Warga Samarinda Harap BRT tak Timbulkan Kemacetan Baru

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Provinsi Kalimantan Timur didorong untuk memiliki transportasi publik yang maju dan terintegrasi menggunakan Bus Rapid Transit (BRT).

Terlebih kepindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kaltim, diprediksi akan menimbulkan lonjakan jumlah penduduk.

Tak heran jika saat ini, Pemerintah Kota Samarinda sedang mengkebut kajian pengadaan bus listrik. Mulai dari pertimbangan pilihan skema trayek, rute perjalanan, hingga perhitungan lainnya.

Tujuannya, dapat mengurangi gas emisi dari penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat.

Soal rencana ini, tak sedikit menuai tanggapan dari masyarakat Kota Samarinda, diantaranya yakni Susilo, warga Jalan Pramuka.

Dirinya mengaku sangat menanti adanya ketersediaan transportasi umum modern, terlebih berbasis lingkungan seperti TransJakarta.

Baca juga: Pesimis soal BRT, Ketua Komisi III DPRD Samarinda: Ada Budaya Warga yang Harus Dibangun

Baca juga: Dishub Matangkan Rencana BRT di Samarinda, Bus dan Angkot Listrik Masuk Daftar

Sebab ia menilai saat ini Kota Samarinda sudah mulai menunjukkan kemacetan yang signifikan.

"Memang sih ada ojek online, tapi kan artinya ini bisa jadi opsi dan membawa perubahan baru bagi Kota Samarinda itu sendiri. Meskipun sedikit terlambat dari daerah lain. Tapi ya semoga gak makin nambah macetnya di Samarinda ini," ungkapnya (23/7/2024).

Senada, salah satu pegawai negeri sipil (PNS) Riswan mengaku tak keberatan jika harus beralih menggunakan transportasi publik.

Terlebih tak lama ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda berencana mengusulkan one day public transportation alias menggunakan transportasi satu hari jika penerapan bus listrik sudah berjalan. Usulan tersebut pun akan didahulukan kepada PNS di Kota Samarinda.

"Mungkin bisa lebih tertib ya. Tapi pastinya pegawai juga harus tepat waktu dan mengatur waktunya. Karena namanya juga transportasi massal," ujarnya.

Baca juga: BRT Listrik akan Diterapkan, Alasan Bambang Susantono demi Aksesibilitas Balikpapan-IKN Nusantara

Namun disamping mendukung kebijakan ini, Riswan mendorong agar Pemkot dapat memperhatikan segala aspek, seperti halte yang lebih layak daripada halte yang ada saat ini.

"Soalnya sekarang halte-halte udah lama, banyak ditempati tunawisma juga," tutupnya. (*)