Biaya Pembangunan IKN Nusantara Selama Ini Setara dengan Setahun Anggaran Makan Gratis Prabowo

TRIBUNKALTIM.CO - Dana Makan Bergizi Gratis dua kali lipat lebih banyak dari anggaran pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Diketahui, Makan Bergizi Gratis merupakan program andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Pemerintah telah memasukkan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program makan gratis di tahun 2025.

Sementara, dua tahun pembangunan IKN Nusantara sudah menghabiskan dana sekitar Rp 79 triliun.

Baca juga: 102 Warga dari 5 Kelurahan di PPU Disiapkan Bekerja di Bandara VVIP IKN Nusantara

"Untuk tahun pertama pemerintahan beliau (Prabowo-Gibran) tahun 2025 telah disepakati alokasi (makan gratis) sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Jelasnya, rancangan anggaran yang hampir setara dengan pembangunan infrastruktur IKN Nusantara selama dua tahun tersebut didapat dari hasil koordinasi yang dilakukan antara pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dengan tim presiden terpilih Prabowo.

"Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa, beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan secara bertahap," kata Sri Mulyani.

Di sisi lain, pemerintah saat ini tengah menggenjot pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota negara baru Indonesia di Kalimantan Timur.

Hingga 31 Mei 2024 atau dua tahun sejak November 2022, pembangunan IKN yang menjadi wewenang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghabiskan dana hampir Rp 80 triliun atau tepatnya Rp 79,8 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, total dana tersebut terserap untuk 104 paket pekerjaan.

"Sebanyak 25 paket di antaranya telah tuntas dikerjakan, ini setara dengan 41,3 persen dari total paket pekerjaan," ujar Basuki.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi bahkan menargetkan, para pejabat hingga aparatur sipil negara (ASN) akan pindah secara bertahap dari Jakarta ke IKN mulai paruh kedua tahun 2024 ini.

Baca juga: Jelang HUT RI di IKN Kaltim, Raja Juli Sebut Waktu Tempuh Balikpapan-IKN Makin Singkat Jadi 70 Menit

HUT RI Jadi Momen Tarik Investor

Perayaan HUT RI di IKN Nusantara juga dipandang mampu menjadi momentum yang sangat baik untuk menarik investor.

Hal tersebut disampaikan Ketua Kelompok Riset Knowledge Based Economy Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN Bahtiar Rifai, pada Rabu (5/6/2024) di Jakarta.

Selain itu, Bahtiar mengatakan, perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia sekaligus sebagai pembuktian progres proyek strategis tersebut.

"Pemerintah masih punya waktu dua bulan sebelum momen Agustusan. Ini justru critical time buat pemerintah untuk menunjukkan langkah-langkah konkret sebagai sinyal positif bagi investor," tuturnya.

Bahtiar mengatakan, perayaan HUT 17 Agustus di IKN nanti menjadi tolok ukur para investor untuk melihat pencapaian pemenuhan infrastruktur dasar proyek strategis nasional tersebut, seperti ketercukupan air, akses listrik, energi, ketersediaan jaringan transportasi, serta telekomunikasi.

Kemerdekaan RI di IKN juga, sambung dia, turut menjadi miniatur proyeksi keramaian masyarakat, sehingga para investor bisa menghitung kalkulasi pasar yang bisa diperoleh.

"Saya bilang perayaan HUT seperti prototype new capital, itu yang paling paling penting. Karena yang paling dibutuhkan dari swasta itu adalah bukti nyata bahwa ini beroperasi," ujarnya.

Ia mengatakan untuk menarik minat investasi agar lebih masif lagi, pemerintah bisa menawarkan skema kerja sama yang variatif bagi sektor swasta.

Seperti halnya tak hanya memberikan skema konsesi dari bisnis di IKN, melainkan turut memberikan proyeksi inovasi dari pemerintah, sehingga membuat Ibu Kota Indonesia di Kalimantan Timur tersebut lebih maju lagi.

"Pemerintah dan swasta duduk bareng bagaimana pemerintah membantu swasta untuk creating market, karena swasta itu pada saat membangun sesuatu atau investasi sesuatu, dia akan berhitung pada pasarnya. Sejauh mana insentif yang diberikan pemerintah dapat menciptakan pasar itu," kata dia.

Sebelumnya Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus dan Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan penetapan kepala dan wakil kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang definitif menjadi salah satu strategi untuk menjaga kepercayaan investor.

Selain segera menetapkan pemimpin definitif pembangunan IKN, pemerintah juga mesti menetapkan target realistis pembangunan agar memberikan kepastian kalkulasi kepada para investor.

Baca juga: Dampak IKN di Balikpapan, Lonjakan Penduduk dan Defisit Air Bersiih Makin Parah, Apa Upaya Pemkot?

Hanya 20 Persen

Padahal, postur APBN untuk pembangunan IKN hanya didesain sebesar 20 persen dari total kebutuhan anggaran IKN Rp 466 triliun atau sekitar Rp 93,2 triliun.

Artinya, bila mengacu pada rencana pos pendanaan IKN itu, gelontoran APBN sebesar Rp 72,3 triliun telah mencapai 77,57 persen

Menanggapi hal itu, Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga mewanti-wanti agar pemerintah khususnya Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dapat segera menggaet investor sebagai sumber pendanaan IKN baru.

“Biaya dari APBN tinggal sedikit saja dan bisa habis digunakan pada 2025-2026. 

Tugas Otorita IKN-lah untuk bekerja keras mencari investor untuk mendanai pembangunan IKN.

Dari sektor swasta (porsinya) 80 persen sebesar Rp 372,8 triliun,” ujanya Senin (24/6/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id.

Upaya mendatangkan investor dipandang bakal menjadi tantangan besar, karena hingga saat ini investasi di IKN terkesan tak terlalu signifikan.

Nirwono berpandangan, lambannya geliat investasi di IKN salah satunya didorong karena kota tersebut didesain sebagai pusat pemerintahan bukan kota komersial atau kota bisnis.

Hal itulah yang kemudian menimbulkan kondisi wait and see dikalangan investor. Terlebih, hingga saat ini belum terlihat jelas berapa populasi masyarakat IKN ke depan.

Sebagai siasatnya, Nirwono menilai pemerintah dapat melakukan pengembangan wilayah perkotaan di sekitar area mega proyek tersebut, tujuannya agar ekosistem investasi di sana dapat terdongkrak.

“Otorita IKN dapat mulai memasarkan rencana pengembang wilayah perkotaan (WP), masih ada 8 WP di luar KIPP IKN yang bisa dikembangkan sebagai kota industri, kota riset dan pendidikan, kota bisnis, hingga kota wisata,” imbuhnya.

Baca juga: Parade Musik Jalanan HUT ke-78 Bhayangkara di Balikpapan, Libatkan Pengamen Samarinda Hingga IKN

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya terus mendorong masuknya investasi asing di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN), sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Basuki menjelaskan, Otoritas IKN tengah mempercepat proses masuknya investasi asing yang saat ini telah ada beberapa surat terkait minat investasi alias letter of intent (LOL) agar segera dilakukan groundbreaking di Juli 2024 mendatang.

Dia bilang, para calon investor rata-rata mengincar imbal hasil investasi atau internal rate of return (IRR) yang cukup signifikan yakni di atas 12 persen.

“Kalau IRR biasanya sama saja mau asing mau nasional kalau IRR di atas 12 persen pasti menarik,” ungkap dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anggaran Makan Siang Gratis 2025 Setara Pembangunan IKN Dua Tahun"

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim