Andi Harun Heran Atas Komentar Rudy Mas'ud soal Gubernur Kaltim Sebelumnya Tak Mampu Melobi ke Pusat

AH sangat berharap, visi-misi para calon bisa di beberkan terlebih apa yang akan dilakukan saat memimpin Kaltim ke depan, seperti ekonomi pembangunan infrastruktur, menghadapi arus Kaltim sebagai penyangga IKN (Ibu Kota Nusantara), penurunan kemiskinan, penyediaan lapangan pekerjaan, ekonomi berkelanjutan, hal semacam ini sudah seharusnya menjadi perhatian para kandidat.

"Sudahlah tidak usah rendahkan calon lain, sekarang kita di politik itu sama dengan mekanisme jualan, usahakan jual saja barangmu (visi-misi-gagasan-ide) dan yakinkan masyarakat kualitasnya bagus," tandasnya.

Baca juga: Walikota Andi Harun Susun Arah Kota Samarinda Dua Dekade dalam RPJPD 2025-2045

Bertanya terkait AH yang maju ke Pilgub 2024 mendatang, ia menjawab bahwa menunggu hasil survei terkait Pilkada di Kalimantan Timur.

Tentunya pertimbangan untuk maju bukan saja soal figur dan elektabilitas yang tinggi, ia akan mempertimbangkan pula hasil survei terbaru terkait masyarakat yang masih memintanya maju di periode kedua memimpin Kota Samarinda

"Bukannya dua-duanya (Pilgub dan Pilwali) survei nomor satu? Jadi informasi ini sangat berharga, saya menunggu satu dua lembaga yang sedang jalan riset dan survei terkait Pilkada Gubernur, mudah-mudahan bulan Mei saya sudah bisa mengambil keputusan. Tetapi permintaan masyarakat untuk tetap memimpin Samarinda, itu menjadi perhatian yang sangat serius kepada saya," pungkas AH.

Rudy Masud Singgung soal Perbaikan Jalan Tak Bisa Melobi Pusat

Jalan nasional di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) baik dari Tenggarong ke Melak dan Ujoh Bilang, maupun dari Samarinda ke Bontang, Sangatta, dan Tanjung Redeb kondisinya hingga kini masih perlu perbaikan.

Menurut Ketua DPD Partai Golkar Kaltim, H. Rudy Masud bahwa hal ini karena kurangnya lobi yang dilakukan atau kurang membangun komunikasi, tidak membangun konektivitas dengan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR.

Menurut Rudy Mas’ud, masalah jalan berstatus nasional di Kaltim yang rusak berkepanjangan sejak 15 tahun lalu, kemungkinan atau bisa jadi karena tidak pernah dilaporkan langsung oleh Gubernur ke Menteri PUPR.

Sehingga menteri PUPR tidak pernah mendengar langsung kondisi jalan negara di Kalimantan Timur.

"Mengapa Gubernur tidak melaporkan langsung ke menteri, bisa jadi karena faktor gengsi, tidak punya kemampuan melobi, atau bisa pula karena tak pernah membangun konektivitas dengan menteri PUPR," singgung Rudy Masud.

Gubernur yang statusnya wakil pemerintah pusat didaerah, menurut Rudy Masud tidak seharusnya gengsi membicarakan kepentingan masyarakat Kalimantan Timur. 

Termasuk jalan negara yang rusak dengan Presiden maupun dengan Menteri PUPR.

Baca juga: Profil Rudy Masud: Golkar Tugasi Saudagar Kaya Jadi Cagub Pilkada Kaltim 2024, Harta Melebihi Jokowi

"Saya sudah melihat sendiri kondisi jalan negara di Kaltim, termasuk yang ke Melak (Kutai Barat) maupun yang Sangatta hingga Tanjung Redeb, memang rusak," ungkapnya.

Dijelaskan Rudy Masud, bila masalah jalan negara di Kaltim tak pernah tuntas perbaikannya, kemudian disampaikan langsung oleh Gubernur sebelum-sebelumnya ke menteri PUPR, tentu sudah lama rakyat Kaltim bisa menikmati jalan yang kondisinya bagus dan nyaman dilalui.