Bukan Karena Stok BBM Langka, Ini Penyebab Antrean di SPBU Versi Patra Niaga dan Polres Balikpapan

TRIBUNKALTIM.CO - Beberapa bulan terakhir, sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU) di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dipenuhi antrean kendaraan, bahkan hingga ke badan jalan.

Mereka rela berlama-lama menunggu giliran untuk mendapatkan Pertalite.

Tak ayal, banyak keluhan warga muncul di lini massa.

Mulai dari lamanya mengantre, dugaan adanya ulah pengetap, hingga muncul isu kelangkaan BBM khususnya Pertalite.

Baca juga: Antrean Panjang di SPBU, Pertamina Tegaskan Bukan Karena BBM Langka

Untuk membedah persoalan ini, Tribun Kaltim kembali menghadirkan program Titik Temu pada kanal YouTube Tribun Kaltim Official bertajuk "Ke Mana BBM Menguap?", Kamis (21/12).

Hadir dalam diskusi ini adalah Area Manager Communication Relation CSR Patra Niaga Regional Kalimantan, Arya Yusa dan Kanit Tipidter Satreskrim Polresta Balikpapan, Iptu Wirawan Trisnadi Prawira.

Acara dipandu Pemimpin Redaksi Tribun Kaltim, Ibnu Taufik Juwariyanto.

Diskusi dibuka dengan penjelasan dari Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, tentang kronologi  mengapa terjadi antrean Pertalit saat ini.

Arya Yusa mengungkapkan, antrean di SPBU kota Balikpapan pada awal tahun 2022 lalu hanya sampai gerbang SPBU.

Ini disebabkan karena nuansa pandemi yang masih terasa, ditambah aktivitas masyarakat kota Balikpapan yang tak setinggi saat ini.

"Akhir tahun 2022, terbantu dengan adanya penyesuaian harga Pertalite. Dari Rp 7.600 ke Rp 10 ribu. Pertalite dengan Pertamax waktu itu disparitasnya sedikit. Akhirnya, seluruh konsumen kebanyakan lari ke Pertamax, termasuk yang pengetap," jelasnya.

Siapa sangka, fenomena ini terus berlanjut hingga pertengahan tahun 2023, tepatnya bulan Mei hingga Juni.

Sebab, tambah Arya, perbedaan harga antara Pertalite dengan Pertamax belum terlalu jauh.

Namun, harga Pertamax mulai meningkat ke Rp 14 ribu perliternya pada Juli hingga Agustus 2023.

Sehingga menimbulkan perbedaan yang cukup jauh serta membuat sejumlah masyarakat memilih beralih ke Pertalite.

Termasuk juga para pengetap karena harganya yang murah dengan konsumen yang lebih banyak.

"Kalau secara margin, pengetap beli pertamax, itu gak bisa laku karena mendingan beli Pertalite. Ternyata, di Pertalite juga sudah ada konsumen setia yang memang senang dengan subsidi. Kita tidak bisa mengatakan tidak ada pengetap, karena di setiap provinsi pasti ada," ungkapnya.

Tak ayal, antrian-antrian mulai terlihat pada bulan Agustus 2023 meski belum terlalu signifikan.

Tak hanya dari sisi peralihan harga dan pengetap, masalah ini juga diperkeruh dengan adanya panic buying dengan isu-isu terkait penghapusan Pertalite, hingga kuota BBM yang nyaris habis.

Sehingga, antrian BBM semakin panjang di beberapa SPBU kota Balikpapan pada bulan September lalu.

Terlebih, tambah Arya, antrian panjang ini juga didukung dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kendaraan yang lebih banyak dari sebelumnya.

Hal ini tak seimbang dengan jumlah SPBU serta penyaluran yang masih tak bertambah.

Arya membeberkan, peningkatan 'konsumsi' BBM terlihat dari pengeluaran Pertalite yang awalnya hanya Rp 250 ribu hingga liter perhari di tahun 2022, meroket menjadi 350 liter perharinya.

Baca juga: Gejala Kelangkaan BBM Mendera Warga Balikpapan, Polisi Ulas Faktor Distribusi dan Keberadaan SPBU

"Meski saya tidak mau bilang pertambahan penduduk dan lainnya karena ada instansi lain yang lebih memiliki otoritasi berbicara itu. Tapi kalau kita liat dari penyaluran, sebenarnya tidak ada peningkatan yang signifikan," ujarnya.

Untuk itu, Arya menegaskan, BBM pertalite merupakan barang penugasan dengan subsidi dan kompensasi.

Sehingga memiliki kuota yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Sementara itu, Iptu Wirawan Trisnadi Prawira, menilai antrean panjang disebabkan beberapa faktor.

Semisal, diduga disebabkan oleh masalah pendistribusian.

"Itu (antrean) di polres sempat dibahas juga.  Dari beberapa poin yang bisa saya ambil itu jumlah SPBU dari tahun 2013, tidak bertambah sampai sekarang. Sementara kendaraan bisa terus bertambah puluhan ribu sampai ratusan ribu," kata Wirawan.

Dia meyakini, tidak ada masalah pada suplai BBM itu.

Namun persoalan ada pada pendistribusian.

Jadi di beberapa titik karena distribusinya kurang, muncul antrean itu.

Kuota BBM

Lebih lanjut, Arya membeberkan, kuota untuk Pertalite telah diperhitungkan oleh Pertamina dan pemerintah daerah sejak awal tahun.

Hanya saja, beberapa permasalahan di atas tak dapat diprediksi.

"Jadi sudah ada perhitungannya. Cuman kita tidak tau apa yang terjadi di pertengahan tahun karena kuota ditentukan di awal tahun. Tapi 2 tahun terakhir, memang apa yang diusulkan dengan yang disetujui itu berbeda. Lebih di bawah," lanjutnya.

Dengan begitu, Pertamina tetap menyalurkan BBM sesuai kuota yang ditentukan.

Sehingga, di antara 5 provinsi di Kalimantan, 'antrian panjang' Kalimantan Timur yang paling 'terlihat'.

Dengan begitu, Arya menjelaskan, baik tindak pidana, pembuatan regulasi, hingga wewenang di luar SPBU bukan otoritas Pertamina.

"Mau tidak mau, ada diskusi dengan semua instansi. Karena kalau dilihat dari suplai BBM, sepertinya Pertamina akan sulit mencari jalan keluar karena otoritasnya yang hanya sebagai perusahaan," katanya.

Bukan Pemerintah

Dengan begitu, Pertamina menegaskan, mereka terbatas pada regulasi dan kewenangan terkait.

"Akhirnya kita berkali-kali katakan, bahwa Pertamina adalah perusahaan. Bukan regulator pembuat aturan, ataupun penegak hukum. Kami perusahaan milik negara, bukan pemerintah," jelasnya.

Meski begitu, Arya membeberkan, sepanjang 6 bulan terakhir lebih dari 30 sanksi diberikan pada sejumlah SPBU di Kalimantan Timur.

Baik terkait penyelewengan seperti tindakan nakal operator, hingga beberapa kesalahan kecil seperti fasilitas yang kurang lengkap, tak ada pemadaman api ringan dan lainnya.

Dengan berbagai sanksi termasuk pemberhentian suplai sementara.

"Itu adalah otoritasi tertinggi kita untuk menindak. Tapi sanksi ini tidak menyelesaikan masalah. Misalkan stop suplai Pertalite selama 2 Minggu. Tapi akhirnya antrian juga pindah ke tempat lain," ungkapnya.

Meski begitu, pihak Pertamina juga telah melakukan investigasi langsung di lapangan.

Baca juga: Tangani 3 Kasus Dugaan Penyelewengan BBM di Balikpapan, Polisi Ungkap Modus Pengetap

Tercatat beberapa kendaraan yang telah menyalahi aturan. Sehingga, mereka masih menunggu regulasi yang ditetapkan untuk menindaklanjuti penyelewengan yang dilakukan.

"Kami tidak boleh menindak konsumen. Untuk aturan-aturan BPH migas yang mengatur, itu masih draf. Sehingga yang ditakutkan adalah kita menindak konsumen sementara wewenang atau hak konsumen jadi disalahkan. Kita tinggal tunggu regulasinya. Jadi bukan Pertamina tidak menindak, tapi ada keterbatasan,"
pungkasnya.

Bukan Kelangkaan BBM

Pertamina menyebut antrean panjang di SPBU yang terjadi bukan disebabkan oleh kelangkaan BBM.

Arya Yusa mengungkapkan, jumlah SPBU di Balikpapan hanya sekitar 14 unit dari total luas kota hampir 500 km2.

Dengan begitu, ia memperhitungkan 1 unit SPBU mengcover sepanjang 30 km.

"Makanya saya menyayangkan, ketika SPBU tidak bertambah, demand-nya nambah. Otomatis terjadi antrean. Jadi bukan karena kelangkaan, tapi ada stok tapi yang dibeli terlalu banyak," jelasnya.

Ia juga membeberkan, Kaltim mendapatkan kuota sekitar 688 juta liter Pertalite pertahunnya.

Dari angka tersebut, kota Balikpapan mendapat sekitar 130 juta liter atau sekitar 20 persennya.

"Ada anggapan masyarakat/stakeholder bilang kalau kota minyak tapi sulit minyak. Sebenarnya gak sulit minyak kalau nyari non subsidi. Tapi kalau nyari yang subsidi dan penugasan pasti sulit karena ada kuotanya," ungkapnya.

Untuk diketahui, BBM pertalite merupakan barang penugasan dengan subsidi dan kompensasi.

Sehingga memiliki kuota yang telah ditentukan oleh pemerintah.

"Beda dengan solar yang full subsidi pemerintah. Pertalite ini ada dari Pertamina dan pemerintah yang bayar. Jadi patungan untuk selisihnya. Meski Pertalite di harga pasar mirip dengan harga Pertamax. Bedanya hanya 500 rupiah saja. Akhirnya ada kuota disitu. Sehingga mau gak mau harus dibatasi, agar tidak jebol," tuturnya.

Sementara itu, terkait dengan pembangunan IKN yang menjadi magnet pertambahan penduduk di kota penyangganya, Balikpapan dan Samarinda, bagi Arya akan menjadi perhatian yang lebih.

Terlebih menurutnya, dengan jumlah penduduk dan kendaraan yang kian meningkat, serta suplai yang terbatas.

"Sementara kalau kita telat membangun SPBU atau Pertashop, itu pasti antrian makin panjang. Jadi bukan masalah stok, karena stok selalu ada," pungkasnya. 

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.