Ditanya Urgensi Bangun IKN Nusantara, Anies Singgung PR Indonesia Membangun Infrastruktur Dasar

TRIBUNKALTIM.CO - Saat menghadiri acara Foreign Policy Conference of Indonesia (FPCI) di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu (2/12/2023), Anies Baswedan kembali ditanya soal pembangunan IKN Nusantara.

Di acara FPCI tersebut, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan ditanya soal urgensi pembangunan IKN Nusantara.

Kembali, Anies Baswedan menyampaikan kritiknya terkait mega proyek IKN Nusantara yang digagas oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di acara FPCI tersebut, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) Dino Patti Djalal bertanya soal urgensi pembangunan IKN Nusantara kepada Anies Baswedan.

Baca juga: Alasan PKS Tetap Menolak IKN Nusantara, Mardani Ali Sera Akui Fraksinya Sendirian di DPR

Baca juga: Kisah Warga yang Tersisih Usai Lahannya Diambil Proyek IKN Nusantara, Menikmati? Kami Ini Tersingkir

Baca juga: Tolak IKN Nusantara, PKS Ungkap Rencana Kelanjutan Pembangunannya, Gibran: Enggak Usah Dikomentari

Pasalnya, IKN Nusantara telah menjadi salah satu agenda utama diplomasi Indonesia dengan mencari bantuan asing dalam pembangunannya.

Banyak pula yang memandang bahwa IKN Nusantara merupakan kedaulatan RI.

Sebelum menjawab serius, mantan Gubernur DKI Jakarta ini justru melemparkan pertanyaan untuk para duta besar negara lain yang hadir dalam acara.

"Mungkin tanya sama para dubes juga di sini, ada rencana pindah kantor embassy-nya apa enggak?" seloroh Anies.

Memulai jawaban seriusnya, Anies mengaku bertemu dengan seorang ibu-ibu sekitar dua minggu lalu yang juga bertanya tentang IKN.

Ia bertanya kepada Anies hal yang sama, yaitu soal urgensi membangun ibu kota yang digadang-gadang mengusung ekonomi hijau itu.

Ibu itu pun menyampaikan pandangannya.

Menurut Anies, pandangan itu simpel namun bermakna bagi yang mendengarnya.

"Saya tanya, 'menurut pandangan ibu bagaimana?'.

(Ibu itu menjawab), 'Pak, kalau saya, di rumah saya ini masih harus membiayai kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, terbatas.

Saya masih harus menyelesaikan rumah tangga saya, dalam situasi seperti itu masa saya mau bikin rumah baru'," ucap Anies menirukan jawaban sang ibu.

"Simple sekali. Tapi itu sama seperti pertanyaan tadi.

Dalam situasi kita harus menyelesaikan PR-PR yang terjadi, nampaknya (PR) itu yang harus kita prioritaskan," imbuhnya.

Anies menyampaikan, Indonesia masih memiliki banyak PR, salah satunya soal infrastruktur dasar yang menjadi hak setiap warga negara yaitu bidang kesehatan dan pendidikan.

Dalam konteks hubungan internasional, harusnya kata Anies, pemerintah mengedepankan dukungan internasional untuk memenuhi infrastruktur dasar tersebut.

Dukungan internasional untuk membangun fasilitas dasar, jauh lebih penting dibanding dukungan untuk membangun IKN.

Terlebih menurut Anies, dampak pembangunan IKN hanya dirasakan oleh segilintir orang.

"Kalau kita lihat, manfaat pembangunan fasilitas kesehatan bakal dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Tapi kalau di sini (IKN), dirasakan oleh aparat negara yang bekerja untuk negara.

Baca juga: Pembangunan IKN Nusantara Terancam Mangkrak? Timnas AMIN Usulkan Dana IKN Dialihkan Bangun 14 Kota

Sementara yang kita perlakukan adalah negara Indonesia untuk rakyat, (IKN) itu fasilitas untuk penyelenggara negara," beber dia.

Anies kemudian mencontohkan bahwa pada tahun 2045, sebanyak 3/4 penduduk Indonesia bakal tinggal di perkotaan.

Maka, pemerintah perlu berkonsentrasi membangun infrastruktur yang mendukung ekonomi hijau di perkotaan, di tengah isu perubahan iklim.

Jika tidak diantisipasi dari sekarang, beragam masalah akan muncul pada tahun 2045, termasuk masalah polusi.

"Salah satu solusi yang paling penting adalah membangun transportasi publik di kota Indonesia.

Bayangkan kalau sumber daya itu yang besar (untuk IKN) dipakai untuk membangun seluruh transportasi umum di Indonesia, maka kota-kota besar Indonesia akan punya transportasi umum," jelasnya.

"Itu akan menekan penduduknya mengurangi emisi karbon di tempat itu, dan mengurangi potensi kemacetan, yang itu dampaknya dirasakan seluruh Indonesia," katanya lagi.

Alasan Anies Bakal Kaji Ulang IKN Nusantara

Co- Captain Tim Nasional Anies - Muhaimin alias AMIN, Sudirman Said mengungkap alasannya Anies Baswedan ingin mengkaji ulang IKN Nusantara jika terpilih sebagai presiden.

Sudirman Said mengatakan sejatinya semua program akan dikaji ulang.

Tiap program yang baik bisa saja dilanjutkan, dan tiap program yang belum baik akan dikaji ulang.

"Semua program pasti akan dikaji.

Baca juga: Mobilisasi IKN, Kendaraan Luar Provinsi dan Pengawasan, Alasan Pemprov Kaltim Minta Tambah Kuota BBM

Kan Pak Anies punya matrik, punya matrik yang sering disebutkan itu," kata Sudirman di Teater Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Sudirman Said menyampaikan, pembangunan IKN juga tidak serta-merta disetop lantaran pembentukannya sudah diatur oleh Undang-Undang.

Oleh karena itu, pengkajian pun diperlukan.

"Jadi policy apa pun ada hal-hal yang sudah cukup baik diteruskan, ada yang perlu perbaikan, ada yang perlu koreksi.

Bisa koreksi total, bisa ditinjau kembali, sampai ada yang tawaran baru dari pemerintahan yang baru," ucap Sudirman Said.

"Nanti kita lihat kalau ada aspek-aspek yang tidak lagi relevan atau tidak lagi pas dengan situasi pada waktu itu, ya mesti dikaji," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Anies mengkritik proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurutnya, proyek itu menimbulkan ketimpangan baru.

Hal itu disampaikannya dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (22/11/2023) yang disiarkan melalui TV Muhammadiyah.

Awalnya, panelis yang merupakan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Professor Siti Zuhro mempertanyakan apakah pembangunan IKN prospektif untuk Indonesia di masa depan.

Anies mengatakan, alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidak tepat.

"Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia.

Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru," ujar Anies.

Baca juga: Jokowi Sebut Belum Ada Investasi Asing di IKN Nusantara, OIKN Singgung Investor China dan Malaysia

(*)

Update Ibu Kota Negara

Berita IKN Nusantara

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS