Seminar Penanggulangan Kemiskinan di Balikpapan, Libatkan Stakeholder Delineasi IKN Nusantara

Sehingga dengan demikian kata dia, masyarakat bisa menata perencanaan ke depan yang lebih baik serta dapat terhindar dari perangkap kemiskinan.

"Kita mau pendidikan kita itu adalah mulai dari usia dini kemudian di SD, SMP kemudian SMA kita sudah bisa memprediksi bahwa orang ini akan menjadi ini gitu, atau orang ini punya bakat apa kita akan layani di sini sehingga orang-orang itu bisa memprediksikan dirinya ke depan dia akan jadi apa," ungkapnya.

Menurutnya, akar permasalahan yang menjadi sumber pemicu terjadi kemiskinan adalah faktor pendidikan.

"Kenapa saya bilang pendidikan, karena salah satu akar kemiskinan itu berangkat dari pendidikan," tambahnya.

Dia juga mengatakan dalam waktu dekat, pihaknya berencana untuk memaksimalkan fungsi Pemdasus guna menangani berbagai persoalan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini termasuk dalam upaya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat agar dapat memperoleh penghidupan yang layak serta membuka lapangan kerja baru.

Baca juga: Dampak Hebat Perekonomian IKN Nusantara, Perpuataran Uang di Jakarta akan Pindah ke Kalimantan Timur

Seluruh stakeholder akan dilibatkan dalam proses ini. Pemerintah daerah, termasuk Provinsi PPU dan Kutai Kartanegara, diharapkan tetap melakukan intervensi terhadap warganya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Sementara itu, Deputi bidang koordinasi peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMKProf., Dr., Ir. R. Nunung Nuryartono, M.Si menambahkan bahwa dalam kegiatan seminar ini juga menyepakati kerjasama Kemenko PMK dan Kedeputian Sosbudpenmas OIKN untuk mencapai target dan sasaran yang jelas dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kalimantan Timur.

Jadi seminar ini sekaligus sebagai tindak lanjut di mana antara kemenko PMK dengan melakukan suatu kesepakatan kerjasama sesuai dengan Perpres 4 2022 bahwa untuk menangani kemiskinan ekstrem dibutuhkan target dan sasaran yang jelas.

"Nah, kemenko PMK memiliki data P3KE untuk seluruh wilayah Indonesia tentunya akan memudahkan bagi OIKN di dalam melakukan perencanaan perencanaan pembangunan manusia," ungkapnya.

Menurutnya, Kemenko PMK dengan ketersediaan data Program Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Ekonomi (P3KE) di seluruh wilayah Indonesia, diharapkan dapat mempermudah OIKN dalam perencanaan pembangunan manusia yang terintegrasi dan komprehensif.

Selain pembangunan infrastruktur, upaya pembangunan manusia menjadi fokus utama. Harapannya, integrasi data perencanaan berbasis alamat dengan berbagai program yang dilaksanakan oleh OIKN dapat mendukung percepatan proses peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Melalui penggunaan data ini, terutama dalam perencanaan peningkatan kesejahteraan, diharapkan dapat mempercepat pencapaian target, terutama dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrem.

Baca juga: Modern dan Fully Furnished, Intip Isi Apartemen di IKN Nusantara untuk ASN

"Kemenko PMK dan OIKN mengapresiasi upaya bersama ini, yang didasarkan pada data yang akurat untuk perencanaan pembangunan yang lebih holistik," tambahnya.

Dia juga membeberkan, meskipun beberapa wilayah sudah mendekati angka kemiskinan ekstrem 0 persen, tantangan tetap ada dalam mengurangi angka kemiskinan secara keseluruhan.

Namun, dengan sinergi antar program antara OIKN, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah provinsi, diharapkan dapat mempercepat pencapaian target penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.

(*)