Terjawab Berapa Imbal Hasil yang Diharapkan Investor Lokal dan Asing dari Investasi di IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Realisasi investasi di IKN Nusantara, Kalimantan Timur terus digenjot.

Sampai saat ini, belum ada investasi asing yang masuk ke IKN.

Hal ini pun menjadi sorotan berbagai kalangan.

Pasalnya, IKN Nusantara didesain 80 persen dibangun melalui investasi.

Baca juga: Perkembangan Bandara VVIP IKN di Kaltim Terkini, Memasuki Tahap Pengaspalan

Terbaru, Plt Kepala Otorita IKN Nusantara Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya terus mendorong masuknya investasi asing di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN), sebagaimana arahan Presiden Jokowi.

Basuki menjelaskan, pihaknya tengah mempercepat proses masuknya investasi asing yang saat ini telah ada beberapa surat terkait minat investasi alias letter of intent (LOL) agar segera dilakukan groundbreaking di Juli 2024 mendatang.

“Belum (ada yang teken LOL), mudah-mudahan pak Presiden minta segera dilakukan itu supaya bisa di groundbreaking Juli,” ujarnya di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (21/6).

Basuki mengungkapkan, dari surat-surat yang diterima saat ini baru menunjukkan adanya minat saja, di mana ini tengah dibahas mengenai detailnya.

Dia bilang, para calon investor rata-rata mengincar imbal hasil investasi atau internal rate of return (IRR) yang cukup signifikan yakni di atas 12 persen.

“Kalau IRR biasanya sama saja mau asing mau nasional kalau IRR di atas 12 persen pasti menarik,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Basuki menambahkan, bila IRR di bawah 11 persen umumnya pemerintah bakal memberikan dukungan konstruksi (Dukon), supaya investasi yang ditanamkan di IKN lebih menarik di mata investor.

Baca juga: Pilkada Samarinda 2024, Bacalon Wakil Walikota Syaparudin Dukung Rencana Ketahanan Pangan Jelang IKN

Presiden dan Wapres Harus Berkantor di IKN

Presiden dan Wapres Terpilih wajib berkantor di IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Hal ini penting untuk meyakinkan investor agar berbondong-bondong masuk ke IKN Nusantara.

Terlebih, alokasi anggaran untuk Kementrian PUPR di masa pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming, dipangkas.