Epilog Kekuasaan dalam Upacara 17-an di IKN

Oleh: Ibnu Taufik Juwariyanto, Pemimpin Redaksi Tribun Kaltim

AGENDA yang mungkin boleh disebut sebagai yang paling penting dalam sejarah di negeri ini sudah kita jalankan dengan tiada halangan berarti.

Kalaupun boleh dianggap sebagai riak-riak kecil, tak lain itu adalah polemik kewajiban melepas hijab bagi Paskibraka putri, yang lagi-lagi bisa diselesaikan secara 'senyap' oleh kekuasaan.

Benar, agenda paling penting itu adalah Upacara Detik-detik Kemerdekaan RI di IKN.

Tidak perlu berdebat, itu agenda negara atau lebih tepatnya keinginan Presiden Jokowi di penghujung pemerintahannya yang hanya menyisakan dua bulan. 

Semua tahu, upacara di IKN pada 17 Agustus 2024 ini penting bagi seorang Joko Widodo.

Baca juga: 3 Kebohongan Paling Epic

Bagi Jokowi, upacara di IKN pada 17 Agustus 2024 ini harus dicatat di dalam sejarah sebelum ia benar-benar tak punya kendali setelah lengser 20 Oktober tahun ini.

Selain tercatat dalam sejarah, menggelar upacara di IKN juga bagian dari memelihara harapan agar pemerintahan berikutnya bersedia melanjutkan proyek yang dibujet dengan anggaran Rp 400an triliun ini. 

Lantaran begitu pentingnya upacara di IKN ini, semua pihak dibuat sibuk.

Jika mau mengakui, semua aparatur negara, baik sipil maupun TNI/Polri yang bertugas di Kalimantan Timur ini sebenanrnya dibuat pusing.

Sayang mereka tak berani mengeluh.

Kawan-kawan TNI/Polri harus sibuk dengan segala upaya pengawalan plus pengamanan sejumlah pejabat yang datang dan itu semakin sering frekuensinya jelang 17 Agustus 2024. 

Instansi vertikal yang berkantor di Kalimantan Timur juga harus melayani pejabat mereka yang datang ke Kalimantan Timur, mulai penyiapan hotel yang tidak gampang, ketersediaan mobil yang semakin tak banyak pilihan dan protokoler lainnya yang pasti harus diprioritaskan di samping tugas pokok dan fungsi lembaga tempat mereka mengabdi. 

Baca juga: Soal IKN, Pemerintah Pusat Tidak Boleh Egois

Semakin dekat dengan pelaksanaan upacara, istana juga menguatkan narasinya bahwa upacara di IKN adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan. 

Pertama, presiden mengajak sejumlah artis dan influencer untuk menunjukkan kepada netizen bahwa pembangunan IKN berada dalam progres yang menggembirakan.

Setelah itu, melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, sedikitnya 50 pemimpin media nasional dibawa ke IKN dengan menumpang pesawat hercules milik TNI AU. 

Tak sampai di situ, Istana juga mengundang seluruh kepala daerah dari seluruh tanah air dengan tajuk arahan dari Presiden Republik Indonesia yang digelar di IKN.

Sehari sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan seluruh menteri untuk menggelar sidang kabinet di IKN.

Tentang gubernur, bupati, dan walikota yang dipanggil ke IKN, rasanya tak elok kalau kita tidak mencoba menyoroti ini dari sisi urgensi dan juga uang negara yang harus dikeluarkan untuk agenda di IKN yang hanya berlangsung tak lebih dari 30 menit ini. 

Kita coba berhitung, terlepas dari 35 kepala daerah dari PDI Perjuangan yang tidak hadir di acara tersebut, setidaknya ada 400an gubernur, bupati, dan walikota yang hadir. 

Taruh saja dari jumlah tersebut masing-masing membawa satu ajudan, menginap dua malam, dan menyewa mobil untuk operasional dan biaya lain selama di Kalimantan Timur dan IKN. 

Biaya perjalanan dinas kepala daerah mungkin memang tidak bisa disamakan, tergantung asal masing-masing kepala daerah.

Baca juga: Saat Jakarta Diserbu Pemburu Tiket

Terlepas dari itu, Kemendagri sudah memberikan edaran terkait standarisasi harga barang dan jasa, utmanya sewa mobil untuk acara ini.

Namun jika diasumsikan, semisal setiap kepala daerah dan satu ajudan melekat rata-rata membelanjakan Rp 25 juta, maka uang yang dikeluarkan untuk acara selama 30 menit mendengar arahan presiden yang bisa digelar secara daring ini setidaknya adalah Rp 10 miliar.

Namun itu jumlah yang tak seberapa untuk membangun narasi dan legacy. 

Hal-hal yang dianggap penting ini bahkan mengaburkan banyak yang esensial dalam pembangunan IKN, utamanya untuk Kalimantan Timur.

Kita tahu sejauh ini, IKN boleh dibilang sebagai proyek besar di dalam tembok yang seolah tak peduli dengan Kalimantan Timur. 

IKN seolah tak pernah mengajak Kalimantan Timur berakselerasi berama, menyiapkan diri sebagai provinsi tempat ibu kota baru nantinya.

Saat gedung-gedung dan juga istana dibangun di dalam tembok di dalam IKN, Kalimantan Timur masih juga punya Mahulu yang aksesnya sangat terbatas. 

Bahkan IKN juga tak peka dengan karakteristik Balikpapan yang air bakunya mengandalkan hujan, sehingga Menteri Perhubungan bahkan mewacanakan melakukan modifikasi cuaca untuk mencegah hujan di IKN agar tak menghambat proses pembangunan. 

Baca juga: Semua Salahnya Pawang Hujan

Sorotan terkait dengan upacara di IKN ini juga muncul dari media luar negeri.

Reuters membuat artikel berjudul Indonesia Holds Curtailed Independence Day Event in Troubled New Capital (Indonesia Menggelar Upacara Hari Kemerdekaan di Ibu Kota Baru yang Bermasalah).

Reuters rupanya fokus pada proses pembangunan di IKN yang jauh dari kata selesai dan minimnya pendanaan lantaran investor swasta dan asing yang diharapkan tak juga datang. 

Reuters juga mencatat, permasalahan IKN bisa dilihat dari mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Raharjoe dari posisi Kepala dan Wakil Otorita IKN beberapa saat lalu.

Jumlah undangan yang terus dikoreksi, mulai dari 8 ribu, dikoreksi menjadi 4 ribu dan akhirnya menjadi 1.300, juga dipandang Reuters sebagai sikap ketergesaan Indonesia menggelar upacara di IKN. 

Baca juga: Membaca Arah Pemikiran Rocky Gerung

Apa pun, 17-an di IKN sudah kelar.

Upacara pengibaran dan penurunan bendera sudah berlangsung dengan baik.

Bagi seorang Joko Widodo, cerita yang diukir istana sudah lengkap. 

Kini kita semua tinggal menunggu kisah lanjutan dari mega proyek IKN ini pasca upacara 17-an.

Kita semua berharap, IKN tetap diproyeksikan menjadi Ibu Kota Nusantara, bukan sekadar menjadi tempat wisata layaknya sebuah monumen atau lainnya. (*)