DPRD Paser Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Raperda APBD 2025, Belanja Pegawai Rp1,2 Triliun 

Selain itu, Pemkab Paser juga diingatkan perihal menurunnya APBD Paser tahun 2025 yang hanya diangka Rp3,1 triliun lebih dibanding dengan APBD Perubahan tahun 2024 yaitu Rp5,3 triliun lebih. 

Penurunan rencana APBD Paser tahun 2025 dinilai akan membawa konsekuensi yang cukup signifikan. 

"Dampaknya terhadap akselerasi program pembangunan yang telah dicanangkan oleh Pemkab Paser, serta sumber pembiayaan atas program-program pemerintah daerah," ulasnya. 

Fraksi Partai Golkar juga menyoroti tingginya alokasi belanja pegawai Rp1,2 triliun lebih, yang posisinya kurang lebih 40 persen dari APBD Kabupaten Paser tahun 2025. 

"Kami minta Pemkab Paser dapat memberi penjelasan yang transparan atas kondisi itu, sehingga diharapkan APBD Paser tidak melanggar ketentuan peraturan yang ada dan dapat ditetapkan sesuai batas waktu maksimal yang telah ditetapkan," tegas Azis. 

Pihaknya juga memberi catatan atas SILPA yang ditetapkan Pemkab Paser Rp250 miliar, yang diharapkan angka tersebut realistis. 

"Kalau angka tersebut jauh dari realisasi, tentu akan membawa konsekuensi terhadap implementasi APBD tahun 2025," tandas Azis. 

Sementara itu, Muhammad Nasir dari Fraksi Demokrat mengharapkan agar Raperda APBD Paser tahun 2025 dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai arah kebijakan Pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026. 

"Kami harap rencana anggaran yang disusun untuk program dan kegiatan di tahun 2025, berdampak terhadap upaya peningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing," terang Nasir. 

Baca juga: DPRD Paser Tingkatkan Kualitas Pendidik, 300 Guru PAUD Jalani Kuliah Perdana RPL

Dalam mewujudkan hal tersebut, dinilai perlu dilakukan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. 

Juga diharapkan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser bisa tumbuh sebesar 3,5 persen sesuai target di tahun 2025. 

"Alokasi anggaran tahun 2025 diharapkan mampu memenuhi kebutuhan prioritas daerah pada bidang infrastrutur, kesehatan, pendidikan, pembukaan lapangan usaha dan lain-lain," tutup Nasir. 

Terakhir, Lasminah dari Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) mempertanyakan cara pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser diangka 3,5 persen di tahun 2025. 

"Karena ditargetkan pertumbuhan ekonomi Paser naik 1,12 persen dari realisasi tahun 2023 diangka 1,38 persen menjadi 3,5 persen di tahun 2025, kami menanyakan cara pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Paser," jelas Lasminah. 

Fraksi NasDem juga mempertanyakan strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Paser tahun 2025, yang ditargetkan diangka 76,6 persen. 

Utamanya target pencapaian bidang pendidikan, yaitu proyeksi pencapaian angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. 

"Kami ingin mengetahui, upaya dari Pemkab Paser dalam meningkatkan angka harapan lama sekolah. Pada prinsipnya, kami sepakat bahwa Raperda APBD Paser tahun 2025 ini dapat dibahas lebih lanjut pada Banggar DPRD Kabupaten Paser," tandasnya. (*)