Jokowi Tengok Progres Pembangunan IKN Nusantara Akhir Mei Ini, Cek Proyek yang Digroundbreaking

Hadirnya Sekolah Islam Al Azhar di Summarecon tidak pernah lepas dari peran Yayasan Syiar Bangsa yang didirikan oleh Summarecon pada tahun 2012.

Baca juga: Prabowo Umbar Janji di Hadapan Media Asing, Jamin Kesejahteraan Masyarakat Adat di IKN Kaltim

Yayasan ini diinisiasi oleh Presiden Komisaris PT Summarecon Agung Tbk Soetjipto Nagaria yang memprakarsai kerjasama antara Summarecon dan Sekolah Islam Al Azhar.

Summarecon melalui Yayasan Syiar Bangsa memilih Sekolah Islam Al Azhar yang bernaung di bawah Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al Azhar sebagai mitra dalam menghadirkan fasilitas pendidikan terpadu di kawasan Summarecon.

Ketua Dewan Pembina Yayasan Syiar Bangsa Edi Darnadi mengharapkan, dalam waktu beberapa tahun mendatang, perkembangan dan mutu pendidikan di IKN dapat tumbuh dengan pesat sehingga berdampak positif bagi lingkungan sekitar.

"Dengan pengalaman yang dimiliki Al Azhar, insyaa Allah, akan memberikan kontribusi secara bersama-sama dengan lembaga pendidikan lain yang juga akan hadir di kawasan ini," imbuh Edi.

Hingga saat ini, kerjasama Yayasan Syiar Bangsa dan YPI Al Azhar telah memasuki tahun ke-12.

Melalui kerjasama ini sebanyak 4 sekolah Islam Al Azhar telah dikembangkan di Summarecon dengan total 3.000 murid.

Mereka tersebar di Summarecon Bekasi yang memulai aktivitas pendidikan pada tahun 2013, Summarecon Serpong pada tahun 2018, Summarecon Bandung pada tahun 2021 dan Summarecon Mutiara Makassar pada tahun 2022.

Baca juga: Tol IKN di Kaltim Siap Fungsional Sebelum HUT RI Agustus 2024, Progres Pembangunan Capai 81 Persen

Jokowi Tinggal di IKN

Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI terus berupaya membangun sistem pertahanan cerdas atau smart defense system di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini menyusul rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mulai berkantor di IKN pada Juli 2024.

Oleh karena itu, menurut Deputi Bidkoor Pertahanan Negara (Hanneg) Kemenko Polhukam Laksda TNI Kisdiyanto, pemerintah harus meningkatkan pertahanan melalui koordinasi intensif dengan kementerian dan pihak-pihak terkait.

"Kita mampu untuk mewujudkan sistem pertahanan IKN sesuai dengan apa yang telah ditetapkan yakni Smart Defense System,” jelas Kisdiyanto, dikutip dari Antara, Minggu (12/5/2024).

Menurut Kisdiyanto, sistem pertahanan cerdas harus dibangun di IKN karena daerah tersebut nantinya akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia, serta sesuai dengan rencana induk sistem pertahanan negara di IKN tahun 2022-2024.

Selanjutnya pada 2025 pemerintah harus fokus untuk meningkatkan sistem pertahanan IKN dan negara secara keseluruhan.