Berita Nasional Terkini

Menteri Bahlil Jelaskan soal Investasi di Pulau Rempang, Optimis Jadi Mesin Ekonomi Baru Indonesia

Menteri Bahlil Lahadalia jelaskan soal investasi di Pulau Rempang, optimis jadi mesin ekonomi baru Indonesia.

Editor: Diah Anggraeni
Dok Sekretariat Presiden
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Menteri Bahlil Lahadalia jelaskan soal investasi di Pulau Rempang, optimis jadi mesin ekonomi baru Indonesia. 

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Bahlil Lahadalia jelaskan soal investasi di Pulau Rempang, optimis jadi mesin ekonomi baru Indonesia.

Proyek Rempang Eco City di Pulau Batam, Kepulauan Riau, digadang-gadang mampu menarik investasi yang besar.

Oleh karenanya, Rempang Eco City masuk dalam daftar Program Strategi Nasional 2023.

Pembangunan Rempang Eco City tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus 2023.

Baca juga: Soal Konflik Rempang, PBNU: Semua Pihak Harus Cooling Down Terutama Aparat Keamanan

Baca juga: Bentrok Masyarakat vs Aparat di Rempang Jadi Sorotan Media Asing, Sebut Hanya Masalah Komunikasi

Baca juga: Diduga Gara-gara Sedekah Makanan untuk Warga Rempang, Sahabat Ustadz Abdul Somad Dipanggil Polisi

Proyek Rempang Eco City ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada 2080.

Dengan adanya investasi di Pulau Rempang ini juga akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia pun optimistis, Rempang akan menjadi mesin ekonomi baru Indonesia.

Rempang Eco City bakal meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Yakinlah bahwa investasinya ini untuk kesejahteraan rakyat. Dengan menciptakan banyaknya lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat juga akan meningkat," ujar Bahlil usai rapat terkait pengembangan Pulau Rempang di Hotel JW Marriott Harbour Bay, Batam, Minggu (17/9/2023).

Bahlil juga mendukung langkah BP Batam dalam melakukan pendekatan humanis ke masyarakat Rempang.

Khususnya dalam melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap warga yang terdampak pengembangan.

Menurutnya, komunikasi yang baik dan humanis sangat penting dalam percepatan investasi di Pulau Rempang.

"Untuk investasi, kami bersaing dengan negara luar. Kami tidak bisa menunggu karena investasi ini akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Yang paling penting, komunikasi ke masyarakat harus jauh lebih baik," tambah Bahlil.

"Untuk hal-hal teknis lainnya, kami akan terus membahasnya," kata Bahlil menambahkan.

Sementara, Kepala BP Batam melalui Kepala Biro Promosi, Humas dan Protokol Ariastuty Sirait mengatakan, BP Batam sepenuhnya mendukung program pemerintah.

"Kami optimis pengembangan Rempang sebagai mesin ekonomi baru Indonesia bisa terealisasi dengan baik. Karena selain memberikan multiplier effect terhadap kota/kabupaten di sekitar, proyek Rempang Eco City juga akan membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Kepri, terutama masyarakat sekitar kawasan Industri tersebut," terang Ariastuty Tuty.

Baca juga: Sosok Abang Long Pahlawan Rempang yang Bikin Kapolres Terdiam dan Nasibnya Kini, PH Sulit Bertemu

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke Pulau Rempang.

Tujuannya, memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah (pemda) setempat dengan masyarakat soal pengelolaan lahan yang menjadi permasalahan di kawasan itu.

Seperti diketahui, terjadi konflik di Pulau Rempang terkait pembangunan Rempang Eco City di kawasan itu.

Masyarakat menolak direlokasi. Hal ini menimbulkan bentrok antara warga dengan pihak kepolisian.

"Menurut saya, nanti mungkin besok atau lusa Menteri Bahlil (Menteri Investasi) akan ke sana untuk memberikan penjelasan mengenai itu," ujar Jokowi usai mengunjungi Pasar Kranggot di Banten, sebagaimana dilansir dari keterangan resmi pada Selasa (12/9/2023).

Baca juga: Dibalik Instruksi Viral Panglima TNI, Minta Prajurit Piting Warga Rempang, Tak Tega Polisi Digebuki

Rempang Eco City

Pulau Rempang yang kini tengah jadi sorotan.
Pulau Rempang yang kini tengah jadi sorotan. (Google Maps)

Disebutkan, Rempang Eco City adalah salah satu daftar Program Strategi Nasional 2023.

Pembangunan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus 2023.

Proyek ini akan digarap oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) dan ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada 2080.

Proyek tersebut berupa kawasan industri, perdagangan, hingga wisata terintegrasi yang ditujukan untuk mendorong daya saing dengan Singapura dan Malaysia.

PT MEG nantinya juga akan membantu pemerintah menarik investor asing dan lokal untuk pengembangan ekonomi di Pulau Rempang.

Untuk menggarap Rempang Eco City, PT MEG diberi lahan sekitar 17.000 hektare yang mencakup seluruh Pulau rempang dan Pulau Subang Mas.

Pemerintah menargetkan pengembangan ini akan menyerap sekitar 306.000 tenaga hingga 2080.

Dikutip dari Kompas.id Pulau Rempang sudah harus dikosongkan pada 28 September 2023.

"Pos ini kami bikin karena pada 28 September nanti, berdasarkan informasi dari BP Batam, Pulau Rempang harus sudah clean and clear untuk diserahkan kepada PT MEG," kata Kapolresta Barelang Kombes Nugroho Tri Nuryanto.

Baca juga: Ustaz Abdul Somad Tak Tinggal Diam Sahabatnya Diperiksa Polisi Karena Beri Makan Warga Pulau Rempang

Profil Pulau Rempang 

Pulau Rempang Dikutip dari Kompas.id, Pulau Rempang memiliki luas wilayah 16.583 hektare.

Pulau itu terdiri dari dua kelurahan, yakni Rempang Cate dan Sembulang. Keduanya masuk dalam wilayah Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ada 7.512 jiwa yang tinggal di Pulau Rempang.

Tokoh warga Pulau Rempang, Gerisman Ahmad mengatakan, di Pulau Rempang terdapat 16 kampung tua atau permukiman warga asli.

Warga asli tersebut erdiri dari suku Melayu, suku Orang Laut, dan suku Orang Darat yang diyakini telah bermukim di Pulau Rempang sejak tahun 1834.

Menurut Kemendikbud, Pulau Rempang termasuk juga Pulau Galang awalnya tidak masuk dalam Otorita Batam dan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Riau.

Namun setelah dikeluarkannya Kepres No. 28 Tahun 1992, wilayah kerja Otorita Batam diperluas meliputi wilayah Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang dan pulau-pulau sekitarnya.

Pulau Rempang terhubung dengan pulau-pulau lain seperti Pulau Batam, dan Galang melalui Jembatan Barelang.

Jembatan ini adalah jembatan yang saling sambung-menyambung dan dibangun untuk memperluas Otorita Batam sebagai regulator daerah industri Pulau Batam.

Nama Barelang adalah singkatan dari Batam, Rempang, dan Galang.

Jembatan menghubungkan sejumlah pulau di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru.

Baca juga: Apa Itu Rempang Eco City? Proyek yang Picu Konflik di Pulang Rempang, Ini Perusahaan di Baliknya

Diwarnai Bentrok

Bentrok masyarakat vs aparat di Rempang.
Bentrok masyarakat vs aparat di Rempang. (Dokumen Badan Pengusahaan Batam)

Bentrok antara masyarakat dengan aparat di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri), terjadi pada Kamis (7/9/2023) lalu.

Aparat yang terlibat dalam bentrokan ini terdiri dari anggota Polri, prajurit TNI, dan petugas Satpol PP.

Bentrokan dipicu oleh penolakan masyarakat terkait rencana Badan Pengusahaan(BP) Batam yang akan mengembangkan Rempang Eco City.

Untuk mengembangkan Rempang Eco City tersebut, BP Batam pun berencana merelokasi masyarakat Rempang

Proyek Rempang Eco City ini digadang-gadang mampu menarik investasi senilai Rp 381 triliun.

Akibat bentrokan ini, polisi telah menetapkan 43 warga sebagai tersangka.

Di sisi lain, bentrokan di Rempang juga menjadi sorotan sejumlah media asing.

(Kompas.com/TribunKaltim.co)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS 

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved