Amankan Perairan IKN Nusantara, TNI Angkatan Laut Pasang Sensor Awasi Perlintasan di ALKI II

TRIBUNKALTIM.CO - Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur terus dikebut.

Pun demikian dari sisi keamanannya.

Diketahui, IKN Nusantara ditargetkan menjadi Ibu Kota Indonesia menggantikan Jakarta pada 2024 ini.

Terbaru, TNI Angkatan Laut akan memasang sensor untuk mengawasi pelayaran Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

Diketahui, ALKI II berada di Selat Makassar, antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi yang dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Dan di situ memang lintasan ALKI II, sangat rawan juga, maka di situ harus disiapkan sensor-sensor yang bisa mengawasi perlintasan ALKI,” ujar Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana Muhammad Ali kepada awak media saat Rapim TNI AL di Mabesal, Jakarta Timur, Kamis (29/2/2024).

Baca juga: 6 Bulan Jelang Upacara 17 Agustus di Istana Presiden IKN Nusantara, Tambah 6 Ribu Pekerja Konstruksi

Untuk pertahanan IKN, TNI AL juga akan meningkatkan status Pangkalan TNI AL (Lanal) Balikpapan.

“Kami mungkin akan meningkatkan Lanal Balikpapan di sana, kami akan tingkatkan jadi lantamal dulu,” ujar Ali.

Lantamal itu nantinya juga berpotensi menjadi Komando Daerah Maritim (Kodamar) yang bakal dipimpin perwira tinggi TNI AL bintang dua, Laksamana Muda (Laksda).

“Nanti kapal-kapal yang disiapkan juga akan bisa langsung bersandar di Lantamal Balikpapan. Sementara yang kami siapkan di daerah Melawai, mungkin markasnya (lantamal) nanti di situ,” kata Ali.

Adapun ALKI adalah suatu pedoman atau acuan agar tidak terjadi pelanggaran bagi kapal-kapal asing yang melintasi wilayah perairan Indonesia.

Tujuan ditetapkannya alur laut kepulauan adalah agar kapal-kapal asing dan penerbangan internasional dapat berjalan terus-menerus dan berlangsung dengan cepat tanpa hambatan sesuai pedoman yang berlaku.

Jalur ALKI menjadi sebuah representasi dari luasnya wilayah perairan yurisdiksi nasional yang berkaitan erat dengan status Indonesia sebagai negara maritim.

Penentuan ALKI dilakukan dengan cara menafsirkan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 dan mengadakan serangkaian pertemuan dengan beberapa negara serta melibatkan International Maritime Organization (IMO) dan International Hydrographic Organization (IHO).

Saat ini, Indonesia memiliki tiga ALKI.

Baca juga: Perluas Bisnis di Kalimantan, Gojek Ekspansi ke IKN Nusantara Bulan Depan

Jokowi Berkantor di IKN

Diketahui, 6 bulan lagi upacara 17 Agustus pertama akan digelar di Istana Presiden yang baru di IKN.

Akselerasi percepatan pembangunan infrastruktur di IKN pun dilakukan.

Terbaru, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur Rozali Indra Saputra, Selasa (27/2/2024) mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Presiden Jokowi tertarik berkantor di IKN, membersamai Menteri Basuki yang akan tinggal di RTJM pada Bulan Juni.

"Dengan demikian kami harus mempersiapkan kediaman presiden.

Mungkin Maret mulai dibangun, dan Juli 2024 ditargetkan tuntas," ucapnya.

Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerapkan sejumlah strategi akseleratif guna mengejar target yang telah ditetapkan dalam rapat koordinasi bersama Sekretariat Presiden (Setpres) Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Menurut Indra, tahapan percepatan pembangunan infrastruktur dibahas pada setiap pekan dalam rapat koordinasi dengan Setpres dan Tim Gabungan Percepatan Pekerjaan Infrastruktur IKN.

Ada skenario khusus untuk upacara peringatan HUT ke-79 RI dengan langkah-langkah percepatan yang telah disepakati bersama.

"Hal ini karena pembangunan IKN adalah tanggung jawab bersama, lintas sektor, lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan Otorita IKN (IKN).

Jadi koordinasi, sinergi, dan integrasi demikian penting," papar Indra.

Baca juga: 12 Ribu ASN Bakal Dipindahkan ke IKN Mulai Juli 2024, Rumah tak Perlu Sewa, Diusul Dapat Insentif

Dia mengungkapkan strategi akseleratif tersebut adalah dengan menambah peralatan kerja, jam kerja dalam tiga giliran (shift), dan jumlah pekerja konstruksi.

Tambahan pekerja konstruksi diestimasikan sekitar 6.000 orang dari yang ada saat ini yang sudah mencapai 15.000 orang.

Untuk mengakomodasi tambahan jumlah pekerja konstruksi ini, akan dibangun 12 tower Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) dengan kapasitas 500 pekerja per tower.

"Sebanyak 8-9 tower HPK akan mulai dikerjakan konstruksinya pada Juli 2024, seraya menunggu kepastian dari OIKN," sebut Indra.

Indra mengemukakan, para pekerja tambahan ini akan melaksanakan percepatan di infrastruktur-infrastruktur dan fasilitas yang target penyelesaiannya paling dekat yakni di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Mereka akan mengerjakan Kawasan Istana Presiden yang mencakup pengaspalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur dan Barat, Istana Negara, Istana Presiden, dan Lapangan Upacara.

"Teman-teman Direktorat jenderal (Ditjen) Bina Marga yang melaksanakan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur dan Barat sebagai akses upacara sudah sampai pada tahap top level atau final treat aspal, kami bersama-sama mengerjakan ini dengan akurasi tinggi," beber Indra.

Demikian halnya dengan komponen utilitasnya seperti jaringan listrik, air bersih layak minum, serat optik untuk jaringan internet nirkabel, yang dibangun dalam multi utility tunnel (MUT) juga paralel dikejar penyelesaiannya.

Masing-masing dari bangunan dan infrastruktur tersebut harus siap digunakan pada April 2024.

Baca juga: Yulia Zubir Akmal Kampanyekan 10 Program PKK di Balikpapan, Singgung Cara Menghadapi IKN Nusantara

Kapasitas 8.700 Peserta

Terkait jumlah peserta yang akan mengikuti upacara Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI, Indra mengatakan sedang dipersiapkan dengan matang segala kebutuhannya.

Termasuk hunian untuk pasukan keamanan dengan jumlah total sekitar 1.500-2.000 orang.

Sedangkan peserta upacara VVIP sekitar 5.000 orang. Sejatinya, Lapangan Upacara dirancang dengan kapasitas 8.700 orang.

"Tapi rasanya kan tidak mungkin semua dari ribuan orang itu tinggal di IKN.

Sebagian besar akan mengandalkan Balikpapan dan Samarinda. Ini tugas desk lain dalam Tim Gabungan yang dibentuk Setpres ya," ungkap Indra.

Pendek kata, tegas Indra, tugas yang menjadi kewenangan Kementerian PUPR yakni persiapan infrastruktur sudah ditargetkan Juni sudah tuntas untuk kemudikan dilakukan comissioning pada Juli.

Dia memastikan, pembangunan infrastruktur difokuskan pada kualitas, keberlanjutan, kecermatan, ketepatan, berbasis teknologi dan sains, serta memiliki estetika tinggi.

Baca juga: Petani Diduga Ancam Pekerja Proyek Bandara VVIP IKN Pakai Senjata Tajam, Polisi Periksa 5 Saksi

"Sehingga laik untuk digelarnya upcara kemerdekaan 17 Agustus 2024 nanti," tuntas Indra. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pertahanan IKN, TNI AL Akan Pasang Sensor Awasi Pelayaran ALKI II"

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.