Pembebasan Lahan di IKN Nusantara, Luhut Minta Masyarakat Diganti Untung, Hargai Budaya dan Tradisi

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah terus mengebut pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Meski demikian, masih ditemukan sejumlah kendala dalam pembangunan IKN.

Salah satunya masalah agraria alias pembebasan lahan masyarakat.

Padahal, IKN Nusantara ditargetkan menjadi Ibu Kota Indonesia pada 2024 ini.

Baca juga: Luhut Pastikan IKN Nusantara di Kaltim Siap Gelar Upacara 17 Agustus, Bandara Didarati 3 Pesawat

Baca juga: Formasi yang Paling Banyak Dibutuhkan di IKN, Pemerintah Buka 71.643 Lowongan untuk CASN dan CPNS

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui masih ada masalah pembebasan lahan di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Memang ada beberapa “pending issue” terkait lahan yang saya bicarakan dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Termasuk di dalamnya mengenai penggantian tanah warga yang terdampak pembangunan IKN," kata Luhut dalm keterangan di instagram resminya, Rabu (8/5).

Luhut bilang, dalam sebuah pembangunan, permasalahan lahan dengan masyarakat memang hal yang tidak bisa dihindari.

Untuk itu, perlu koordinasi lintas sektor baik dari pusat sampai daerah untuk menyelesaikan masalah krusial ini.

Luhut pun meminta kepada seluruh stakeholder terkait untuk menyelesaikan permasalahan ribuan hektar lahan tersebut melalui dialog yang baik dengan masyarakat yang merasa dirugikan.

Bahkan, Luhut juga meminta agar masalah pembebasan lahan ini diselesaikan secara kasus per kasus.

Baca juga: Sisi Lain IKN Nusantara di Kaltim: Ancaman Gempa, Banjir hingga Potensi Konflik di Masyarakat

Baca juga: Dampak IKN Nusantara di Kaltim, Jumlah Penduduk Kukar akan Bertambah, Kini Naik 10 Ribu Jiwa

Sebab, setiap warga lokal memiliki budaya dan tradisi yang berbeda-beda untuk dihargai.

Bila memang harus dilakukan relokasi, pihaknya menjanjikan pembangunan hunian yang layak agar seimbang dengan hasil pembangunan proyek agung itu sendiri.

"Bila memang harus diberikan kompensasi, nilainya harus wajar dan adil sesuai kesepakatan masyarakat dan pemerintah," kata Luhut.

"Tidak boleh ada satupun masyarakat sekitar yang dirugikan karena pembangunan IKN.

Bila perlu mereka harus mendapat ganti untung dan manfaat yang nyata," lanjutnya.

Respons Menteri AHY

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono juga mengakui, lahan seluas 2.086 hektare di IKN Nusantara masih bermasalah.

AHY, sapaanya, mengatakan, lahan itu masih dihuni oleh masyarakat setempat sehingga pemerintah perlu melakukan pembebasan lahan lewat sejumlah mekanisme, termasuk ganti rugi.

Baca juga: 12 Proyek Pembangunan IKN di Kaltim Dikebut, Jalan Lingkar Sepaku dan MUT Selesai 100 Persen

Baca juga: Aqua Dwipayana Isi Materi Profesionalisme Ditpolairud Polda Kaltim dalam Mendukung IKN Nusantara

"Kita menyoroti ada bidang-bidang tanah, utamanya 2.086 hektar yang saat ini belum bisa dikatakan clear untuk bisa digunakan untuk pembangunan IKN.

Jadi ada beberapa lokasi yang memang masih ada masyarakatnya," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (24/4).

Menurut AHY, sebagian dari total lahan menjadi prioritas pembebasan, salah satunya untuk proyek Tol IKN di Seksi 6A Riko-Rencana Outer Ring Road IKN dan Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Sp. 3 ITCI.

Luasannya sekitar 44,6 hektar atau kurang lebih 48 bidang tanah.

Prioritas lainnya, lahan untuk lokasi pengendali banjir di Sepaku, Kalimantan Timur.

"Jadi dari 2.086 hektar tersebut tidak semua yang jadi prioritas, (untuk) pengendali di lokasi pengendali banjir Sepaku, itu luasannya kurang lebih 2,75 hektar, ada kurang lebih 22 bidang tanah," kata AHY.

Sebelumnya Tinjau IKN

IKN Nusantara di Kalimantan Timur dipastikan siap menggelar Upacara 17 Agustus.

Kepastian ini didapat usai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melihat langsung progres pembangunan IKN.

Baca juga: Masalah IKN Nusantara di Kaltim, AHY Beber 2.086 Hektar Lahan Bermasalah, Hambat 2 Proyek Penting

Baca juga: Mengenal IKN di Kaltim, Inilah Batas dan Luas Wilayah Lengkap Destinasi Wisata Sekitarnya

Luhut optimis pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal capai 80 persen di Agustus mendatang.

Luhut juga optimis IKN Nusantara bisa digunakan untuk Upacara Kemerdekaan RI ke-79.

Luhut mengatakan, saat ini masih terdapat beberapa masalah yang tertunda dan dilakukan berbagai pembahasan teknis bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Tadi dilihat jalan tol sudah hampir selesai semua.

Memang masih sedikit-sedikit jalan yang kurang bagus.

Tapi saya kira itu masalah proses dan 80 persen sudah bisa selesai sampai kepada bulan Agustus ini,” ujarnya saat meninjau progres IKN, di Kalimantan Timur, Selasa (7/5).

Luhut mengungkapkan, dari progres IKN yang telah ditinjaunya saat ini dia berharap upacara 17 Agustus mendatang benar-benar bisa dilaksanakan di IKN.

“Bukan hanya tol saja, tapi yang lain-lain saya kira sudah berjalan dengan baik.

Seperti airport itu akan bisa didarati, dan bisa mengakomodasi 3 pesawat sampai tanggal 17 Agustus nanti.

Baca juga: Luhut Pastikan IKN Nusantara di Kaltim Siap Gelar Upacara 17 Agustus, Bandara Didarati 3 Pesawat

Baca juga: Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik di IKN, PLN Tambah 7 SPKLU tersebar di Kaltim

Tapi untuk semua ya nanti selesai kira-kira setahun lagi selesai,” ungkapnya.

Sebagai informasi, pada kunjungannya kali ini Luhut meninjau Tol Akses IKN segmen 5A, Dermaga Logistik IKN, Bandara VVIP IKN, Istana Negara, Lapangan Upacara, Plaza Seremoni, serta Kantor Kementerian Koordinator. (*)

Artikel ini bersumber dari Kontan berjudul Luhut Akui Masih Ada Masalah Pembebasan Lahan di IKN

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.