DPRD Bontang Soroti Proyek yang Belum Selesai, Amir Tosina Usul Proses Lelang Harus Dievaluasi

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - DPRD Bontang menyoroti banyak proyek fisik di Kota Bontang, Kalimantan Timur yang terancam tak selesai di tahun ini.

Pemerintah didesak mengevaluasi mekanisme lelang proyek.

Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina mengatakan ada beberapa proyek fisik yang mendapat perhatian khusus pihaknya.

Pasalnya kegiatan tersebut terancam tak rampung di tahun ini.

Baca juga: DPRD Bontang Desak Polisi Usut Kasus Asusila ke Santriwati, Diduga Pelaku Pengasuh Ponpes

Misalnya, pembangunan tebing penahan tanah di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang, pembangunan ruang kelas SMP Negeri 1 dan 2.

"Saya pesimis kerjaan itu selesai, progres lambat, tidak cukup waktu untuk mengejar," kata dia saat dihubungi TribunKaltim.co, Minggu (3/12/2023).

Menurutnya, salah satu penyebab gagalnya proyek itu, adalah mekanisme lelang yang baru di mulai dipertengahan tahun.

Padahal, hal tersebut selalu disuarakan setiap rapat paripurna maupun rapat dengar pendapat dengan pemerintah.

Baca juga: Anggota DPRD Bontang Raking Dorong Pemerintah Gadeng Perusahaan Perbanyak Pelatihan dan Sertifikasi

Bayangkan proyek baru dilelang bulan Juli, katakanlah satu bulan setelahnya pemenang mulai siapkan material.

"Ya, sulit keburu penyelesaian. Pun selesai, perlu diperhatikan benar konstruksinya jangan sampai asal-asalan,” bebernya.

Lebih jauh, politikus Partai Gerindra ini mendesak mekanisme lelang proyek dievaluasi.

Selain itu pemilihan rekanan kedepan benar-benar memperhatikan track record atau kredibilitas dari kontraktor termasuk dari segi keuangan di bank.

Baca juga: Anggota DPRD Bontang Rusli Sebut Banyak Pelajar Bolos, Sarankan Sosialisasi Kurangi Bimtek

Di sisi lain dalam mekanisme pemberkasan pencairan, pejabat pelaksana pemerintah setempat juga harus berbenah.

Agar tidak terjadi kelambatan pembayaran dalam setiap kegiatan.

"Evaluasi ini penting, agar pembangunan di Bontang berjalan maksimal dan tidak merugikan masyarakat," pungkasnya.

(*)