Kelangkaan LPG 3 Kg Menimpa Kaltim, Bupati Gelar Sidak Pangkalan Hingga Pengecer Jual Rp50 Ribu

Ia pun berpesan kepada setiap mitranya agar berlaku adil dalam berbisnis, sehingga subsidi yang diberikan oleh pemerintah dapat bernilai manfaat bagi masyarakat. 

"Fenomenanya selalu sama. Jadi ada yang mencari kesempatan dalam kesempitan," tegas dia. 

Distribusi LPG 3 Kg di PPU tak Lancar

Kelangkaan gas elpiji 3 kg atau gas melon terjadi diKabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Masyarakat PPU pun mengeluh karena kesulitan mendapatkan elpiji 3 kg pasca perayaan tahun baru 2024 ini.

Keluhan itu salah satunya disampaikan Ayu Intan, warga Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam.

Ia mengatakan bahwa warung langganannya tidak menjual gas elpiji 3 kg karena stok kosong.

Hasilnya, Ayu tidak memasak dan lebih banyak membeli makanan dari luar.

"Pernah kosong ada kali empat hari, jadi cuma masak nasi di rumah, lauknya beli di luar," ungkapnya pada Senin (8/1/2024).

Sulitnya mendapatkan gas elpiji 3 kg ini bukan pertama kalinya dialami Ayu.

Sebelum tahun baru, dia sempat berkeliling mencari gas namun baru dapat di daerah yang jauh dari rumahnya.

"Sering susah tabung gas itu, pernah waktu itu saya cari sampai di Petung baru dapat," ujarnya.

Kelangkaan gas elpiji ukuran 3 kg itu sudah diatasi pemerintah daerah sejak Minggu (7/1/2024) kemarin.

Setelah mendapatkan keluhan masyarakat, Pj Bupati PPU langsung sidak ke beberapa pangkalan untuk memastikan ketersediaan elpiji bersubsidi itu.

Dijelaskan Asisten II Pemkab PPU Nicko Herlambang, distribusi gas elpiji 3 kg memang tidak lancar.

Padahal, kebutuhan masyarakat melonjak sejak Tahun Baru.

"Saat dicek banyak tabung kosong, sejak tanggal 5 kemarin tidak ada distribusi yang signifkan kepada user," jelasnya.

Penyebabnya, kata dia, karena SPBE di Kecamatan Babulu sempat libur di akhir pekan.

Kendala lainnya yang membuat masyarakat kerap kali kesulitan mendapatkan tabung gas melon, karena ada agen atau pangkalan yang menerapkan sistem booking order.

Saat tabung gas tiba, sebagian besar sudah ada pemiliknya sehingga hanya sebagian kecil masyarakat yang mendapatkan.

Hal ini lantas menjadi atensi karena dianggap tidak adil dan bisa jadi dijual lagi oleh para pengecer dengan harga yang lebih tinggi.

"Ada indikasi yang ditemukan ketika ditanya, tidak ada, padahal ada, tapi sudah ada yang beli, kita juga mengecek ke pengecer seperti apa dia dapat itu," jelasnya.

Pemerintah daerah, kata Nicko, sudah meminta kepada Pertamina agar mengevaluasi agen atau pangkalan yang berlaku demikian.

Sanksi juga bisa diberikan kepada mereka apabila terbukti melakukan sistem booking order, bisa dengan administrasi maupun sanksi pencabutan izin usaha.

"Kita juga minta evaluasi ke Pertamina bahwa banyak di pangkalan itu, begitu tabung gas datang sudah ada yang booking order, itu tidak adil bagi para pembeli seolah itu barang kosong terus," pungkasnya.

Usai sidak ke beberapa pangkalan dan agen, Pj Bupati langsung memanggil PT Pertamina dan pihak terkait lainnya untuk mencarikan solusi atas kelangkaan yang dialami masyarakat PPU.

Malam itu juga, didatangkan sekitar 1.800 tabung gas untuk disebar ke beberapa pangkalan yang ada di PPU. (Nita/Renata/Zein)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.