6 Juta Data NPWP Bocor termasuk Milik Jokowi dan Sri Mulyani, Waspadai Modus Penipuan Denda Pajak

TRIBUNKALTIM.CO - Sebanyak 6 juta data wajip pajak pemilik NPWP yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diduga bocor.

Data NPWP yang bocor ini termasuk milik Presiden Jokowi dan Menkeu, Sri Mulyani, dugaan kebocoran data 6 juta data NPWP ini diungkap peretas, Bjorka.

Buntut kebocoran data 6 juta data NPWP, masyarakat diimbau waspadai modus penipuan denda pajak. 

Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya mengatakan masyarakat Indonesia harus mengetahui data mereka sudah bocor, termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Baca juga: Bjorka Bocorkan 19 Juta Data Pengguna BPJS Ketenagakerjaan, Dijual Rp 15 Juta

Baca juga: Isi Video Viral CCTV Bjorka, Jadi Modus Sebar Virus Lewat Grup WhatsApp, Benarkah Bikin HP Nge-hang?

Baca juga: 44 Juta Data MyPertamina Bocor akan Dijual Bjorka , Pakar Kritik Kinerja Tim Satgasus

Selain itu ia juga memprediksi potensi tindak pidana yang mungkin terjadi akibat penyalahgunaan kebocoran data NPWP itu, seperti penipuan dengan ancaman membayar denda pajak.

Kamis (19/9/2024), Alfons mengatakan "Kemungkinan eksploitasinya nanti ada orang yang memalsukan diri sebagai petugas pajak akan datang menghubungi Anda dan dia punya data yang sangat akurat." 

"Jadi harus ekstra hati-hati kalau ada yang mengatakan ada denda tunggakan pajak yang harus dibayar, kalau tidak mau dinegosiasikan.

Biasanya begitu. Dengan meyakinkan dia akan memperlihatkan data NPWP kepada wajip pajak," kata Alfons. 

Alfons juga meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengevaluasi prosedur pengelolaan dan pengamanan data DJP.

"Tolong dilihat bagaimana pengamanan data di kantor pajak.

Itu bahkan alamat lengkap, kota, kabupaten, provinsi, nomor HP, e-mail, tempat tanggal lahir dibocorkan juga," ucap Alfons.

Alfons menyatakan, berdasarkan sampel data diberikan Bjorka, informasi lain yang tertera dalam data itu selain NPWP adalah data Kantor Pajak Pratama, data Kantor Wilayah DJP, data KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha), kode KLU, tanggal daftar pajak, status PKP (pengusaha kena pajak), pengukuhan PKP, dan jenis WP (wajib pajak).

"Itu sudah jelas ini adalah data dari kantor pajak yang bocor," ucap Alfons.

Di antara data NPWP yang dibocorkan itu terdapat milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta anggota keluarganya, dan sejumlah anggota kabinet termasuk Sri Mulyani.

Baca juga: Anggaran Siber Meningkat di Tengah Maraknya Kasus Peretasan, Rocky Gerung Singgung soal Bjorka

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, data NPWP dibocorkan Bjorka sebanyak 6,6 juta wajib pajak.