Anggota Komisi II DPRD Samarinda Tekankan Pentingnya Pikirkan Dampak dalam Menyusun Program

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Abdul Rohim menekankan soal pentingnya memikirkan dampaknya dalam menyusun program.

Perihal tersebut disampaikannya sewaktu mengikuti kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bidang ekonomi, Selasa (5/3/2024).

Pada kesemapatan itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengatakan bahwa dalam menyusun sebuah program perlunya memastikan apa yang menjadi goals besarnya dapat benar-benar tercapai.

"Jadi apa yang di susun dalam bentuk program kegiatan itu kalau dia di lakukan memang benar-benar akan membantu pada pencapaian besarnya," ucapnya.

Baca juga: Ada yang Keberatan pada Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pileg 2024 DPRD Samarinda

Jangan sampai lanjutnya, ketika menyusun sebuah program hanya sekedar menyusun semata dan yang penting selesai, tanpa pernah terpikirkan setelah selesai dampaknya dari adanya program tersebut seperti apa.

Memang, ia meyakini bahwa apa yang telah disusun target-targetnya sudah dihitung secara baik.

"Hanya saya memastikan ini tidak hanya terhenti pada output awalnya saja seperti hanya selesai kegiatan dan berjalan," bebernya. 

"Tetapi kita mau pada level apa dampak yang bisa di rasakan oleh masyarakat Samarinda. Jadi tidak hanya berhenti pada output tapi juga dampak yang bisa di rasakan," tegasnya.

Seumpama ini berbicara soal ekonomi, maka yang perlu diperhitungkan ialah bagaimana pertumbuhan ekonominya, pemerataan ekonomi dan kesejahteraan ekonominya.

Baca juga: DPRD Samarinda Rapat Banmus, Tujuannya Siapkan Agenda Maret 2024

"Ketiga aspek tersebut dapat terpenuhi saat seluruh program-program itu dilaksanakan," ucapnya.

Tambahnya sebagaimana adanya OPD yang hadir dalam kegiatan RKPD ini, digarapkan mereka ini jangan sampai hanya berjalan srndiri-sendiri larena dalam satu program biasanya akan ada korelasi dengan yang lainnya.

Contoh, ketika dari Dinas Ketahanan Pangan Samarinda berbicara soal irigasi maka perlu ada kordinasi dengan dinas terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Samarinda.

Jadi saling berkoordinasi jangan ada program yang tidak utuh.

"Gara-gara tidak saling berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait," imbuhnya.

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.