Sidang MK Pilkada Kukar 2024, Dendi-Alif Minta Pemilihan Ulang di Semua TPS dengan Diikuti 2 Paslon

TRIBUNKALTIM.CO - Pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kutai Kartanegara nomor urut 3, Dendi Suryadi dan Alif Turiadi (Dendi-Alif) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memerintahkan KPU Kukar menggelar pemungutan suara ulang di semua TPS terkait Pilkada Kukar 2024.

Tidak hanya itu, paslon Dendi-Alif juga meminta MK memerintahkan KPU untuk menganulir satu paslon, yakni paslon nomor urut 1 Edi Damasyah dan Rendi Solihin.

Dengan demikian, pemungutan suara ulang Pilkada Kukar 2024 hanya diikuti dua paslon, yakni paslon nomor urut 2 Awang Yacoub Luthman – Akhmad Zais dan paslon nomor urut 3 Dendi Suryadi – Alif Turiadi.

Permohonan ini disampaikan oleh tim kuasa hukum Dendi-Alif pada sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Kukar 2024 di Gedung MK, Jakarta, Senin (13/1/2025).

Sidang tersebut dipimpin Ketua MK Suhartoyo bersama dengan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh dan Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah. 

Baca juga: Live Streaming Sidang MK Sengketa Pilkada Kukar 2024 Siang Ini, Gugatan AYL-AZA dan Dendi-Alif

Dalam persidangan Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini, Yafet Yosafet W.S. selaku kuasa hukum Dendi-Alif (Pemohon) menyebutkan perolehan suara setiap pasangan calon menurut Termohon (KPU Kukar), yakni paslon nomor urut 1 Edi Damasyah-Rendi Solihin memperoleh 259.489 suara dan paslon nomor urut 2 Awang Yacoub Luthman-Akhmad Zais memperoleh 34.763 suara, dan Pemohon memperoleh 83.513 suara.

Pihak Dendi-Alif mendalilkan bahwa cabup nomor urut 1 Edi Damansyah telah secara jelas menjabat dua periode, yakni 9 April 2018 - 13 Februari 2019 sebagai Pelaksana Tugas dan 14 Februari 2019 - 25 Februari 2021 sebagai Bupati Definitif. 

Sehingga, Pihak Terkait (Edi Damansyah) telah menjabat 2 tahun 10 bulan 12 hari.

"Bahkan Edi secara tegas mengakui dan menegaskan bahwa dirinya telah menjabat selama dua periode. Namun senyatanya, pada Pilkada 2024 ini dirinya tetap bersikeras mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga, yang kemudian diterima dan ditetapkan oleh Termohon melalui Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024," ujar Yafet, seperti dilansir situs resmi MK. 

Atas dalil-dalil ini, pihak Dendi-Alif selaku Pemohon memohon agar MK memerintahkan KPU Kukar melaksanakan pemungutan suara ulang secara menyeluruh di seluruh TPS se-Kabupaten Kukar dengan hanya diikuti oleh dua paslon, yakni paslon nomor 2 Awang Yacoub Luthman-Akhmad Zais dan paslon nomor 3 Dendi Suryadi-Alif Turiadi.

Selain itu, permohonan pemungutan suara ulang itu dilakukan dalam tenggang waktu 60 hari sejak putusan ini diucapkan dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah.

MK Diprediksi Batalkan Hasil Pilkada Kukar 2024

Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali dan Ketua Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman sama-sama memprediksi bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan menyatakan hasil Pilkada Kukar 2024 dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. 

Hal tersebut mereka nyatakan secara terpisah di Jakarta, Senin 13 Januari 2025, melalui keterangan pers yang diterima TribunKaltim.co. 

Effendi Gazali menyatakan secara gamblang bahwa MK selalu konsisten dengan keputusannya mengenai penghitungan masa jabatan kepala daerah itu dianggap satu kali atau sudah dua periode.