Sri Mulyani Bongkar Anggaran Pemerintah yang Sudah Dihabiskan di Pembangunan IKN Nusantara di Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan uang negara yang sudah dihabiskan untuk pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Diketahui, Pemerintah mengebut pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Presiden Jokowi menargetkan Upacara 17 Agustus kenegaraan kali ini akan digelar di IKN Nusantara.

Selain itu, Jokowi juga menargetkan IKN siap jadi Ibu Kota Indonesia menggantikan Jakarta pada 2024 ini.

Baca juga: Pelaksanaan Upacara 17 Agustus di IKN, Ratusan Pelaku UMKM Bakal Dilibatkan

Pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp4,3 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

Anggaran tersebut dikeluarkan pemerintah sejak awal Januari hingga akhir Maret 2024, di mana secara keseluruhan tahun ini sebesar Rp39,6 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, alokasi anggaran IKN pada tahun 2022 lalu sebesar Rp 5,5 triliun.

Jumlah itu kemudian naik di tahun 2023 sebesar Rp 27 triliun dan di tahun ini sebesar Rp 39,6 triliun.

"Pelaksanaan hingga 1 April atau akhir Maret baru Rp 4,3 triliun dari Rp 39,6 triliun.

Ini artinya baru 11 persen atau 10,9 persen," tutur Sri Mulyani yang ditulis kembali pada Kamis (2/5/2024).

Menurutnya, anggaran Rp 4,3 triliun tersebut terbagi pada dua sektor.

Pertama, klaster infrastruktur yang sudah terealisasi Rp 2,3 triliun atau 6,4 persen dari pagu.

Pada klaster ini, anggaran dikucurkan untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, kawasan Kemenko dan Kementerian lain serta gedung Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

"Pembangunan tower rusun ASN, pembangunan Jalan Tol IKN dan jembatan IKN, Bandara VVIP, Rumah Sakit IKN.

Penataan dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP dan Pengendalian Banjir IKN," tegasnya.

Sementara untuk klaster non infrastruktur, realisasi anggaran hingga akhir Maret sebesar Rp 2 triliun atau 65,5 persen dari pagu yaitu sebesar RP 3,1 triliun.

Baca juga: Sandiaga Uno Bocorkan Jadwal Operasional Hotel di IKN Nusantara Kaltim

Anggaran tersebut untuk perencanaan, koordinasi dan penyiapan pemindahan.

Lalu sosialisasi IKN, laporan dan rekomendasi kebijakan kementerian lembaga.

"Kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi. Dukungan pengamanan Polri dan operasional OIKN," ungkap Sri Mulyani.

Progres Pembangunan IKN Terbaru

bu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur ditargetkan menjadi Ibu Kota Indonesia pada 2024 ini.

Presiden Jokowi sudah meneken UU Daerah Khusus Jakarta atau UU DKJ.

UU DKJ membuat status kekhususan Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia, hilang.

Sementara itu, Presiden Jokowi juga akan memimpin langsung Upacara 17 Agustus di Istana Presiden yang baru di IKN.

Lantas, bagaimana kesiapan infrastruktur IKN menjadi Ibu Kota Indonesia?

Progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) batch 1 jelang pemindahan tahap awal pada Agustus 2024 dilaporkan telah mencapai 80 persen.

Baca juga: 6 Fakta Baru Perpindahan ASN ke IKN Nusantara, Tahap Pertama 6.000 ASN ke Kaltim, Ada Program Jomblo

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastrujtur IKN, Danis H. Sumadilaga mengatakan, saat ini pihaknya tengah fokus merampungkan sarana infrastruktur penunjang pelaksanaan upacara HUT ke-79 RI yang akan digelar pada 17 Agustus 2024 di IKN.

"Istana Presiden itu sudah 63 persen, kalau Kantor Presiden sudah 82 persen, ya rata-rata (keduanya) sekitar 70 persen," jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (26/4)

Lebih lanjut, jaringan badan jalan di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau tepatnya di sekitar sumbu kebangsaan saat ini tengah dilakukan pengaspalan. Progresnya juga telah mencapai 80 persen.

Sementara itu, proses konstruksi rumah susun (rusun) bagi aparatur sipil negara (ASN) di IKN saat ini progresnya telah mencapai 40 persen.

"Rusun ASN sedikit terlambat, tapi 1 persen-2 persen saja. Karena kan kemarin pada libur (Lebaran). Keseluruhan rata-ratanya sudah 40 persen." tambah Danis.

Rinciannya, rumah susun Polri progres kinstruksinya sudah mencapai 42 persen, rumah susun ASN 2 sebesar 30 persen dan rumah susun ASN 3 sebesar 32 persen.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah melakukan pemetaan terhadap sejumlah PNS yang bakal dipindahkan pada tahap awal ke IKN.

Adapun, terdapat beberapa prioritas unit kerja Kementerian dan Lembaga (K/L) yang bakal menjadi prioritas untuk dipindahkan secara bertahap. Prioritas pertama yakni terdapat 179 Unit Eselon I dari 38 K/L.

Baca juga: Kunjungi IKN di Kaltim, Sandiaga Uno Tinjau Rumah Tapak Menteri Hingga Plaza Seremoni Kawasan KIPP

Baca juga: Pesona IKN Nusantara Menarik Jerman untuk Investasi di Kaltim. Sri Wahyuni: Baru Kunjungan Awal

Sementara itu, Prioritas kedua yakni terdapat 91 Unit Eselon I dari 29 K/L, dan prioritas ketiga, terdapat 378 Unit Eselon I dari 59 K/L.

Sebelumnya, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan tengah meracik strategi untuk memberi tunjangan khusus bagi ASN yang akan dipindahkan ke IKN tersebut.

Azwar merinci, insentif yang bakal diberikan kepada ASN tersebut mencakup satu pasangan ASN, dua anak dan satu asisten rumah tangga (ART). Selain itu, ASN pionir juga akan mengantongi insentif biaya pengepakan, biaya tunggu sampai biaya transportasi.

"Ini dalam waktu dekat akan kita bahas di ratas menunggu arahan Bapak Presiden.

Karena, ini akan kami laporkan (dahulu) skema insentifnya seperti apa,” uar Azwar beberapa waktu lalu. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Bangun IKN, Pemerintah Kucurkan Rp4,3 Triliun dalam 3 Bulan, Jokowi Pamer Banyak Asing Berminat

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.