Jokowi Bantah Pernyataan Luhut soal Pembatasan BBM Bersubsidi, DPR: Pemerintah Jangan Bikin Bingung

Luhut mengatakan, Bioetanol memiliki beberapa manfaat seperti mengurangi polusi udara dan menekan angka penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

“Itu juga bisa menghemat sampai Rp 38 triliun,” kata Luhut dikutip dari Antara pada Selasa.

Silang pendapat

Sebelum Jokowi bicara, terdapat silang pendapat antara anggota kabinet mengenai wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi yang diungkap oleh Luhut.

Berbeda dengan Luhut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut tidak ada pembatasan pembelian BBM subsidi.

"Enggak, enggak ada batas-batas di 17 Agustus," ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Arifin mengatakan, pihaknya masih mempertajam data dan kendaraan yang berhak menerima, sehingga jika kebijakan itu diterapkan maka benar-benar tepat sasaran.

"Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam dulu datanya. Enggak ada yang berubah, enggak ada yang naik. Kita lagi mempertajam dulu ininya (datanya), kita mempertajam dulu datanya. Kita kan mau tepat sasaran, (jadi) kita perdalam lagi (datanya)," kata dia menegaskan.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa saat ini pemerintah masih memproses revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Arifin mengungkapkan, revisi Perpres itu masih dalam pembahasan di tiga kementerian, yaitu Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Ini mau di ini dulu (dibahas), masih di antara tiga menteri, baru ke (Menteri) Perekonomian," ujarnya.

Skema pembatasan nantinya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri (Permen) yang akan mengatur terkait jenis kendaraan yang bisa menggunakan BBM subsidi.

Sebelumya pada 10 Juli 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah masih mendiskusikan lebih lanjut wacana pembatasan BBM subsidi dan belum memutuskan hasilnya.

"Belum. Belum. Belum. Bukan belum goal, kita kan mesti rapat, dirapatkoordinasikan dulu. Tentu ada perhitungan daripada konsekuensi fiskal juga ada," tutur Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pemerintah jangan bikin bingung