Akhirnya Jokowi Jawab Langsung Kritik Anies Baswedan dan PKS Soal IKN Nusantara, Indonesia-Sentris

Bahkan dia juga memastikan bahwa proyek pembangunan IKN ini akan terus berjalan sesuai dengan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN).

"Jadi salah satu tugas kita adalah memastikan bahwa IKN ini akan tetap terus bergulir dan memang menurut kami kan kita ada dasar hukumnya, Indonesia negara hukum.

Kembali lagi kita tidak bisa asal mengubah-ubah, seperti itu, kenapa punya keyakinan karena ada dasar hukumnya juga jelas dan itu tidak bisa diubah," papar dia.

Baca juga: Tolak IKN Nusantara, PKS Ungkap Rencana Kelanjutan Pembangunannya, Gibran: Enggak Usah Dikomentari

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran Sebut Penolakan IKN Nusantara oleh PKS tak Disenangi Kaum Muda: Pikiran Mundur

Pernyataan PKS

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu menegaskan, partainya menolak pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Pulau Kalimantan.

Syaikhu menegaskan partainya masih tetap ingin status ibu kota berada di Jakarta.

"Kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta," kata Syaikhu di sela-sela Rakernas PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

Meski menolak pemindahan Ibu Kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tidak akan disetop.

Hanya saja, setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Cak Imin Kompak dengan Megawati Soal Sikap Penguasa Mirip Orde Baru, Ungkap Cara Atasi Kecurangan

Kritik Anies Baswedan

Capres nomor urut 01 Anies Baswedan yang diusung PKS, juga sempat mengkritik pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara hanya akan menimbulkan ketimpangan baru.

Anies mengatakan, alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidak tepat.

"Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia," ucap Anies dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (22/11/2023).

"Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru," ujar Anies. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tanggapi PKS yang Tolak Pemindahan Ibu Kota, Jokowi: IKN Sudah Ada Undang-Undangnya"