Menteri PUPR, Menkes, dan Menhub bakal Pindah ke IKN di Kaltim pada Juli 2024, Tunggu Air Bersih

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri PUPR, Menkes, dan Menhub bakal pindah ke IKN di Kaltim pada Juli 2024, tunggu air bersih masuk Ibu Kota Nusantara.

3 menteri dipastikan pindah lebih dulu ke IKN di Kaltim sebelum para menteri lainnya.

Ketiga menteri tersebut adalah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Baca juga: Pakar UGM Ungkap Sederet Masalah IKN Nusantara ke Depan, Warga Lokal Terdesak, Mangrove Bisa Hilang

Baca juga: Pesawat Aerobatik Bakal Hiasi Langit IKN Nusantara Kaltim, Datang Bertahap Mulai 5 Agustus 2024

Baca juga: Kaltim Jadi Lokasi IKN, Pj Gubernur Akmal Malik Fokus pada Penguatan Pangan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan, dirinya akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024 bersama dengan dua menteri lainnya.

Kedua menteri yang akan segera pindah ialah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Ketika ditanya awak media terkait waktu kepindahan menteri lainnya, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Basuki mengaku belum mengetahuinya.

"Kalau rencananya Menhub Menkes. Beliau ingin (pindah) bareng, Menkeu belum mungkin, enggak tau ya," kata Basuki usai menghadiri acara Halal Bihalal Kementerian Keuangan di Gedung Dhanapala, Rabu (24/4/2024).

Lebih lanjut ia bilang, saat ini dirinya masih menunggu jaringan air minum di IKN sebelum pindah ke kawasan tersebut.

Basuki menyebutkan aliran air tersebut diprediksi bakal masuk ke IKN pada Juni mendatang.

"Jadi cuman nunggu airnya belum masuk, jadi Juni, masuk jadi Juli," katanya.

Baca juga: Seluruh Aset PPU dan Kukar yang Masuk Delineasi IKN Nusantara di Kaltim Bakal Dikelola Otorita

Dilansir dari pemberitaan Kompas.com sebelumnya, Kementerian PUPR melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN membangun dua instalasi pengolahan air minum (IPA) untuk memasok air minum ke IKN.

IPA pertama merupakan infrastruktur intake Sungai Sepaku berkapasitas 350 liter per detik dengan pendanaan dari APBN.

Sementara IPA kedua dipasang di Bendungan Sepaku Semoi dengan kapasitas 300 hingga 350 liter per detik dengan sumber dana dari hibah Pemerintah Korea Selatan.

Menteri Basuki akan memastikan bahwa pasokan air di IKN Nusantara aman, sebelum Presiden Joko Widodo mulai berkantor di ibu kota baru Indonesia tersebut.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi menyatakan rencananya untuk berkantor di IKN Nusantara setelah bandara dan jalan tol dapat beroperasi mulai Juli 2024.

Pakar UGM Ungkap Sederet Masalah IKN Nusantara ke Depan, Warga Lokal Terdesak, Mangrove Bisa Hilang

Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kaltim terus mengalami kemajuan.

Rencananya, IKN Nusantara akan menjadi lokasi upacara Kemerdekaan RI atau HUT ke-79 RI tanggal 17 Agustus 2024 mendatang.

Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan kembali melanjutkan pembangunan hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri di Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pasca libur Lebaran 2024.

Berbagai target pembangunan hunian seperti rumah susun (Rusun) maupun Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), serta berbagai infrastruktur dasar diharapkan bisa segera diselesaikan dan difungsikan menjelang perayaan Peringatan HUT RI ke-79.

Baca juga: Pesawat Aerobatik Bakal Hiasi Langit IKN Nusantara Kaltim, Datang Bertahap Mulai 5 Agustus 2024

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto memastikan hal ini dalam siaran pers, Minggu (21/4/2024).

"Pasca libur panjang Hari Raya Idul Fitri, pembangunan hunian di IKN kembali dilanjutkan. Para pekerja konstruksi sudah kembali bekerja di lapangan untuk menyelesaikan berbagai infrastruktur dasar dan perumahan di IKN,” terang dia.

Pada kesempatan itu, Iwan juga menyampaikan beberapa jenis hunian yang sudah dibangun di IKN.

Kedua, Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) yang saat ini progresnya mencapai 80 persen dimana ada beberapa rumah yang sudah jadi lengkap dengan furnitur di dalamnya dan sisanya masih dalam proses penyelesaian tahap akhir atau finishing.

Selanjutnya, pembangunan sebanyak 47 tower untuk hunian ASN, TNI Polri dalam bentuk rusun atau apartemen.

Bangunan vertikal tersebut terdiri dari dua lantai podium sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial dan 10 lantai residensial.

Diharapkan, sebanyak 12 tower tersebut bisa selesai dan difungsikan dalam beberapa bulan mendatang.

Untuk HPK saat ini sudah diselesaikan dan dihuni secara penuh dan dikelola serta dimanfaatkan oleh tenaga ahli dan tenaga terampil yang terlibat dalam pembangunan IKN.

"Sedangkan RTJM yang sudah jadi kami jadikan sebagai rumah contoh sebagai bentuk harapan dan optimisme pembangunan IKN tetap berjalan disamping penyelesaian rusun dalam pemindahan ASN, TNI Polri untuk mendukung peringatan HUT RI,” tutupnya.

Skema pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara

Pemindahan tahap awal ke kawasan IKN Nusantara direncanakan berlangsung mulai 2022-2024.

Rencana pembangunan dan pemindahan dilakukan bertahap hingga mencapai target kota dunia untuk semua pada 2045.

Berikut gambaran pemindahan ibu kota Indonesia ke IKN Nusantara, seperti dikutip Kompas.com, Minggu ( (18/2/2024):

Tahap I 2022-2024

- Pemindahan tahap awal untuk fungsi pemerintahan prioritas

- Jumlah penduduk sekitar 260.000 orang

- Presiden Republik Indonesia akan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024

- Target 2024: Pembangunan ekosistem utuh di kawasan seluas 1.000 hektar berupa area pemerintahan lengkap dengan fasilitas pendukung. 

Baca juga: Inovasi Inter dan Transdisiplin untuk Kota Hutan IKN

Tahap II 2025-2029

- Membangun area inti IKN, termasuk perluasan jaringan transportasi, permukiman, serta pengembangan kawasan riset dan talenta.

Tahap III 2030-2034

- Pembangunan progresif, termasuk untuk utilitas terintegrasi, kawasan industri, dan penguatan kota cerdas.

Tahap IV 2035-2039

- Membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota (Nusantara, Samarinda, dan Balikpapan) untuk percepatan pembangunan Kalimantan.

Tahap V 2040-2045

- Mengokohkan reputasi sebagai "Kota Dunia untuk Semua" Jumlah penduduk kurang dari dua juta, sekitar 1.911.000 orang. 

Pakar UGM Ungkap Sederet Masalah IKN Nusantara ke Depannya

Sejumlah hal menarik soal IKN Nusantara terungkap dari diskusi kolaborasi antara Fakultas Geografi dan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada bertajuk “Studium Generale: Studying Frontiers of Development in Indonesia” yang digelar pada Senin (7/8/2023).

“Rencana tata kota di IKN memang telah dirancang dengan batasan-batasan teritorial yang jelas. Sayangnya, secara geografis hal ini belum dipertimbangkan. Kita bisa melihat bahwa untuk membangun sebuah kota, perlu adanya perencanaan dan pertimbangan yang berbasis probabilitas masa depan,” tutur Dr. Kei Otsuki, Associate Proffessor dari Utrech University.

Kei menambahkan, beberapa pertimbangan yang penting untuk diperhatikan adalah pergerakan tanah, perkembangan lahan, pembagian energi, sumber daya, dan berbagai hal lain yang sangat dipengaruhi kondisi lingkungan.

Proses pemindahan ibu kota seharusnya tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru.

Sebagai pusat administrasi negara, IKN belum sepenuhnya siap baik dari segi pembangunan dan sosial.

“Beberapa masalah yang diperkirakan dapat terjadi, khususnya dalam konteks lingkungan adalah eksistensi dari hutan mangrove. Jika IKN sepenuhnya sudah menjadi ibu kota, dikhawatirkan hutan mangrove akan berubah fungsi, bahkan hilang. Belum lagi jika ada berbagai program lain yang kemudian membuat penggunaan lahan tidak sesuai rancangan awal,” tambah Kei.

Jika pemindahan ibu kota berlangsung dalam 10 tahun ke depan, urbanisasi tentunya menjadi masalah besar yang muncul.

Pusat-pusat industri, kantor perusahaan, bahkan masyarakat pun akan berbondong-bondong ke IKN dan menyebabkan membeludaknya populasi.

“Saat ini, pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur sangat tinggi, ya. Berdasarkan laporan dari tahun 2020, pertumbuhan penduduk mencapai 3,77persen dan akan menjadi dua kali lipat dalam 18 tahun ke depan karena adanya pemindahan ibu kota,” ujar Guru Besar Fakultas Geografi, Prof. Dr. R. Rijanta, M.Sc.

Meskipun begitu, tetap diyakini bahwa Jakarta masih akan menjadi ibu kota utama, paling tidak dalam lima tahun ke depan.

Dampak pemindahan ibu kota paling banyak akan dirasakan oleh penduduk lokal dan lingkungan.

Adanya urbanisasi ke ibu kota tentunya dapat memberikan efek “perluasan” yang tidak terkontrol, bahkan berpotensi mendesak masyarakat lokal.

Hal ini telah mendapatkan tindakan preventif, dengan menggabungkan konsep desa dan kota dalam “Forest City”, yakni konsep tatanan IKN berbasis hubungan desa dan kota.

Baca juga: Alasan Novita Bulan Maju Pilkada Mahulu 2024, Tangkap Peluang Mahakam Ulu pada IKN Nusantara

Konsep ini tidak hanya mengalokasikan lahan di IKN untuk masyarakat migran, namun juga memberikan aksesibilitas lebih pada masyarakat lokal.

“Kemungkinan besar, konsep Desakota yang diterapkan dalam IKN akan membuat daerah-daerah di sekitar IKN sebagai pemain utama dalam urbanisasi. Prediksi ini diikuti oleh investasi properti yang telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak,” ujar Rijanta.

Menurutnya, sejauh ini proses pemindahan ibu kota berjalan sangat optimis, namun juga penuh ketidakpastian.

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com, Kompas.com, ugm.ac.id