Update Pembangunan Jalan Tol Akses IKN Nusantara di Kaltim akan Beroperasi di Agustus 2024

Presiden Joko Widodo dijadwalkan mulai berkantor di IKN Nusantara di Kalimantan Timur mulai Juli 2024.

Agenda pertama kenegaraan yang akan dilakukan di IKN adalah upacara HUT RI pada 17 Agustus 2024.

Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI terus berupaya membangun sistem pertahanan cerdas atau smart defense system di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini menyusul rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mulai berkantor di IKN pada Juli 2024.

Oleh karena itu, menurut Deputi Bidkoor Pertahanan Negara (Hanneg) Kemenko Polhukam Laksda TNI Kisdiyanto, pemerintah harus meningkatkan pertahanan melalui koordinasi intensif dengan kementerian dan pihak-pihak terkait.

"Kita mampu untuk mewujudkan sistem pertahanan IKN sesuai dengan apa yang telah ditetapkan yakni Smart Defense System,” jelas Kisdiyanto, dikutip dari Antara, Minggu (12/5/2024).

Menurut Kisdiyanto, sistem pertahanan cerdas harus dibangun di IKN karena daerah tersebut nantinya akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia, serta sesuai dengan rencana induk sistem pertahanan negara di IKN tahun 2022-2024.

Selanjutnya pada 2025 pemerintah harus fokus untuk meningkatkan sistem pertahanan IKN dan negara secara keseluruhan.

Karenanya, dia menilai dibutuhkan peningkatan di bidang teknologi dan strategi pertahanan untuk menunjang rencana induk sistem pertahanan IKN 2024 dan 2025.

“Pemanfaatan teknologi menjadi kunci, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama dalam mengawal terwujudnya sistem pertahanan negara di IKN,” tegasnya.

Baca juga: Peluang IKN, United E-Motor Ekspansi ke Kalimantan via Showroom Kalla Kars di Grand City Balikpapan

Kisdiyanto berharap koordinasi antar kementerian serta TNI, Polri dan seluruh lembaga pertahanan terkenal dapat berjalan dengan baik demi terciptanya sistem pertahanan cerdas di IKN .

Dengan terciptanya sistem keamanan dan pertahanan yang baik di IKN, dia yakin ibu kota negara akan aman dari serangan asing yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan.

Pj Gubernur Kaltim Akui Lalu Lintas Padat Usai Kehadiran IKN, Macet hingga Susah Cari Tiket Pesawat

Lalu lintas darat maupun udara mengalami kepadatan seiring dengan pemindahan IKN di Kaltim.

Beberapa waktu lalu viral soal sulitnya menemukan tiket pesawat dari atau menuju Kaltim, terutama Balikpapan.

Demikian yang disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik kepada TribunKaltim.co saat membuka Rakernis Perhubungan se-Kaltim, Rabu (15/5/2024).

Ia menyampaikan bahwa penyebab terganggunya jalur transportasi memang karena padatnya kunjungan ke IKN, yakni seiring semakin masifnya pembangunan saat ini.

"Memang sekarang sulit mencari tiket dari dan menuju Kaltim, karena itu padatnya pembangunan IKN," ungkapnya.

Baca juga: Siap-Siap, Kemenag Buka 1.378 Formasi CPNS 2024 Khusus Penempatan IKN Nusantara di Kalimantan Timur

Tidak hanya transportasi udara, kemacetan juga dikeluhkan masyarakat di beberapa daerah, terutama Balikpapan.

Kepadatan lalu lintas di daerah itu diperparah dengan banyaknya debu.

"Ada juga yang menyampaikan Balikpapan macetnya luar biasa sekarang, sama dengan yang mengatakan IKN juga banyak debu," sambungnya.

Namun demikian, Akmal Malik menyebutkan bahwa hal-hal demikian mutlak dirasakan apabila ingin daerahnya makmur.

lihat foto

Proses pembagunan memang terlebih dahulu harus merasakan penderitaan sementara.

"Memang tidak mudah, jadi saya minta bersabar dulu, menderita dulu," jelasnya.

Ia menyebutkan bahwa semua itu tidak akan berjalan lama.

Hal ini mengingat dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan, Kaltim khususnya wilayah yang berada di sekitar IKN akan mendapatkan kemakmuran.

"Tunggulah, bersabarlah, karena memang jalan menuju kesenangan dan kemakmuran itu memang tidak mudah. Insya Allah, setahun dua tahun kita bisa dapatkan kemakmuran," pungkasnya.

Dampak IKN di Balikpapan

Dampak IKN di Kaltim, Balikpapan sebagai penyangga dan kota terdekat bakal mendapatkan beban yang tidak sedikit

Keberadaan Balikpapan sebagai kota penyangga yang jaraknya lebih dekat membuat kota ini juga akan mendapatkan beban lainnya, salah satunya adalah populasi. 

Diketahui selain dampak IKN di Kaltim, ledakan populasi juga dialami Balikpapan karena adanya proyek RDMP milik Pertamina.

Kedua mega proyek itu, IKN di Kaltim dan RDMP tersebut membawa dampak juga kepada kota Balikpapan. 

Baca juga: 8 Raksasa Teknologi Amerika Masuk ke IKN Nusantara, Bangun Pilot Project Command Center II Ultimate

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Balikpapan Marinda Dama Prianto mengungkapkan, secara teoritis penduduk pasti akan bertambah.

Tapi dengan adanya pemicu atau booster seperti IKN dan RDMP akan terjadi ledakan besar populasi.

Dia memproyeksikan, hingga Tahun 2035 jumlah penduduk Balikpapan sebesar 856.000 jiwa.

Perhitungan ini berbasiskan jumlah-jumlah tertentu dan asumsi-asumsi yang sudah disepakati secara saintifik dan matematis.

"Relokasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pasti akan berpengaruh terhadap Balikpapan sebagai penyangga IKN.

Dan RDMP saja saat ini sudah berkontribusi terhadap fenomena bertambahnya penduduk non permanen alias temporer," tutu Marinda kepada Kompas.com, Selasa (14/5/2024).

Kendati demikian, lanjut dia, harus dipahami bahwa BPS mengacu pada pengategorian penduduk siang dan penduduk malam yang tentunya berbeda.

Selain itu juga, BPS memiliki konsep sendiri tentang penduduk yakni orang yang berdomisili alias penduduk permanen.

Kembali pada dampak proyek jumbo IKN dan RDMP, Marinda mengakui, sangat signifikan terhadap kemampuan dan kapasitas Balikpapan sebagai sebuah kota penyangga.

Segala fasilitas baik hiburan, pendidikan, rumah sakit, penginapan (akomodasi), restoran, olahraga, dan lain-lain terkonsentrasi di Balikpapan sebagai kota terdekat IKN dan memiliki aksesibilitas paling memadai.

Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Titip Doa ke Jamaah Haji Agar Pembangunan IKN Lancar, Akmal Malik: Lebih Mabrur

Jadi, meskipun para ASN berdomisili di IKN, IKN kelak akan tetap bepergian ke Balikpapan, mencari hiburan, dan berwisata.

Dari aktivitas-aktivitas ini, ekonomi Balikpapan akan menggeliat dan tentu saja memantik atau memicu pertambahan penduduk, terutama penduduk temporer.

Kendati demikian, Mandira mengakui, hingga saat ini belum ada metode atau formulasi khusus menghitung jumlah penduduk temporer.

Oleh karena itu, seluruh stakeholder baik Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Penduduk dan Catatan Sipil, maupun akademisi harus melakukan kajian lebih lanjut.

Hal ini penting mengingat Kota Balikpapan harus mempersiapkan diri dengan matang agar mampu mengakomodasi tingginya tingkat kebutuhan akan air, listrik, dan sarana-prasarana lainnya, dengan perhitungan dan strategis yang realistis. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com, Kompas.com dan Tribunnews.com dengan judul Menteri Basuki Sebut Jalan Tol Akses IKN Siap Beroperasi Fungsional di Agustus 2024