Berita Kaltim Terkini

Arahan Presiden Jokowi ke Pj Gubernur Kaltim, Bahas Kondisi Ekonomi, Karhutla hingga Netralitas ASN

Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penjabat Kepala Daerah, di Istana Negara.

Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Aris
TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY
Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik menegaskan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi (Rakor) seluruh Penjabat Kepala Daerah di Istana Negara, Senin 30 Oktober 2023 menekankan 7 poin utama agar segera ditindaklanjuti pejabat yang mengampu tugas di Provinsi masing-masing. TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penjabat Kepala Daerah, di Istana Negara, Senin 30 Oktober 2023.

Presiden RI Joko Widodo dikatakannya memberi arahan kepada seluruh kepala daerah yang hadir.

Akmal Malik mengatakan arahan Presiden Jokowi setidaknya ada 7 poin yang ia catat, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar

2. Meminta daerah mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat

3. Terkait fenomena super el nino sekarang ini, mengingatkan para Penjabat (Pj) kepala daerah untuk waspada. Meski di beberapa daerah hujan telah turun, potensi kebakaran harus tetap diantisipasi.

4. Dalam hal reformasi birokrasi, pentingnya menyederhanakan prosedur dan tata kelola khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor. 

5. Memasuki tahun politik 2024 agar para kepala daerah terus memberikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu, tanpa melakukan intervensi apapun.

Baca juga: Terjawab BPNT Oktober 2023 Kapan Cair Tanggal Berapa, Cek Info Bantuan Via cek bansos kemensos go id

6. Memastikan netralitas ASN terjaga pada Pemilu 2024

7. Mendorong daerah terus mendukung program prioritas pemerintah seperti penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting, dan hilirisasi industri.

"Presiden Jokowi mengungkapkan bagaimana kondisi global yang sedang tidak baik-baik saja karena perang Rusia-Ukraina dan invasi Israel ke Palestina. Tentunya berdampak pada perekonomian negara-negara di dunia, termasuk Indonesia," ungkap Akmal Malik, Selasa (31/10/2023).

“Sebentar lagi kita akan coba menindaklanjuti, aya akan kumpulkan semua OPD secepatnya untuk menindaklanjuti tujuh arahan Presiden tersebut," tegas Akmal Malik menyambung pernyataannya.

Seluruh arahan tersebut ditegaskan Akmal Malik bakal segera dilakukannya di Kaltim, apalagi terkait menjaga inflasi.

Menurut data BPS, inflasi tahun kalender Kaltim pada September 2023 sebesar 2,49 persen, sedangkan inflasi tahun ke tahun sebesar 3,07 persen. 

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, inflasi Kaltim cenderung menurun.

Baca juga: Bersoal dengan KPU Balikpapan, Katering CV Cahaya Barokah Mandiri Tertatih Gegara Modal Menguap

Beberapa waktu lalu, Akmal Malik juga telah meninjau Pasar Segiri Kota Samarinda pada Sabtu 28 Oktober 2023 dan menemukan kedelai serta beras yang harganya dirasakan mahal.

Namun demikian, soal rantai pasok ke pasar yang cenderung lancar, membuatnya optimis inflasi tetap terjaga. 

Harga bahan pokok dan ketimpangan yang terjadi akan diperhatikan, jika perlu lakukan intervensi di lapangan.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kaltim pada Triwulan II tahun 2023 mencapai angka yang positif. 

Data dari BPS Kaltim menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,84 persen pada periode tersebut. 

Angka ini mengalami peningkatan yang signifikan dari Triwulan II tahun 2022 yang hanya mencapai 3,62 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kaltim menurut BPS Kaltim berasal dari performa yang positif di berbagai sektor usaha. 

Baca juga: Tanggapi Persoalan Wiskul Sungai Tuak, Plt Disporapar Paser Minta Inspektorat Lakukan Audit

Salah satu yang mencuat adalah sektor konstruksi yang memberikan kontribusi terbesar dengan pertumbuhan sebesar 22,12 persen.

Di wilayah Kaltim, kemajuan dalam pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) turut berdampak positif pada ekonomi dan sektor industri. 

Selebihnya, sektor konstruksi menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 22,12 persen pada triwulan II tahun ini.

"Saat ini 2 persen inflasi, jika dibanding tumbuhnya perekonomian 6 persen sebetulnya aman, tapi tetap kita jaga," sebutnya.

Begitu juga terkait persoalan El Nino yang melanda Indonesia.

Presiden meminta melakukan koordinasi jika daerahnya berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan pihak terkait. 

Di Kaltim sendiri karhutla tertangani baik, sehingga tak berdampak signifikan ke kualitas udara.

Tapi, fenomena El Nino menekan produktivitas pertanian di Bumi Etam, meski telag mengambil langkah antisipatif untuk mengamankan pasokan serta menjaga stabilitas harga pangan pokok.

Baca juga: Jadi Calon Tunggal, Wardi Bakal Nahkodai PWI Kutim Periode 2023/2026

Dua lokasi pertanian di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara dilakukan peninjauan lapangan oleh Akmal Malik.

Hasilnya, El Nino berdampak ke aspek produksi sentra-sentra pangan yang menyebabkan turunnya produksi petani, karena kekurangan pasokan air.

Selebihnya, investasi dan percepatan birokrasi perizinan terus dilakukan untuk segera menyederhanakan untuk mempermudah investor menanamkan modalnya.

Akmal Malik untuk hal ini juga menekankan bahwa ke depan akan membangun data presisi.

Termasuk pelaku usaha besar dan pelaku UMKM juga harus memiliki data yang tepat.

Data menjadi penting, kemitraan antara pelaku usaha besar agar tidak memicu keributan dan keluhan UMKM semisal ada bantuan dana tetapi tidak tepat sasaran. 

Tidak sedikit ketidaktepatan kebijakan, akibat tidak akuratnya data yang dijadikan rujukan dan pijakan.

"Ke depan harus kita siapkan, agar intervensi kita tepat dan akurat. Jadi tidak mudah sesungguhnya kemitraan itu, jika tidak didukung dengan data yang presisi," sambungnya.

Baca juga: Masih Ada Sejumlah Kampung di Kabupaten Berau Tidak Terima Hasil Pilkakam

Mengenai netralitas ASN, semua yang bekerja di lingkup Pemprov Kaltim ditegaskannya harus menjaga netralitas pada Pemilu 2024.

Tahun-tahun politik ia berkomitmen mendukunh KPU, Bawaslu dan paling utama tidak memihak siapapun, serta memastikan semua ASN dapat menjaga netralitas.

Pemprov Kaltim akan senantiasa tetap menjaga kerukunan umat beragama dan kondusifitas di tahun politik.

"Kita menggandeng semua pihak untuk menjaga ketertiban, kondusifitas jelang Pemilu 2024," tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved