Sri Mulyani Ungkap Ada Perintah Khusus dari Jokowi Usai Disambangi Tim Prabowo-Gibran

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran pada Jumat (31/5) pagi ini.

  Sri Mulyani mengatakan bahwa sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Sri Mulyani, jajaran di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap membantu dan mengawal proses transisi pemerintahan dari sisi ekonomi dan keuangan sebagaimana arahan dari Presiden Jokowi.

“Kami di Kementerian Keuangan, saya sendiri Menteri Keuangan terus diminta oleh Bapak Presiden Jokowi dan ini sudah diketahui Bapak Presiden Jokowi bahwa akan ada pertemuan, Beliau menyampaikan baik dan untuk terus diintensifkan koordinasi dan komunikasi,” ujar Sri Mulyani di kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip dari Kompas TV, Jumat (31/5/2024).

Baca juga: Nama Kaesang Muncul, Cek Hasil Survei Terbaru Pilkada Jateng 2024, Putra Jokowi Jadi Cagub Terkuat?

Dia menyebut, komunikasi hingga sinkronisasi dengan tim dari pemerintahan selanjutnya memang penting terkait anggaran karena saat ini Kemenkeu sedang menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Pasalnya, pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka juga memiliki kepentingan dalam menjalankan semua programnya. Untuk itu, membutuhkan pos atau pengalokasian anggaran.

“Jadi di dalam proses penyusunan RAPBN 2025 tentu diperlukan suatu komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi agar dalam APBN 2025 bisa menampung aspirasi program-program baru namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian, kredibilitas dan, confident dari berbagai stakeholder,” kata Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan bahwa Kemenkeu berkomitmen untuk terus mengawal agar proses penyusunan APBN dan menjaga APBN yang sedang berjalan semuanya bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Sebab, menurut dia, transisi pemerintahan secara tradisi harus tetap juga menciptakan momentum kemajuan.

“Kami di Kementerian Keuangan siap menjalankan dan menjaga APBN sebagai instrumen negara yang luar biasa penting bagi pemerintahan untuk menjalankan program secara berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal dilakukan pada 20 Oktober 2024.

Untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan dengan cepat dan lancar dibentuk Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran yang diketuai oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Selanjutnya, wakil ketua dipegang oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani. Sedangkan di posisi anggota ada Tommy Dwijandono, Budisatrio Djiwandono, Prasetyo Hadi, dan Sugiono.

Indonesia Tambah Utang Baru

Indonesia kembali menarik utang baru untuk menambal APBN 2024.

Totalnya hingga Maret 2024 mencapai Rp 104,7 triliun.