Komisioner Bawaslu Mahulu Indra Parda: Mahulu Masuk 5 Besar Wilayah dengan IKP di Kaltim

"Tentunya ini menjadi kiprahnya kita bersama untuk mengantisipasi ataupun mencegah terjadinya potensi-potensi Kerawanan pada pemilihan serentak yang akan berlangsung ini. Untuk diketahui IKP ini bertujuan pertama adalah sebagai alat proteksi diri," jelasnya.

Sosialisasi IKP ini merupakan salah satu deteksi dini yang dilakukan untuk mencegah terjadinya potensi-potensi pelanggaran.

Selain itu juga sebagai pedoman penting sebagai instrumen tim panitia Pilkada dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kerawanan yang terjadi.

"Yang kedua sebagai instrumen badan pengawas untuk menelusuri langkah-langkah strategi pencegahan, pengawasan, maupun penindakan. Yang ketiga adalah sebagai informasi, pedoman, dan peran pertimbangan bagi pihak-pihak terkait atau stage holder," ujarnya. 

Butuh Dukungan Stageholder

Untuk mencegah terjadinya potensi-potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pilkada mendatang, Bawaslu Mahulu berharap kerjasama yang baik dari semua stageholder.

Dalam hal ini KPU, aparat penyelenggara hukum, media massa, masyarakat, partai politik dan pemerintah daerah.

Mengingat pentingnya IKP, maka hal ini disusun sedetail mungkin untuk dipedomani.

"Untuk bersama-sama mengantisipasi dan mencegah potensi-potensi kerawanan. IKP ini disusun berdasarkan empat dimensi, 12 sub dimensi, 61 indikator," ucapnya.

Diharapkan dengan adanya IKP ini dapat dijadikan sebagai alur penentuan kerawanan pemilihan serentak 2024.

Utamanya dalam dimensi sosial dan politik yang sangat penting untuk diperhatikan.

"Adanya dimensi sosial dan politik. Sosial politik ini ada dua sub dimensi," tuturnya.

"Kedua adalah penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pemilu ini ada lima sub dimensi. Ada kontestasi yang terdiri dari dua sub dimensi, ada partisipasi dua sub dimensi," imbuhnya. (*)