Ibu Kota Negara

Akmal Malik Bertemu Hetifah Sjaifudian Bahas Pendidikan di Kaltim Sambut IKN Nusantara

Dalam kesempatan ini, keduanya berdiskusi terkait pendidikan di Kaltim terlebih dengan adanya Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara

Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Budi Susilo
HO/Pemprov Kaltim
Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat keduanya bertemu, Senin (6/11/2023). 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik bertemu Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Senin (6/11/2023) lalu.

Dalam kesempatan ini, keduanya berdiskusi terkait pendidikan di Kaltim terlebih dengan adanya Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

"Kami berdiskusi tentang pembangunan pendidikan untuk kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Pada saatnya, semua wilayah Kaltim akan menjadi penyangga IKN," ujar Akmal Malik, dikutip Selasa (7/11/2023).

Diskusi juga menekankan agar pembangunan pendidikan tidak meninggalkan buffer zone IKN Nusantara

Karena yang terpenting, rencana pembangunan dan kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim harus bergerak selaras dengan kabupaten dan kota.

Baca juga: Beda dari Investor Lain, Investasi Ciputra di IKN Nusantara Bukan di KIPP, Kawasan Terpadu 300 Ha

Ia mengapresiasi dukungan Hetifah Sjaifudian, wakil rakyat yang memiliki perhatian besar untuk pembangunan sumber daya manusia Kaltim.

Tentu kolaborasi harus dilakukan, bukan hanya dengan kabupaten dan kota, tetapi juga pusat.

"Salah satunya kolaborasi dan sinergi dengan wakil rakyat kita di Senayan," tegas Akmal.

Hetifah sendiri sangat senang dapat berdiskusinl secara langsung bersama Pj Gubernur Akmal Malik.

Menurutnya, meski hanya bertugas dalam masa transisi satu tahun, ia melihat Pj Gubernur Akmal Malik memiliki perhatian sangat serius untuk membangun Kaltim.

Masa transisi tersebut, justru sangat penting untuk menanamkan hal-hal yang baik.

Bukan berarti karena transisi tidak usah membuat kebijakan yang penting.

"Justru di masa transisi ini menjadi kesempatan untuk membuat fondasi atau kebijakan penting berbasis data dan fakta," ujar Hetifah.

Baca juga: Kaltim Harus Waspada Ancaman Perubahan Iklim dan Super El Nino

Terlebih, kapasitas Akmal Malik sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sudah menerapkan data berbasis desa dengan data yang presisi.

Dengan basis data presisi itu bisa terlihat, siapa yang paling berhak diberikan beasiswa.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved