Operasional Bus Rapid Transit di Samarinda, Dishub Siapkan 7 Trayek Utama dan 6 Feeder di Permukiman

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda segera menghadirkan Bus Rapid Transit atau BRT sebagai sarana transportasi umum yang akan menjangkau seluruh wilayah kota. 

Guna mendukung operasional BRT Samarinda untuk sarana transportasi umum yang dapat menjangkau warga, Dinas Perhubungan (Dishub) telah menyiapkan 7 trayek utama dan 6 feeder.

Kehadiran BRT dengan 7 trayek utama dengan 6 feeder di Samarinda ini diharapkan menjadi transportasi mssal warga yang nyaman dan menjangkau seluruh wilayah kota Samarinda termasuk kawasan permukiman. 

Nantinya trayek utama akan melayani 7 rute dengan titik henti di halte yang telah ditetapkan, sementara feeder akan mengantar penumpang dari kawasan permukiman atau wilayah lainnya menuju halte terdekat dengan trayek utama.

Baca juga: Walikota Samarinda Sebut 2 Trayek Bus Listrik Ditargetkan Beroperasi Tahun Ini

Baca juga: 2 Trayek Bus Listrik di Samarinda Bakal Beroperasi Tahun Ini

Baca juga: Berkaca pada Balikpapan, Kota Samarinda akan Siapkan 2 Skema Penerapan Bus Rapid Transit

Kepala Dishub Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu mengatakan, kendaraan feeder berperan sebagai penghubung antara kawasan yang kurang terjangkau oleh transportasi utama dengan sistem transportasi massal yang lebih besar.

"Sebab, itu transportasi publik ini akan terintegrasi," ungkapnya belum lama ini.

Sebagai trayek pengumpan dalam bentuk mobil penumpang umum, transportasi ini akan memiliki 6 jalur yang disebut Jalur Feeder (JF) 1 hingga JF6.

"Kalau dalam perencanaan, kecepatannya per unit 30 km/jam," sebut Manalu.

JF1 akan melalui Jalan P Suryanata - Jalan Kadrie Oening - Jalan A Wahab Syahranie - Jalan KH Wahid Hasyim II - Jalan Padat Karya, kemudian kembali ke Jalan P Suryanata dengan jalur yang sama. 

Sedangkan JF2 akan melalui jalur mulai dari Jalan Pahlawan - Jalan Bhayangkara - Jalan Awang Long - Jalan Gn Cermai - Jalan Pasundan - Jalan Anggur - Jalan Jend Suprapto - Jalan A Wahab Syahranie - Jalan Wahid Hasyim I - Jalan M Yamin - Jalan Dr Soetomo hingga kembali ke Jalan Pahlawan.

"Jarak JF1 sekitar 27,5 kilometer dan JF 2 sekitar 14,87 kilometer," ujarnya.

Untuk rute JF3 akan menempuh jarak 9,67 kilometer, yakni mulai dari Jalan Mulawarman - Jalan Panglima Batur - Jalan KH Khalid - Jalan KH Abul Hasan kemudian menuju kawasan Kelurahan Karang Mumus, selanjutnya kembali ke Jalan Mulawarman. 

Sedangkan JF4 akan menempuh jarak 10,79 kilometer dimulai dari Jalan Mulawarman - Jalan P Sebatik - Jalan Imam Bonjol - Jalan Arief Rahman Hakim, kemudian ke arah kawasan Kecamatan Sungai Pinang di Jalan Pelita, berlanjut ke arah Jalan Abul Hasan sampai Jalan Mulawarman. 

Terkait dengan JF5 dan JF6, direncanakan pihaknya masing-masing akan menyasar ke dua kecamatan yakni JF5 untuk Kecamatan Sungai Kunjang dengan panjang jalan kurang lebih 22,1 kilometer dan JF6 untuk Kecamatan Samarinda Seberang dengan panjang jalan sekitar 24,39 kilometer.

Baca juga: Dishub Kaji Perencanaan Transportasi Massal di Samarinda, Ini Rute yang Bakal Dilalui

"Kalau untuk JF5 itu dimulai di Pasar Kemuning dan berakhir juga di sana. JF6 juga dimulai dari Terminal Samarinda Seberang dan juga titik henti terakhir juga di terminal," jelas Manalu.

Lanjut Manalu, pihaknya membutuhkan paling tidak 287 halte dengan 68 rambu agar nantinya terintegrasi antara trayek utama dan trayek feeder.

"Itu terbagi dari trayek utama dengan kebutuhan 185 halte dan 38 rambu, sementara trayek feeder butuh 102 halte dengan 30 rambu," tutupnya.

Dua Rute Trayek Utama

Sebelumnya, Manalu menyampaikan Pemkot Samarinda tengah menggodok dua skema pengadaan bus untuk merealisasikan transportasi massal di kota Tepian ini.

Manalu menyebutkan, skema tersebut di antaranya yakni pemerintah membeli bus dan mengoperasikannya melalui operator swasta lain atau BUMD.

Kemudian, skema kedua yakni pemerintah menyewa bus dan membeli layanan dari operator swasta atau BTS.

"Tapi skema buy the service adalah yang disarankan sesuai dengan arahan dan regulasi pemerintah Kemenhub," ungkapnya.

Manalu menjelaskan, kajian pengadaan bus di Samarinda sebenarnya sudah dilakukan pihaknya sejak tahun 2023 lalu.

Baca juga: Anggota DPRD Samarinda Sani Usulkan Pengadaan Bus Sekolah untuk Tekan Angka Kecelakaan Lalulintas

Dari kedua skema tersebut, pihaknya melihat beberapa moda transportasi yang mumpuni diterapkan di Ibu Kota Kaltim ini, diantaranya adalah bus listrik dan bus konvensional berbahan bakar fosil.

Lanjutnya, jika Samarinda menerapkan skema BTS, anggaran yang dibutuhkan adalah senilai Rp 34 miliar untuk bus listrik dan Rp 28 miliar untuk bus konvensional.

"Perbedaan biaya ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah pembelian bahan bakar itu tadi," sebut Manalu.

Namun jika dalam skema investasi pemerintah alias membeli bus, maka bus akan diatur menggunakan nomor kendaraan berwarna merah.

Hal ini tentu tidak bisa menggunakan BBM subsidi.

Namun jika pada skema BTS, bus akan diatur memiliki plat kuning, dalam arti bisa menggunakan BBM subsidi.

"Sama juga berlaku untuk bus listrik. Tapi kalau dengan skema beli bus, perlu SPKLU non subsidi.

Jika skema BTS, pembangunan SPKLU dilakukan oleh pihak ketiga dengan biaya listriknya bersubsidi," tuturnya.

Di samping itu, ketika menggunakan skema investasi, pemerintah perlu menganggarkan untuk perawatan dan operasional bus.

Baca juga: Walikota Samarinda Andi Harun Matangkan Kajian Bus Listrik

Sedangkan untuk skema BTS, segala perawatan kendaraan dilakukan oleh pihak swasta.

"Bahkan ketika kondisi bus tidak sesuai, maka bisa meminta unit baru dari pihak ketiga," ucap Manalu.

Manalu menyebut pihaknya telah menyusun tiga tahapan dari total tujuh trayek utama dan enam trayek feeder untuk tahap pertama.

Tahap pertama ini mengusulkan dua trayek utama, yaitu J1A dan J1B dengan rute Terminal Pasar Pagi - Terminal Lempake, termasuk dua trayek feeder.

"Estimasi anggaran yang diperlukan untuk tahap pertama ini sekitar Rp 101 miliar untuk bus listrik dan Rp 60 miliar untuk bus konvensional dengan skema investasi pemerintah," jelas Manalu.

Jika tahap pertama berhasil di tahun pertama, Manalu mengatakan maka trayek J2A-J2B (Terminal Pasar Pagi - Terminal Sungai Kunjang - Terminal Samarinda Seberang) dapat dilanjutkan di tahun selanjutnya.

Setelah itu, trayek J3A-J3B (Terminal Pasar Pagi - Terminal Sempaja Selatan) dan J4 (Terminal Lempake - Terminal Bandara APT Pranoto) dapat diterapkan di tahun selanjutnya.

"Jadi total biaya untuk semua trayek dalam satu tahun dengan skema investasi pemerintah adalah Rp 313 miliar untuk bus listrik dan Rp 195 miliar untuk bus konvensional.

Sedangkan dengan skema BTS, total biaya adalah 92 miliar untuk bus listrik. Untuk bus konvensional biayanya adalah Rp 77 miliar," tutupnya.

Baca juga: Dishub Bakal Uji Coba Bus Sekolah di Samarinda Kota dan Samarinda Ulu

(TribunKaltim.co/Sintya Alfatika Sari)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim