Jokowi Bantah Pernyataan Luhut soal Pembatasan BBM Bersubsidi, DPR: Pemerintah Jangan Bikin Bingung

TRIBUNKALTIM.CO - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal pembatasan BBM subsidi tidak hanya berbeda dengan para menteri lainnya, tetapi juga dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan Luhut soal pembatasan BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024 dibantah Jokowi.

Jokowi membantah bahwa pemerintah berencana memberlakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi yang sempat dilontarkan oleh Luhut.

Baca juga: BBM Subsidi Dibatasi Mulai 17 Agustus 2024, Luhut dan Menteri ESDM Beda Pendapat

Menurut Presiden, sampai saat ini pemerintah belum ada pemikiran untuk melaksanakan kebijakan itu.

Ia juga belum menggelar rapat kabinet untuk membahas usulan yang dimaksud.

"Enggak, enggak, enggak. Belum ada pemikiran ke sana," ujar Jokowi dalam sesi keterangan pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Jawaban tersebut spontan disampaikan Jokowi ketika ditanya wartawan perihal isu pembatasan pembelian BBM subsidi. Dari raut wajahnya, Presiden terlihat sedikit mengerutkan kening.

Setelahnya mantan gubernur Jakarta itu menambahkan jawaban dengan menyatakan bahwa belum ada rapat kabinet yang membahas pembatasan BBM subsidi.

"Belum rapat juga," kata Jokowi menegaskan.

Sebelumnya, Luhut melontarkan wacana bahwa pembatasan pembelian subsidi akan mulai diberlakukan pada 17 Agustus 2024.

Menurut dia, kebijakan itu diambil untuk mendorong penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran, serta dapat menghemat anggaran negara.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan Instagram-nya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).

Baca juga: Luhut Yakin Anggaran Makan Siang Gratis dan IKN Kaltim Aman 5 Tahun ke Depan, Tidak Ada Masalah

Selain itu, Luhut juga mengaitkan wacana soal pembatasan BBM subsidi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalami defisit.

Ia mengeklaim, pembatasan BBM subsidi dinilai mampu menghemat APBN 2024.

Namun, pemerintah juga berupaya mendorong pengembangan Bioetanol untuk menggantikan bahan bakar berbasis fosil.