Terjawab Alasan Eep Saefulloh Sebut Jokowi Sebagai Diktator, Kalahkan Soeharto, Singgung RUU DKJ

TRIBUNKALTIM.CO - Kritik kepada Presiden Jokowi terus dilancarkan sejumlah pihak.

Terutama berkaitan dengan lolosnya Gibran ke Pilpres 2024.

Salah satu sosok yang gencar mengkritik Jokowi saat ini adalah Eep Saefulloh Fatah.

Konsultan Politik tersebut menilai kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai telah melampaui kediktatoran zaman Presiden ke-2 RI Soeharto.

Menurut Eep, Presiden Jokowi melakukan pelanggaran konstitusi dan undang-undang secara terus menerus.

Baca juga: Mahfud Bongkar Server Sirekap Pindah Sampai 10 Kali, Bandingkan dengan Kejanggalan Versi Roy Suryo

Baca juga: Segera Dipanggil Bareskrim, Nasib Roy Suryo Tersangkut Kasus Hukum Buntut Tuduh Gibran Pakai 3 Mic

Dari sejumlah hal, kata dia, Presiden Jokowi dinilai melampaui capaian kediktatoran zaman Soeharto.

"Jadi menurut saya bukan saja kita akan kembali ke reformasi 98 dalam beberapa hal jauh lebih mundur dibandingkan dengan capaian kediktatoran zaman Pak Soeharto dalam beberapa hal," kata Eep dalam diskusi Demos Festival di Hotel Akmani, Jakarta, Sabtu (9/4/2024).

Ia pun mengungkit Presiden Jokowi yang diduga telah mengumpulkan sejumlah sumber daya untuk dinikmati oleh keluarganya sendiri.

Hal ini justru dibekingi berbagai instrumen negara.

"Misalnya dalam pengumpulan resources, kenikmatan, keuntungan dalam satu keluarga yang dibackup oleh berbagai instrumen yang amat dahsyat," katanya.

Dijelaskan Eep, dirinya mengungkit putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka yang juga putra Presiden Jokowi menjadi cawapres.

Tak hanya itu, Eep juga mengungkit pembahasan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ yang memungkinkan pemilihan Gubernur Jakarta dari Presiden Jokowi.

Pembahasan regulasi itu diduga untuk menguntungkan keluarga Jokowi.

"Putusan MK nomor 90 tahun 2024 yang kelak kalau tidak dilawan sampai UU khusus DKI Jakarta yang suatu ketika kalau ini tidak dilawan mungkin Gubernur DKI Jakarta yang dipilih Presiden keluarga itu juga," katanya.

"Dan agloromasi yang kawasan ekonomi bisnis dan industri yang menyatukan Jabodetabek dipimpin dewan agloromasi yang ketuanya wakil presiden. Kalau ini tidak dilawan keluarga itu juga," sambungnya