2 Menteri Komitmen Lahan Warga Terdampak Pembangunan IKN Nusantara di Kaltim akan Diganti Untung

"Memang ada beberapa “pending issue” terkait lahan yang saya bicarakan dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Termasuk di dalamnya mengenai penggantian tanah warga yang terdampak pembangunan IKN," kata Luhut dalm keterangan di instagram resminya, Rabu (8/5).

Luhut bilang, dalam sebuah pembangunan, permasalahan lahan dengan masyarakat memang hal yang tidak bisa dihindari.

Untuk itu, perlu koordinasi lintas sektor baik dari pusat sampai daerah untuk menyelesaikan masalah krusial ini.

Luhut pun meminta kepada seluruh stakeholder terkait untuk menyelesaikan permasalahan ribuan hektar lahan tersebut melalui dialog yang baik dengan masyarakat yang merasa dirugikan.

Bahkan, Luhut juga meminta agar masalah pembebasan lahan ini diselesaikan secara kasus per kasus.

Sebab, setiap warga lokal memiliki budaya dan tradisi yang berbeda-beda untuk dihargai.

Bila memang harus dilakukan relokasi, pihaknya menjanjikan pembangunan hunian yang layak agar seimbang dengan hasil pembangunan proyek agung itu sendiri.

"Bila memang harus diberikan kompensasi, nilainya harus wajar dan adil sesuai kesepakatan masyarakat dan pemerintah," kata Luhut.

"Tidak boleh ada satupun masyarakat sekitar yang dirugikan karena pembangunan IKN.

Bila perlu mereka harus mendapat ganti untung dan manfaat yang nyata," lanjutnya.

Baca juga: Progres Hotel Nusantara IKN Capai 88 Persen, Target Rampung Sebelum HUT ke-79 Kemerdekaan RI

2.086 hektar Lahan Bermasalah

Pembangunan proyek Ibu Kota Negara yang baru yakni IKN Nusantara di Kaltim nyatanya masih menyisakan sejumlah persoalan lahan.

Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang mengungkap masih ada 2.086 hektar lahan di IKN Nusantara, Kaltim.

Terkait dengan persoalan 2.086 hektar lahan di IKN Nusantara Kaltim yang masih bermasalah ini, Kementerian PUPR mengakui memang menjadi kendala tersebut.