Ketika yang Miskin Prestasi Ikut Difasilitasi Negara

Sejujurnya, politik balas budi dengan menempatkan orang-orang yang berjasa dalam sebuah konstestasi sudah terjadi. 

Coba buka daftar nama-nama yang numpang hidup dengan kapasitas yang pas-pasan, namun memiliki jabatan sebagai komisaris di sejumlah BUMN. 

Beberapa nama komisaris di sejumlah BUMN kebetulan memang mantan aktivis 1998.

Melihat portofolio mereka, tak ada satupun alasan yang menguatkan mereka memiliki manfaat untuk menguatkan kinerja di BUMN tempat mereka ditempelkan. 

Nama-nama tersebut tak ubahnya benalu yang nebeng hidup makan uang negara untuk alasan balas budi.

Beberapa dari komisaris di BUMN yang menjabat bertahun-tahun sesungguhnya adalah pengangguran tak jelas yang dihidupi negara lantaran dianggap berjasa dalam kontestasi. 

Baca juga: Epilog Kekuasaan dalam Upacara 17-an di IKN

Gemuknya Kabinet Merah Putih seolah mengingatkan kita semua tentang banyaknya benalu yang ikut menikmati uang negara dan sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. 

Tidak cukup sampai di situ, praktik serupa juga terjadi di level pemerintah daerah, di mana menempelkan orang-porang terdekat mereka menjadi komisaris di BUMD, juga menjadi praktik memalukan yang sudah berlangsung lama. 

Kita dipertontonkan dengan hal-hal tak elok yang sebenanrnya bisa dibilang memalukan dan itu semua kita biarkan sekian lama.  

Kita tentu tak memiliki kapasitas untuk menghitung berapa uang negara yang terbuang sia-sia demi untuk memelihara benalu-benalu tak punya kompetensi yang kini hidup enak dengan fasilitas uang negara. 

Daftar menteri nirprestasi, baik wajah lama dan wajah baru yang ada di Kabinet Merah Putih yang kita lihat saat ini adalah tontonan memalukan yang sebenanrnya adalah cermin dari praktik lama yang sudah berlangsung menahun di skuad BUMN dan BUMD yang ada di seluruh negeri. 

Baca juga: 3 Kebohongan Paling Epic

Sayang, fakta ini seolah sudah dianggap sebagai sesuatu yang benar lantaran menjadi prerogatif presiden, kepala daerah, atau menteri BUMN.

Sayang, prerogatif terkadang lupa dengan tataran etik, sehingga ini seolah menjadi benar adanya. (*)