Horizzon
Epilog Kekuasaan dalam Upacara 17-an di IKN
Bagi Jokowi, upacara di IKN pada 17 Agustus 2024 ini harus dicatat di dalam sejarah sebelum ia benar-benar tak punya kendali setelah lengser
Penulis: Ibnu Taufik Jr | Editor: Syaiful Syafar
Setelah itu, melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, sedikitnya 50 pemimpin media nasional dibawa ke IKN dengan menumpang pesawat hercules milik TNI AU.
Tak sampai di situ, Istana juga mengundang seluruh kepala daerah dari seluruh tanah air dengan tajuk arahan dari Presiden Republik Indonesia yang digelar di IKN.
Sehari sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan seluruh menteri untuk menggelar sidang kabinet di IKN.
Tentang gubernur, bupati, dan walikota yang dipanggil ke IKN, rasanya tak elok kalau kita tidak mencoba menyoroti ini dari sisi urgensi dan juga uang negara yang harus dikeluarkan untuk agenda di IKN yang hanya berlangsung tak lebih dari 30 menit ini.
Kita coba berhitung, terlepas dari 35 kepala daerah dari PDI Perjuangan yang tidak hadir di acara tersebut, setidaknya ada 400an gubernur, bupati, dan walikota yang hadir.
Taruh saja dari jumlah tersebut masing-masing membawa satu ajudan, menginap dua malam, dan menyewa mobil untuk operasional dan biaya lain selama di Kalimantan Timur dan IKN.
Biaya perjalanan dinas kepala daerah mungkin memang tidak bisa disamakan, tergantung asal masing-masing kepala daerah.
Baca juga: Saat Jakarta Diserbu Pemburu Tiket
Terlepas dari itu, Kemendagri sudah memberikan edaran terkait standarisasi harga barang dan jasa, utmanya sewa mobil untuk acara ini.
Namun jika diasumsikan, semisal setiap kepala daerah dan satu ajudan melekat rata-rata membelanjakan Rp 25 juta, maka uang yang dikeluarkan untuk acara selama 30 menit mendengar arahan presiden yang bisa digelar secara daring ini setidaknya adalah Rp 10 miliar.
Namun itu jumlah yang tak seberapa untuk membangun narasi dan legacy.
Hal-hal yang dianggap penting ini bahkan mengaburkan banyak yang esensial dalam pembangunan IKN, utamanya untuk Kalimantan Timur.
Kita tahu sejauh ini, IKN boleh dibilang sebagai proyek besar di dalam tembok yang seolah tak peduli dengan Kalimantan Timur.
IKN seolah tak pernah mengajak Kalimantan Timur berakselerasi berama, menyiapkan diri sebagai provinsi tempat ibu kota baru nantinya.
Saat gedung-gedung dan juga istana dibangun di dalam tembok di dalam IKN, Kalimantan Timur masih juga punya Mahulu yang aksesnya sangat terbatas.
Bahkan IKN juga tak peka dengan karakteristik Balikpapan yang air bakunya mengandalkan hujan, sehingga Menteri Perhubungan bahkan mewacanakan melakukan modifikasi cuaca untuk mencegah hujan di IKN agar tak menghambat proses pembangunan.
Baca juga: Semua Salahnya Pawang Hujan
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.