Dampak Fenomena Madden Julian Oscillation di IKN Kaltim hingga Menhub Minta Modifikasi Cuaca

Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto menjelaskan bahwa dalam proses melakukan modifikasi cuaca tersebut, BMKG menggandeng sejumlah pihak.

"BMKG bekerja sama dengan Kementerian PUPR, TNI, melaksanakan rekayasa cuaca yang kita kenal dengan operasi modifikasi cuaca di sana. Tujuannya apa? Untuk mengurangi curah hujan supaya tidak menggangu pembangunan infrastruktur, targetnya agar segera selesai," ujar Seto saat ditemui di Kantor BMKG, Jakarta, pada Kamis (11/7/2024).

Wilayah IKN memang memiliki pola ekuatorial.

Hujan ekuatorial adalah pola curah hujan di wilayah yang memiliki batas tidak jelas antara musim kemarau dan hujan.

"Di IKN ini polanya ekuatorial, perbedaan musim kemarau dan hujan tidak jelas, hampir setiap hari ada hujan. Saat ini (juga) ada gelombang ekuator sehingga hujannya cukup banyak," imbuhnya.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati juga menjelaskan, IKN memiliki pola hujan ekuatorial.

Pola ini bisa disebut sebagai hujan sepanjang tahun dengan dua puncak curah hujan.

"Pola hujan ekuatorial itu adalah hujan yang turun sepanjang tahun, jadi setiap bulan apapun ya hujan terus, itu di IKN. Jadi isinya ya hujan terus, tidak ada musim kemarau atau musim hujan," jelasnya.

Kendala modifikasi cuaca di IKN

Kendati telah dilakukan, Seto mengakui masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan modifikasi cuaca di IKN tersebut.

Unit kerja yang baru dibentuk tersebut belum memiliki infrastruktur, anggaran, maupun peralatan yang mumpuni.

Sehingga, dengan segala keterbatasan tersebut, BMKG masih harus bekerja sama dengan beberapa pihak lain dan memanfaatkan sumber daya milik mereka.

Di sisi lain, pesawat TNI yang digunakan untuk modifikasi cuaca juga terbatas.

Sebab, selain di IKN, pesawat juga digunakan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

"Dan saat ini kemampuan secara nasional tentang modifikasi cuaca masih cukup rendah," ungkap Seto.

Baca juga: Jika Prabowo Menambah Jumlah Kementerian, Rumah Menteri di IKN Kurang, Ini Penjelasan PUPR