Pemkot Bontang Siapkan Rp20 Miliar Namun Masih Terkendala Teknis Program Makan Bergizi Gratis

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar dalam APBD 2025 untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Namun, hingga kini belum ada kejelasan mengenai teknis pelaksanaan program tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Bontang, Amiruddin Syam, mengonfirmasi penganggaran tersebut. 

"Sudah kami anggarkan untuk MBG nilainya sekitar Rp20 miliar. Anggaran ini dititipkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)," ujarnya saat ditemui dalam Rapat Koordinasi Forkopimda dan stakeholder di Batam, Kamis (16/1/2025).

Meski dana telah dialokasikan, Pemkot Bontang masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program ini.

Baca juga: BUMDes di Kukar Didorong Jadi Penyuplai Bahan Pangan Program Makan Bergizi Gratis

Baca juga: Sangat Memalukan, Respons Istana Dengar Usulan Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat

Menurut Amiruddin, dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti operasional, pendampingan, atau uji coba awal program.

Disisi lain, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bontang, Sony Suwito, menjelaskan bahwa perhitungan anggaran didasarkan pada biaya Rp10 ribu per porsi makan dikalikan jumlah peserta didik yang menjadi sasaran program.

"Angka ini bisa berubah jika kebutuhan anggaran meningkat. Jika memang kurang, bisa dilakukan pergeseran anggaran, mengingat ini program dari pemerintah pusat yang harus diikuti oleh daerah," terang Sony.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Bontang, Bambang Cipto Mulyono, menyatakan bahwa teknis pelaksanaan program akan langsung ditangani pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional.

"Peran kami hanya menyiapkan data jumlah siswa. Pelaksananya adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Data terkait peserta didik yang dikirim mengacu pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik)," jelas Bambang.

Baca juga: Makan Bergizi Gratis di Kutai Barat dan Mahulu, DPRD Kaltim Ingin Realisasi Berjalan Baik

Terkait 27 sekolah negeri di Bontang yang masih menggunakan sistem pembelajaran dua sif, Bambang memastikan pihak pusat telah memperhitungkan kondisi tersebut dalam pelaksanaan program MBG.

"Data peserta didik sudah kami serahkan. Kami yakin porsinya sudah disesuaikan dengan jumlah siswa di Bontang," pungkasnya. (*)