan hanya untuk mengejar hal yang seremonial belaka, seperti upacara HUT Kemerdekaan 2024.

Dia mengatakan pembangunan harus mengedepankan aspek kualitas. Perencanaan dan prosedur pembangunan, kata dia, harus diutamakan.

Baca juga: DPD RI Usul Anggaran untuk Daerah Penyangga IKN Nusantara

Dia mengatakan jangan sampai pembangunan ini berakhir dengan kualitas buruk hanya karena mengejar target penyelesaian.

"Kita lihat contoh lainnya yaitu Jalan Tol Trans Sumatera yang kualitasnya jauh dari harapan," kata dia seperti dikutip TribunKaltim.co dari laman resmi dpr.go.id.

Catatan Lain Partai Demokrat

Lebih lanjut, Suhardi menyambut baik atas diakomodasinya usulan-usulan FPD dalam RAPBN 2024, salah satunya adalah untuk menaikkan gaji ASN/TNI/Polri.

Namun, ia sangat berharap kebijakan murni bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN/TNI/Polri, bukan hanya sekedar sebuah kebijakan yang bersifat populis karena memasuki tahun politik.

Selain itu, Suhardi juga menyinggung program food estate, ia menilai program tersebut perlu dikaji kembali efektivitasnya dan dampaknya terhadap keseimbangan alam.