Beda Sikap dengan PBNU, Warga Nahdlatul Ulama Alumni UGM Tolak Izin Kelola Tambang dari Pemerintah

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Jokowi telah membuka peluang ormas keagamaan untuk mengelola tambang yang segera disambut Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU.

Izin untuk PBNU mengelola tambang bahkan segera akan diterbitkan, sementara sejumlah warga Nahdlatul Ulama (NU) alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) menyuarakan penolakan terhadap izin kelola tambang ini.

Berbeda sikap dengan PBNU, warga NU alumni UGM mengungkap sejumlah alasan menolak izin kelola tambang yang diberikan Pemerintah.

Simak update terkait izin kelola tambang yang diberikan Pemerintah untuk ormas keagamaan termasuk PBNU dan sikap warga NU alumni UGM.

Baca juga: Profil Gus Gudfan, Dipercaya Kelola Tambang Batu Bara PBNU, Bukan Sosok Baru di Pertambangan

Baca juga: PBNU Gerak Cepat Langsung Ajukan Izin Tambang, Gus Yahya Sebut NU Sedang Butuh: Apapun yang Halal

Baca juga: Ormas Keagamaan Kelola Tambang Dinilai Melanggar UU Minerba, Pengamat sebut yang Menolak Realistis

Sejumlah warga NU alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menolak pemberian izin tambang dari pemerintah kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

Penolakan ini muncul di tengah sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sendiri yang sudah siap menerima pemberian izin pengelolaan tambang dari pemerintah.

Peneliti Pusat Studi Energi UGM Ahmad Wardhana mengatakan, faktor utama pihaknya menolak karena pertambangan merusak lingkungan dan hutan. 

Hal itu ia katakan dalam dalam jumpa pers bertajuk ”Warga NU Alumni UGM Tolak Tambang untuk Ormas” yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Minggu (9/6/2024) malam, seperti dikutip dari Kompas.id. 

Ahmad menyebut, sumber energi batubara belum bisa dilepaskan dari perusakan lingkungan. 

Upaya pemerintah itu dinilai positif dan sudah ada rencana untuk menutup sejumlah pembangkit listrik dari batubara.

”Tapi, ketika NU masuk, itu mereka akan ragu untuk melanjutkan transisi.

Mengapa? NU itu dikenal sebagai lembaga yang punya pengaruh sosial politik besar.

NU punya image sebagai lembaga yang menentukan halal, haram, atau makrufnya sesuatu,” ungkapnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.tv.

Menurut dia, para pengusaha tambang batubara dan pembangkit listrik batubara yang beralih jadi ragu.

Baca juga: Daftar 6 Lokasi dan Luasan Konsesi Tambang Bekas PKP2B untuk Ormas Keagamaan, Ada di Kaltim

”Lha wong NU saja mulai masuk ke batubara, mengapa saya harus pergi. Ini mereka jadi ragu,” ujarnya.