Tarian Para Badut di Sidang MK

Tiket dukungan parpol dalam konstestasi Pilkada serentak kemarin bahkan sudah dalam skala M, dan bahkan ada yang sampai di dua digit hanya untuk sekadar memperoleh tanda tangan ketua umum partai politik.

Kalaupun ada parpol yang mengatakan tak ada mahar politik, kita boleh ketawa saja.

Baca juga: Masa Tenang, Dibuat untuk Menentukan Siapa Pemenangnya

Sukses memegang tiket untuk maju di dalam kontestasi, maka perang logistik di masa kampanye hingga hari pemilihan adalah perang yang sesungguhnya.

Kita bisa tahu sendiri berapa harga satu suara di setiap daerah tentu berbeda-beda.

Meski masih dianggap tabu, namun money politic dalam konstestasi Pilkada 2024 ibarat munculnya asap sebagai konsekuensi dari nyala api, hampir pasti.

Dan rupanya, biaya untuk menjadi kepala daerah, baik itu bupati, wali kota atau gubernur di gelaran Pilkada serentak 2024 ini belum selesai sampai di sini.

Ada satu etape tambahan yang ternyata boleh kita yakini juga berbiaya mahal. 

Biaya itu adalah segala sesuatu, mulai dari professional fee hingga siluman fee dalam proses sidang di Mahkamah Konstitusi.

Biaya siluman di MK yang harus diyakini tidak murah ini justru muncul ketika Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra berulang kali mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam sidang Perselisihan Hasil Pilkada untuk tidak tergoda iming-iming potensi jalan pintas memenangkan sengketa di MK.

"Serahkan ke kami memutuskannya secara adil, jangan diganggu Mahkamah dengan hal-hal yang tidak relevan," kata Saldi dalam sidang sengketa Pilkada di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2025).

"Banyak saja cerita ini segala macam, kadang-kadang itu hanya spekulasi di luar saja untuk morotin pihak terkait, untuk pemohon, segala macamnya begitu. Untuk prinsipal lah, bilang 'kita sudah bicara dengan ini' dan segala macamnya," sambungnya.

Baca juga: Ketika yang Miskin Prestasi Ikut Difasilitasi Negara

Boleh jadi, dengan mengesampingkan kasus Anwar Usman beberapa waktu lalu, apa yang disampiakan Saldi Isra adalah standing bagaimana MK menjunjung tinggi integritas dalam proses ini.

Namun demikian, negeri ini terlalu banyak drama sekaligus pemain drama yang selalu jeli melihat peluang untuk mengkapitalisasi situasi.

Badut-badut makelar kasus dengan berbagai macam baju yang dikenakan, yang sok bisa mengondisikan masih susah untuk tidak diyakini keberadaan dan kebenarannya.

Calon kepala daerah yang sudah mengeluarkan banyak duit di dua etape sebelumnya, tentu tak bisa dengan mudah mengabaikan apabila bisikan-bisikan badut yang menjanjikan kemenangan sengketa di MK masuk di telinganya.