Alasan DPP PDIP sebut Jokowi tak Mungkin Gantikan Megawati Jadi Ketua Umum, Golkar Disentil

Tapi kan tidak perlu saya buka malam hari ini. Impossible thing," tegas Sukur.

Lebih lanjut, Sukur pun menanggapi isu terkait Jokowi yang bakal merapat ke Partai Golkar dan menjadi ketua umum.

Kemudian, dia justru menyindir putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah dua hari menjadi kader.

Menurutnya, hal semacam itu tidak mungkin terjadi di Partai Golkar lantaran memiliki kader-kader yang potensial untuk menjadi ketua umum.

"Pertanyaannya sebenarnya dengan isu-isu PSI ini adalah, apa memang di Golkar itu bisa memahami hal seperti itu, banyak kader-kader bagus di Golkar."

"Tiba-tiba belum punya KTA, masuk KTA, dua hari lalu menjadi ketua," tuturnya.

Seperti diketahui, isu bergabungnya Jokowi ke Golkar jelang masa jabatannya berakhir semakin santer terdengar.

Sebenarnya, kabar soal Jokowi merapat ke partai berlambang pohon beringin berawal ketika dirinya mengenakan dasi berwarna kuning ketika akan melakukan kunjungan kerja ke Tokyo pada 16 Desember 2023 lalu.

Padahal, biasanya, Jokowi lebih sering mengenakan dasi berwarna merah dalam lawatanya ke luar negeri.

Baca juga: Beda Sikap Jokowi Terhadap Bahlil dan Airlangga Menurut Pengamat, Siapa Didukung Jadi Ketum Golkar?

Di sisi lain, santernya kabar ini berhembus lantaran hubungan PDIP dan Jokowi yang dinilai kurang harmonis.

Kabar tersebut semakin santer berhembus ketika dirinya kerap dikait-kaitkan mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Kini hubungan PDIP dan Jokowi semakin diambang keretakan ketika partai berlambang banteng itu mengajukan hak angket ke DPR terkait dugaan pelanggaran pemerintah dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Padahal, PDIP merupakan partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Bukan Urusan PDIP

Menurut Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno, kepindahan Presiden Jokowi ke partai mana pun bukanlah urusan partainya.

"Itu bukan urusan PDIP," kata Hendrawan kepada Tribunnews.com, Senin (11/3/2024).