Terjawab Kasus Uang Palsu di UIN Makassar Sejak Kapan dan Peran Kepala Perpustakaan UIN Alauddin

Pengusaha: MS (52 tahun), JBS (68 tahun), ICH (42 tahun), M (37 tahun), SW (35 tahun), AA (42 tahun), R (49 tahun)

PNS dosen: SM (58 tahun)

Honorer: MN (40 tahun)

Juru masak: K (48 tahun)

Ibu rumah tangga: SA (60 tahun)

PNS guru: SU (55 tahun)

PNS di Sulawesi Barat: SA (52 tahun) dan MM (40 tahun)

Selain itu, polisi masih memburu tiga pelaku lain yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). 

Baca juga: Uang Palsu Beredar di Samarinda, Polisi Minta Masyarakat Teliti saat Transaksi

Siapa aktor sentral di balik jaringan ini?

Kasus ini mulanya terungkap saat seorang sindikat uang palsu, berinisial K, melakukan transaksi di wilayah Kecamatan Palangga, Gowa, pada 26 November 2024.

Berdasarkan info dari masyarakat, K disebut melakukan transaksi menggunakan uang pecahan Rp100.000 palsu sebanyak lima lembar.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan pengembangan atas temuan itu.

Hasilnya sejak awal Desember, sebanyak 17 tersangka mulai ditangkap.

Dari rangkaian proses itu, polisi mendalami peran masing-masing tersangka.

Yudhiawan mengatakan aktor sentral dari sindikat ini adalah AI, MS dan ASS.

AI berperan dalam menyediakan "tempat aman" untuk memproduksi uang di dalam kampus UIN Alauddin. 

Polisi menyebut "pabrik" uang palsu di dalam perpustakaan itu telah ada sejak September 2024.

Tersangka AI memindahkan mesin cetak hasil modifikasi tersebut dari rumah MS di Jalan Sunu, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.

Yudhiawan menyebut sindikat ini disebut sudah dimulai sejak 2010 silam.

"Timeline dan peredaran uang palsu ini dimulai dari 2 juni 2010, sudah lama ini. Terus lanjut 2011 sampai 2012, kemudian sampai juni 2022 kembali lagi untuk merencanakan pembuatan dan mempelajarinya lagi," ungkap Yudhiawan.

AI pun bekerja sama dengan MS, yang berperan sebagai penyedia bahan baku dan jasa percetakan uang palsu.

Di rumah MS ditemukan sejumlah barang bukti, seperti mesin cetak uang palsu lama berukuran kecil tapi telah rusak, dan beberapa bahan baku lain untuk percetakan uang palsu.

"Kemudian ada ASS, tapi saya sengaja tidak sebutkan [sebagai tersangka] karena belum memiliki kekuatan hukum yang tetap," kata Yudhiawan.

AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan sosok ASS berperan mengenalkan AI ke MS.

Selain itu, ASS juga disebut memodali pembelian mesin cetak uang di perpustakaan. Uang itu diberikan kepada tersangka MS sebagai pelaku sentral lainnya, selain AI.

Namun, status hukum ASS belum jelas. Reonald mengatakan ASS belum ditetapkan sebagai tersangka.

Reonald mengaku tidak mau terburu-buru dan bisa jadi "polisi blunder" karena belum memiliki dua alat bukti yang cukup.

"Mohon waktu nanti kami akan difaktakan berdasarkan alat bukti yang kami temukan nanti," kata Reonald. 

"Kita kan harus ada praduga tak bersalah, jangan sampai jadi bomerang bagi kami," ujarnya kemudian.

Dalam catatan kepolisian, tersangka AI sempat ingin maju di Pilkada Kabupaten Barru, Sulsel.

Dia berencana memakai uang palsu itu sebagai dana kampanye, hanya saja tidak ada partai yang mendukungnya.

Demikian halnya, ASS yang sempat menyatakan diri maju bertarung di Pilkada Kota Makassar 2024 tapi tidak memiliki dukungan partai yang cukup.

"[ASS] ini beda, jadi DPO [daftar pencarian orang] hanya tiga orang tadi. Karena itu butuh pengembangan lagi, seperti itu, siapa otaknya masih kita cari, itu nanti," tambah Reonald.

Bagaimana modus operandinya?

Menurut Irjen Pol Yudhiawan Wibisono, modus operandi para pelaku dalam sindikat ini saat menyebarkan uang palsu di Gowa dan Makassar berbeda-beda.

Namun caranya sama saat bertransaksi, yakni para pelaku menyelipkan uang palsu diantara uang asli.

"Transaksi pertama itu dari saudara MN dengan saudara AI untuk melakukan jual beli uang palsu, ini [modus operandinya] satu banding dua. Jadi satu [uang] asli dan dua uang palsu. Dan transaksi ini juga dilakukan tersangka lain," jelas Yudhiawan.

Peran 17 tersangka ini rata-rata adalah melakukan transaksi jual beli uang palsu, dan pembelian barang kebutuhan sehari-hari memakai metode satu banding dua.

Sedangkan peran tersangka MS selain sebagai penyebar, dia juga sebagai penyedia jasa dan bahan baku uang palsu.

Hingga pekan kedua November 2024, Yudhiawan mengatakan, para sindikat ini sudah berhasil mencetak dan mengedarkan uang palsu senilai Rp150 juta dan Rp250 juta dengan pecahan Rp100.000.

"Dan ada yang terakhir sebelum ditangkap kemarin menyerahkan uang palsu Rp200 juta dan menghentikan aktivitasnya, karena mereka sempat tahu kalau polisi sedang menyelidiki," ujar Yudhiawan.

Total terdapat 98 jenis barang bukti yang telah diamankan.

Di antaranya adalah mata uang rupiah emisi 2016 sebanyak 4.554 lembar pecahan Rp100.000.

Kemudian ada 234 lembar pecahan Rp100.000 dan belum terpotong.

Selain itu ada juga mata uang asing, yaitu satu lembar 5.000 won (Korea Selatan), 111 lembar uang 500 dong (Vietnam).

Yang menarik, polisi juga menyita salinan atau fotocopy sertifikat deposito Bank Indonesia (BI) dan kertas surat berharga negara (SBN) yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

 "Nah, ini ada yang menarik juga, nanti kita perlu penjelasan dari BI. Ada satu lembar kertas fotocopy sertifikat BI, nilainya Rp45 triliun," kata Yudhiawan. "Juga ada satu lembar surat berharga negara [SBN] senilai Rp700 triliun."

Polisi juga mengamankan mesin pencetak uang palsu dari China senilai Rp600 juta, tinta, kertas, kaca pembesar dan lainnya.

Dugaan keterlibatan pihak lain dalam kampus

Terlepas dari penelusuran yang dilakukan oleh kepolisian, Sekretaris Jenderal BEM UIN Alauddin, M. Reski menduga "masih banyak" pihak lain di dalam kampus yang terlibat dalam praktek uang palsu ini.

"Kami juga duga kuat ini banyak yang terlibat dalam kampus, sehingga kenapa lembaga kemahasiswaan itu dikekang sedemikian rupa, apakah supaya mereka bisa muluskan jalan-jalannya mereka."

Selain itu, dia juga melihat ada keterkaitan antara pabrik uang palsu itu dengan terbitnya surat edaran rektor soal pembatasan aktivitas mahasiswa di kampus.

Reski mengatakan, salah satu inti dari surat edaran pada 25 Juli 2024 itu membatasi aktivitas mahasiswa di dalam kampus hingga pukul lima sore.

"Ini mempunyai titik terang, oh jangan sampai sudah ada pembiaran [oleh rektor]. Masalahnya, mesin sebesar itu masuk lewat mana? Kenapa ada percetakan uang palsu di kampus?" kata Reski.

Atas peristiwa ini, Reski mengatakan BEM UIN mendesak rektor di kampusnya untuk mengundurkan diri.

"Kenapa? Karena kegagalannya sebagai rektor, kelalaiannya atas pencemaran dari nilai-nilai pendidikan yang hari ini dia emban," tambahnya.

Sementara itu, Rektor UIN Alauddin, Hamdan Juhannis mengatakan mendukung aparat untuk mengungkap kasus itu.

"Selaku pimpinan tertinggi di UIN Alauddin selaku rektor, saya marah, saya malu, saya tertampar. Setengah mati kami membangun kampus, membangun reputasi bersama pimpinan ini hadir semua, tapi dengan sekejap dihancurkan," ungkap Hamdan yang hadir dalam rilis di Polres Gowa.

"Itulah jelas setelah ini, kami mengambil langkah kedua oknum yang terlibat dari kampus kami, langsung kami berhentikan dengan tidak hormat. Terima kasih," singkatnya.

Setelah pernyataan itu, wartawan sempat menanyakan seputar dugaan keterlibatan pihak lain di UIN Alauddin.

Tapi Hamdan terdiam.

Bahkan dia terus menghindari wartawan setelah rilis kasus itu digelar.

Apa kata Bank Indonesia?

Kepala perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda, mengatakan pengungkapan sindikat peredaran uang palsu oleh kepolisian ini seperti fenomena gunung es.

"Secara permukaan terlihat tapi yang tidak diketahui banyaknya peredarannya," ungkap Rizki.

"Kalau kita perhatikan ciri-ciri uang [palsu] yang sudah diedarkan ini secara kasat mata itu susah untuk dikenali, tetapi Bank Indonesia untuk memastikan uang itu berkualitas maka di pecahan Rp100.000 ini ada lebih dari sepuluh security feature."

Security feature yang dimaksud adalah "bahannya khusus, ada watermark, electro type, kemudian ada intaglio atau pencetakan yang kasar, dilihat dan diterawang itu saling melengkapi, multi colour letern image, colour safty, UV feature, micro text dan lainnya."

Rizki pun memberikan solusi bagi masyarakat yang masih ragu-ragu untuk bertransaksi dengan uang kertas agar menggunakan aplikasi online karena menurutnya itu lebih aman.

 "Gunakan QRIS, jadi kelontong-kelontong, toko-toko kalau memang masih khawatir masih ada uang palsu pakai QRIS," katanya.

"Tidak bisa kita analisa [perbedaan uang palsu dan asli], karena satu saja beda itu [uang] palsu," Rizki menambahkan.

Apa dampak peredaran uang palsu?

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, pihak yang paling dirugikan oleh uang palsu adalah pengusaha kecil dan menengah.

"Begitu dia dapat uang palsu, dan menyetorkan uang itu ke bank kan ditolak. Berarti kerugian langsung yang didalami mereka," katanya.

Bhima mengatakan peredaran uang palsu lebih banyak terjadi di sektor informal, yang mana transaksi uang tunai masih mendomindasi dibandingkan secara daring.

Jika peredaran uang palsu semakin banyak, hal itu bisa berpengaruh ke kebijakan moneter. 

"Jadi mau menaikan menurunkan suku hubungan menjadi kurang efektif. Misalnya dalam pengendalian inflasi karena jumlah uang beredar yang pasti di masyarakat menjadi terdistorsi oleh adanya uang palsu," katanya.

Untuk memberantas uang palsu, Bhima melihat terdapat tiga upaya yang bisa dilakukan pemerintah.

Pertama pengawasan bea cukai yang ketat untuk alat-alat percetakan, terutama yang bisa menjadi digunakan untuk produksi uang palsu," katanya. 

Kedua adalah memberantas sindikat uang palsu secara tuntas untuk memberikan efek jera.

"Lalu mempercepat digitalisasi pembayaran terutama di warung-warung informal dan disisir dari pinggiran, bukan dari wilayah urban," ujarnya.

Apa ini kasus pertama dan apa hukumannya?

Kasus ini bukan yang pertama.

Sebelumnya, polisi telah membongkar beberapa sindikat uang palsu. Pada Juni lalu, Polda Metro Jaya meringkus empat tersangka pengedar uang palsu senilai Rp22 miliar.

Uang itu akan dibeli seharga Rp5,5 miliar. Alat-alat mencetak uang palsu dibeli dengan harga Rp300 juta.

Produksinya dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian pada 2022, polisi menangkap 11 tersangka sindikat uang palsu lintas provinsi di Pulau Jawa, yang berperan sebagai pemodal, produsen, hingga pengedar.

Dalam sehari sindikat ini disebut mampu mencetak Rp2 miliar uang palsu. Uang itu diedarkan dengan skema penukaran satu banding dua.

Merujuk pada UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, setiap orang yang memalsukan dan secara sadar menyimpan rupiah diganjar penjara 10 tahun dan dendan paling banyak Rp10 miliar.

Bagi pengedar uang palsu, hukuman 15 tahun dan denda Rp50 juta menanti.

Menurut data Bank Indonesia, jumlah uang palsu di Indonesia pada 2024 berjumlah dua lembar dalam satu juta lembar uang yang beredar mencapai Rp8.928 triliun.

Jumlah uang palsu itu senilai Rp4,46 miliar.

Sebelumnya pada 2019 perbandinganya mencapai sembil lembar dalam satu juta uang asli.

Kemudian menurun menjadi lima lembar sepanjang 2020 hingga 2023.

Bagaimana membedakan uang palsu dan asli?

Pernah mendengar metode 3D, yaitu dilihat, diraba dan diterawang?

Ini cara sederhana memembedakan uang palsu dan tidak.

Jika ingin lebih canggih dapat menggunakan alat ultraviolet. Jika dilihat, uang asli akan menunjukkan perubahan warna benang pengaman dan perisai logo BI.

Warna uang juga terlihat terang dan jelas

Saat diraba, tekstur uang akan terasa, seperti di gambar utama, lambang negara, angka nominal, dan ada kode tuna netra yang bisa diraba.

Lalu jangan lupa diterawang ke arah cahaya.

Cara itu akan menunjukkan gambar pahlawan, ornamen dan logo BI.

Satu-satunya otoritas yang memiliki kewenangan pengelolaan rupiah adalah Bank Indonesia, mulai dari perencanaan, pencetakan, pengedaran hingga pemusnahan.

Dalam produksi uang, pemerintah menunjuk Perum Peruri sebagai pelaksana.

Peruri menjelaskan pembuatan uang secara garis besar diawali dengan proses engraving, yaitu membuat desain dan gambar baku.

Setelah itu dilakukan metode offset printing, yaitu proses mencetak di kedua belah sisi uang menggunakan plat pada media kertas.

Proses selanjutnya adalah intaglio printing, yaitu mencetak warna hologram pada uang. Kemudian adalah proses penomoran uang.

Dalam masing-masing proses, inspeksi dengan ketat dilakukan.

Kemudian lembar kertas besar itu dipotong-potong sesuai ukuran.

Bahan baku uang hanya diperoleh dari BI.

Artinya jumlah cetakan uang tak bisa ditambah ataupun dikurangi.

Uang yang gagal proses harus dikirim kembali ke BI. 

Wartawan Darul Amri dari Makassar, Sulawesi Selatan, berkontribusi dalam artikel ini 

Itulah tadi ulasan kasus uang palsu di UIN Makassar sejak kapan terjadi, cek juga peran Kepala Perpustaan UIN Alauddin Makassar dan cara cek uang asli atau palsu. 

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram