Ketika yang Miskin Prestasi Ikut Difasilitasi Negara

Oleh: Ibnu Taufik Juwariyanto, Pemimpin Redaksi Tribun Kaltim

DUA pekan sejak Presiden Prabowo Subianto mengumumkan susunan pembantunya dalam Kabinet Merah Putih, banyak pihak mungkin yang berusaha menahan diri untuk memberikan catatan terkait kompoisisi gemuk di dalam kabinet tersebut. 

Akan tetapi, begitu melihat sejumlah blunder di depan mata, mulai kop surat yang digunakan untuk acara pribadi, menteri yang protes soal anggaran tanpa dasar yang kuat atau munculnya wajah lama dan wajah baru miskin prestasi di kabinet tersebut, rasanya berdiam diri adalah pilihan sesat. 

Apalagi, Rocky Gerung yang biasanya lantang juga tampak normatif dalam mengkritisi skuad pembantu presiden yang berpasangan dengan putra mahkota dari presiden sebelumnya ini. 

Kita tahu, sehari setelah dilantik menjadi presiden, Prabowo mengumumkan 48 menteri ditambah 5 kepala badan setingkat menteri, plus 56 nama yang diangkat menjadi wakil menteri.

Belum lengkap dan cukup sampai di situ.

Selain daftar nama menteri dan kepala badan setingkat kementerian, plus wakil menteri tersebut, uang negara juga bakal dibebani lagi dengan pengangkatan penasihat khusus, utusan khusus, dan staf khusus presiden yang dilantik berikutnya. 

Lengkapnya, melalui Kepres Nomor 140/P Tahun 2024, Prabowo mengangkat tujuh penasihat khusus. 

Kemudian melalui Kepres No 76/M Tahun 2024, Prabowo mengangkat tujuh utusan khusus dan melalui Kepres No 75/M Tahun 2024 Prabowo mengangkat seorang staf khusus. 

Baca juga: Terima Kasih Pak Jokowi

Dengan mata telanjang, kita melihat sejumlah muka lama dan muka baru bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang miskin prestasi.

Beberapa nama lain juga jauh untuk dibilang kompeten untuk menerima fasilitas negara sebagai pembantu presiden. 

Kita paham, banyaknya nama yang bakal ikut menikmati fasilitas negara ini tak lepas dari kebijakan Presiden Prabowo yang memilih untuk merangkul semua lawan politik untuk duduk bersama di dalam kabinet yang ia pimpin. 

Konsekuensinya, tentu presiden akan bagi-bagi kursi untuk mengakomodir lawan-lawan politik untuk kemudian masuk ke dalam Kabinet Merah Putih.

Nama-nama jenderal purnawirawan, artis atau influencer, termasuk lawan politik yang barangkali sebenarnya tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menempati posisi menjadi penasihat presiden adalah konsekuensi dari kebijakan tersebut. 

Baca juga: Ingat, IKN Masih di Kaltim!

Gemuknya 'Skuad Merah Putih' ini kemudian mengingatkan kita pada kenyataan yang sudah terjadi di level lebih rendah.

Sejujurnya, politik balas budi dengan menempatkan orang-orang yang berjasa dalam sebuah konstestasi sudah terjadi. 

Coba buka daftar nama-nama yang numpang hidup dengan kapasitas yang pas-pasan, namun memiliki jabatan sebagai komisaris di sejumlah BUMN. 

Beberapa nama komisaris di sejumlah BUMN kebetulan memang mantan aktivis 1998.

Melihat portofolio mereka, tak ada satupun alasan yang menguatkan mereka memiliki manfaat untuk menguatkan kinerja di BUMN tempat mereka ditempelkan. 

Nama-nama tersebut tak ubahnya benalu yang nebeng hidup makan uang negara untuk alasan balas budi.

Beberapa dari komisaris di BUMN yang menjabat bertahun-tahun sesungguhnya adalah pengangguran tak jelas yang dihidupi negara lantaran dianggap berjasa dalam kontestasi. 

Baca juga: Epilog Kekuasaan dalam Upacara 17-an di IKN

Gemuknya Kabinet Merah Putih seolah mengingatkan kita semua tentang banyaknya benalu yang ikut menikmati uang negara dan sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. 

Tidak cukup sampai di situ, praktik serupa juga terjadi di level pemerintah daerah, di mana menempelkan orang-porang terdekat mereka menjadi komisaris di BUMD, juga menjadi praktik memalukan yang sudah berlangsung lama. 

Kita dipertontonkan dengan hal-hal tak elok yang sebenanrnya bisa dibilang memalukan dan itu semua kita biarkan sekian lama.  

Kita tentu tak memiliki kapasitas untuk menghitung berapa uang negara yang terbuang sia-sia demi untuk memelihara benalu-benalu tak punya kompetensi yang kini hidup enak dengan fasilitas uang negara. 

Daftar menteri nirprestasi, baik wajah lama dan wajah baru yang ada di Kabinet Merah Putih yang kita lihat saat ini adalah tontonan memalukan yang sebenanrnya adalah cermin dari praktik lama yang sudah berlangsung menahun di skuad BUMN dan BUMD yang ada di seluruh negeri. 

Baca juga: 3 Kebohongan Paling Epic

Sayang, fakta ini seolah sudah dianggap sebagai sesuatu yang benar lantaran menjadi prerogatif presiden, kepala daerah, atau menteri BUMN.

Sayang, prerogatif terkadang lupa dengan tataran etik, sehingga ini seolah menjadi benar adanya. (*)