Komentar Pengamat Ekonomi Unmul Terkait Polemik Upah Pekerja Teras Samarinda yang Belum Dibayar

"DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu anggaran, pengawasan, dan legislasi. Mereka tidak boleh tumpul dalam menghadapi masalah seperti ini. Ingat, mereka digaji untuk memperjuangkan aspirasi publik, termasuk hak-hak pekerja yang belum terselesaikan," ungkapnya.

Bahkan dirinya menyarankan agar DPRD Samarinda bertindak tegas dengan memanggil Kepala Dinas terkait dan meminta DPRD memberikan rekomendasi kepada Wali Kota jika pihak-pihak terkait tidak kooperatif. 

"Jika Kadis saja beberapa kali tidak memenuhi undangan, DPRD dapat memberikan rekomendasi kepada Wali Kota agar memanggil Kepala Dinas PUPR. Jika perlu, berikan sanksi kepada pihak-pihak terkait jika kinerjanya buruk," tegas Purwadi.

Sebagai pengamat, Purwadi juga mengingatkan bahwa kegagalan menyelesaikan masalah seperti ini dapat merusak kredibilitas Pemkot Samarinda dan DPRD. 

"Jika hal-hal seperti ini terus terjadi, cita-cita mewujudkan Samarinda sebagai smart city dan kota berperadaban hanya akan menjadi jargon kosong, ibarat 'sate jauh dari panggang,’" pungkasnya.(*)