Pesimis soal BRT, Ketua Komisi III DPRD Samarinda: Ada Budaya Warga yang Harus Dibangun

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Terinspirasi kesuksesan Jakarta dengan Bus Rapid Transit (BRT), Kaltim kini bergerak maju menuju sistem transportasi publik yang terintegrasi dan modern.

Daerah Kota Balikpapan telah mengambil langkah awal, dan Kota Samarinda pun tidak mau ketinggalan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tengah mengkaji dua skema pengadaan bus untuk mewujudkan transportasi publik di kota Tepian. Skema yang dipertimbangkan adalah "buy the service" (beli layanan) atau investasi (membeli bus).

Rencana ini, tak lepas dari atensi yang datang dari Angkasa Jaya Djoerani, Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda.

Baca juga: Tanggapan DPRD Samarinda Terkait Relokasi Pedagang di Pelabuhan Pasar Pagi ke Pasar Harapan Baru

Legislatif Samarinda ini justru memberi beberapa catatan yang harus dipertimbangkan Pemkot secara serius.

Pertama, Angkasa mempertanyakan efektivitas pengadaan bus dalam mencapai tujuannya. Ia mengingatkan bahwa meski tujuan utama rencana ini adalah untuk mengurai kemacetan dan menciptakan transportasi berbasis ramah lingkungan, namun hal ini perlu dikaji kembali, terutama mengacu pada budaya masyarakat agar dapat beralih ke moda transportasi umum. 

"Sebab itu saya tidak terlalu optimis, jujur saja karena masyarakat kita budayanya belum terbangun. Mungkin di awal masyarakat akan tertarik untuk mencoba, tapi selanjutnya saya khawatir masyarakat tidak berkenan lagi," ungkapnya saat ditemui.

Kedua, Angkasa menyoroti biaya operasional, khususnya untuk bus listrik. Biaya subsidi tahunan yang mencapai kurang lebih Rp 60 miliar dikhawatirkan membebani keuangan daerah. 

"Karena kita harus mensubsidi tiap tahun kurang lebih Rp 60 miliar, jika dengan bus solar memang hanya Rp 30 miliar dengan APBD non subsidi tapi belum lagi yang lain. Karena kalau pakai biaya murni kan masyarakat pasti tidak akan sanggup dengan tarif mahal," terangnya.

Tak sampai di situ saja, Angkasa mempertanyakan studi kelayakan dan dampak infrastruktur. Mengingat, kondisi jalan yang ada di Ibu Kota Kaltim ini pun cukup berkelok. Ia pun mewanti-wanti agar pengadaan bus tak semakin mempersempit jalan.

"Kalau bisa Pemkot konsentrasi ke pembangunan terowongan saja dulu, betulkah nanti akan mengurai kemacetan," pungkas Angkasa.

(*)