Bocoran Tempat Relokasi Warga Terdampak Investasi di Pulau Rempang, Pemerintah Siapkan SHM

TRIBUNKALTIM.CO - Inilah bocoran tempat relokasi warga terdampak investasi di Pulau Rempang, pemerintah siapkan SHM.

Sekitar 7.500 jiwa yang tinggal di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, akan direlokasi demi proyek pembangunan Rempang Eco City.

Pemerintah pun telah menyiapkan lokasi relokasi bagi masyarakat yang terdampak pembangunan di Pulau Rempang.

Disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, pihaknya telah meyiapkan tanah seluas 500 hektare untuk relokasi warga Rempang.

"Terkait tempat untuk saudara-saudara kita yang ada di Rempang, kami sudah siapkan lokasi di Dapur 3, Pulau Galang. Luasnya 500 hektare," ungkap Hadi dalam siaran pers, Minggu (17/9/2023).

Baca juga: Menteri Bahlil Jelaskan soal Investasi di Pulau Rempang, Optimis Jadi Mesin Ekonomi Baru Indonesia

Baca juga: Soal Konflik Rempang, PBNU: Semua Pihak Harus Cooling Down Terutama Aparat Keamanan

Baca juga: Bentrok Masyarakat vs Aparat di Rempang Jadi Sorotan Media Asing, Sebut Hanya Masalah Komunikasi

Menteri Hadi Tjahjanto pun mengaku siap memberikan sertifikat hak milik (SHM) bagi warga terdampak pembangunan Rempang Eco City yang memenuhi syarat.

Dirinya juga menyatakan sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Batam yang juga menjabat Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, terkait rencananya untuk memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat.

"Ketika sudah diinventarisasi dan identifikasi, subjeknya sudah ditentukan 16 titik, kita ingin langsung menyerahkannya sambil kita jalankan pembangunan dan diawasi oleh pemilik," kata Hadi menambahkan.

Akan tetapi, imbuh Hadi, SHM yang diberikan tidak boleh dijual dan harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut.

Sebelumnya, Hadi telah mengikuti Rapat Koordinasi Teknis (Rakernis) bersama menteri dan pimpinan instansi terkait untuk membicarakan tindak lanjut upaya penyelesaian konflik yang melibatkan masyarakat di Rempang.

Ditemui usai rapat, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sebagai pemimpin rapat menegaskan bahwa proses penanganan masalah di Rempang harus dilakukan dengan cara yang lembut dan baik.

"Tadi, kami sudah melakukan kesepakatan-kesepakatan yang (kemudian) akan kita bicarakan dengan rakyat. Proses penanganan harus dilakukan secara soft (lembut)," imbuh Bahlil.

Kata dia, pemerintah tetap memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun di sana, maka dari itu harus dikomunikasikan dengan baik.

Baca juga: Diduga Gara-gara Sedekah Makanan untuk Warga Rempang, Sahabat Ustadz Abdul Somad Dipanggil Polisi

Bakal jadi Mesin Ekonomi Baru Indonesia

Proyek Rempang Eco City di Pulau Batam, Kepulauan Riau, digadang-gadang mampu menarik investasi yang besar.