Ketika yang Miskin Prestasi Ikut Difasilitasi Negara

Oleh: Ibnu Taufik Juwariyanto, Pemimpin Redaksi Tribun Kaltim

DUA pekan sejak Presiden Prabowo Subianto mengumumkan susunan pembantunya dalam Kabinet Merah Putih, banyak pihak mungkin yang berusaha menahan diri untuk memberikan catatan terkait kompoisisi gemuk di dalam kabinet tersebut. 

Akan tetapi, begitu melihat sejumlah blunder di depan mata, mulai kop surat yang digunakan untuk acara pribadi, menteri yang protes soal anggaran tanpa dasar yang kuat atau munculnya wajah lama dan wajah baru miskin prestasi di kabinet tersebut, rasanya berdiam diri adalah pilihan sesat. 

Apalagi, Rocky Gerung yang biasanya lantang juga tampak normatif dalam mengkritisi skuad pembantu presiden yang berpasangan dengan putra mahkota dari presiden sebelumnya ini. 

Kita tahu, sehari setelah dilantik menjadi presiden, Prabowo mengumumkan 48 menteri ditambah 5 kepala badan setingkat menteri, plus 56 nama yang diangkat menjadi wakil menteri.

Belum lengkap dan cukup sampai di situ.

Selain daftar nama menteri dan kepala badan setingkat kementerian, plus wakil menteri tersebut, uang negara juga bakal dibebani lagi dengan pengangkatan penasihat khusus, utusan khusus, dan staf khusus presiden yang dilantik berikutnya. 

Lengkapnya, melalui Kepres Nomor 140/P Tahun 2024, Prabowo mengangkat tujuh penasihat khusus. 

Kemudian melalui Kepres No 76/M Tahun 2024, Prabowo mengangkat tujuh utusan khusus dan melalui Kepres No 75/M Tahun 2024 Prabowo mengangkat seorang staf khusus. 

Baca juga: Terima Kasih Pak Jokowi

Dengan mata telanjang, kita melihat sejumlah muka lama dan muka baru bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang miskin prestasi.

Beberapa nama lain juga jauh untuk dibilang kompeten untuk menerima fasilitas negara sebagai pembantu presiden. 

Kita paham, banyaknya nama yang bakal ikut menikmati fasilitas negara ini tak lepas dari kebijakan Presiden Prabowo yang memilih untuk merangkul semua lawan politik untuk duduk bersama di dalam kabinet yang ia pimpin. 

Konsekuensinya, tentu presiden akan bagi-bagi kursi untuk mengakomodir lawan-lawan politik untuk kemudian masuk ke dalam Kabinet Merah Putih.

Nama-nama jenderal purnawirawan, artis atau influencer, termasuk lawan politik yang barangkali sebenarnya tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menempati posisi menjadi penasihat presiden adalah konsekuensi dari kebijakan tersebut. 

Baca juga: Ingat, IKN Masih di Kaltim!

Gemuknya 'Skuad Merah Putih' ini kemudian mengingatkan kita pada kenyataan yang sudah terjadi di level lebih rendah.