Posisi Kejaksaan di Proyek DAS Ampal

Memahami kondisi psikologis publik Balikpapan, sudah seharusnya Pemerintah kota Balikpapan dalam hal ini Dinas PU harus berinisiatif memberikan penjelasan tentang apa yang sedang terjadi.

Tak perlu menunggu sikap media yang bertanya mewakili publik, tapi Pemerintah Kota atau Dinas PU harus menunjukkan inisiatif memberikan jawaban. Bukan justru membuat banyak alasan ketika disodori pertanyaan.

Terkait dengan hal ini, publik hanya ingin mendapat kepastian bahwa posisi Pemerintah Kota Balikpapan, dalam hal ini adalah Dinas PU adalah bagian terpisah dari pelaksana proyek, bukan satu kesatuan dari pemegang proyek yang disoal oleh publik.

Untuk poin ini tentu posisinya sama dengan kejaksaan, bahwa apparat penegak hukum tidak berada pada pihak yang sama dengan pelaksana proyek, tetapi istiqomah di posisi penegak hukum yang memberi rasa keadilan kepada masyarakat. (*)